Beranda Peristiwa TP4D Dompu Dinilai Ompong Soal Kasus Dugaan Korupsi 30 Anggota DPRD

TP4D Dompu Dinilai Ompong Soal Kasus Dugaan Korupsi 30 Anggota DPRD

160

$Dompu, intirakyat.com – Kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dompu, prosesnya masih jalan ditempat. Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dompu yang harusnya berperan aktif dalam mencegah terjadinya korupsi, justru dianggap ompong tak bertaring. Hingga kini kasus yang dilaporkan sejak tahun 2016 itu masih mandet di meja penyidikan Kejaksaan Negeri Dompu.

Ketua TP4D Dompu dianggap gagal dalam mengcrooscek kejahatan terhadap realisasi penggunaan dana pokir oleh 30 orang DPRD sejak tahun 2016.

“Tim TP4D yang diketuai oleh Kasi Intel Jaksa (Ahmad Sulhan, SH, red) telah gagal dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh 30 orang anggota DPRD. TP4D gagal secara struktural dan totalitas dalam mengawal pembangunan daerah Dompu ini,” teriak salah seorang massa aksi, Fajrin Arif, saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Dompu, Rabu (09/01/2019).

Baca :   Rapat Paripurna DPRD terkait LKPJ APBD TA 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda Digelar

Fajrin mengatakan, anggaran dana Pokir yang diduga telah dikorupsi oleh 30 orang DPRD Dompu. Dugaan pengaliran dana pokir itu ada yang tersalur pada lembaga pendidikan milik salah seorang anggota DPRD, lembaga-lembaga pribadi lainnya. Bahkan realisasi untuk fisik resesnya tidak mampu dibuktikan.

“Jumlah anggaran yang dikorupsi oleh DPRD sebesar Rp 30.5 Milyar tahun 2016 dan tahun 2017. Tim TPAD tidak pernah mengcroscek hasil realisasi dana Pokir DPRD dilapangan,” terangnya.

Kejahatan massal yang dilakukan oleh DPRD Dompu terbukti dengan adanya pengakuan salah satu anggota DPRD yang pernah ingin disuapin oleh oknum ketua DPRD Dompu. Namun anggota DPRD tersebut menolak karena tidak ingin mengkhianati rakyat.

Baca :   DPRD Tegaskan Gaji ASN Tidak Ada Kaitanya Dengan 'masalah' APBD

“Ada anggota DPRD yang bernama Fakah mengaku pernah mau disuap oleh Ketua DPRD untuk diam (bungkam) agar niat menyelewengkan Dana Pokir bisa berjalan mulus. Harusnya itu adalah bahan untuk TP4D menyelesaikan kasus ini,” terang Fajrin.

“DPRD hanya pandai mengkritisi lembaga dan institusi lain tapi mereka yang paling busuk dan rakus terhadap anggarab daerah,” tambahnya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan Daerah (LP3D) Dompu itu, berlangsung di beberapa lembaga terkait seperti Kejaksaan, DPRD dan Inspektorat Dompu. (IR7).

BERBAGI