Beranda Politik Tindak Pidana Pemilu Akan Diproses Sesuai UU Hukum Acara Pidana

Tindak Pidana Pemilu Akan Diproses Sesuai UU Hukum Acara Pidana

1278
Foto Fahar/Intirakyat Corp Kepala Kesbang Poldagri Kabupaten Dompu H. Burhan, SH

DOMPU, INTIRAKYAT. Com – Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu kepada Kepolisian Republik Indonesia dan setelah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan RI dalam sentra yang disebut Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), maka prosesnya akan dilakukan sesuai dengan Undang-Udang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Setelah dilaporkan, maka proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penentuan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” jelas Kepala Badan Kesatuan Politik Dalam Negeri (Kesbagpoldagri) Kabupaten Dompu, H Burhan., pada media ini.

Dikatakanya, dalam proses lidik, sidik dan tuntutan perkara tindak pidana pemilu, penyelidik menyampaikan hasil penyelidikannya disertai berkas perkara kepada penyidik paling lama 1 X 24 jam. Selanjutnya, penyidik menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) paling lama 14 hari sejak diterima laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 3 hari JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi

Baca :   Sisihkan Incumbent, Evi Apita Maya Unggul Jauh di Pulau Sumbawa

“Kalau sudah dilengkapi berkas yang dikembalikan oleh JPU, maka penyidik dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada JPU,” jelasnya.

Setelah dinyatakan lengkap, maka JPU melimpahkan berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri (PN) paling lama lima hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Kata dia, PN dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kamus Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara untuk sidang pemeriksaan tindak pidana pemilu harus dilakukan oleh majelis khusus.

“PN memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari setelah melimpahkan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa,” ujarnya.

Baca :   PPS se Kabupaten Dompu Lakukan Verifikasi Faktual untuk Calon Perseorangan

Dijelaskannya lagi, jika dalam putusan PN diajukan banding oleh terdakwa, maka permohonan banding akan dilakukan paling lama selama tiga hari setelah putusan dibacakan. Selanjutnya PN akan melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi (PT) paling lama empat hari setelah permohonan banding diterima. PT memeriksa dan memutuskan perkara banding, paling lama tujuh hari setelah permohonan banding diterima. “Kalau sudah ke PT, maka putusannya tidak boleh diganggu gugat, karena itu sifatnya putusan akhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain,” tuturnya.

Pada proses eksekusi, putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada JPU paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan dan putusan pengadilan harus dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah putusan diterima oleh jaksa. (ADV***)

BERBAGI