Beranda Parlemen Bicara Terkait Dana Pokir, Ini Tanggapan DPRD

Terkait Dana Pokir, Ini Tanggapan DPRD

223
Foto Fahar/Inti Rakyat Corp Ketua Komisi III DPRD Dompu Ikhwayudin AK

DOMPU, intirakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu melalui Komisi III DPRD setempat menjelaskan bahwa anggaran (dana) Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat.

“Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD,” jelas Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK, saat diwawancarai wartawan ini di kantor Dikpora Dompu, Rabu (13/3/2019).

Ikhwayuddin menyebut, sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

“Dewan kan ada masa reses. Saat itulah ada usulan-usulan itu masuk melalui dewan. Ini diatur dalam Undang-undang,” terangnya.

Menurut Ikhwayuddin, DPRD tidak pernah menentukan besaran rincian anggaran suatu program. Sebab, kata dia, DPRD hanya berperan sebagai pengusul.

Baca :   DPRD Tegaskan Gaji ASN Tidak Ada Kaitanya Dengan 'masalah' APBD

“Pihak yang berwenang menentukan besaran jumlah anggaran adalah eksekutif, dalam hal ini SKPD (OPD) terkait yang mengurus bidang yang sesuai dengan program usulan yang diajukan oleh masyarakat,” katanya.

Apa tanggapan DPRD mengenai adanya informasi bahwa Dana Pokir akan terealisasi setelah Pemilu serentak Tahun 2019 ? Ikhwayuddin menegaskan, pihaknya sebagai DPRD belum mengetahui adanya informasi mengenai dana Pokir akan direalisaaikan setelah Pemilu. Namun kata Dia, jika hal itu benar terjadi, pihaknya menilai itu terlambat jika membahasnya.

“Pokir inikan hanya konsep ferbal atau istilah dalam undang undang yakni untuk menjabarkan cara DPRD untuk mengintervensi kekurangan dari tahapan tahapan perencanaan. Jika Bupati memang benar menyatakan bahwa pelaksanaan dana Pokir itu dilaksanakan setelah pemilu, maka pada saat yang bersamaan menurut kami ada keinginan untuk menghambat pelaksanaan APBD,” katanya.

Ditambahkan Ikhwayuddin, APBD disamping konsensus hukum, ada juga tanggungjawab publik yang juga harus dilaksanakan, termasuk Bupati sebagai penanggungjawab pemerintah daerah.”Saya contohkan begini, apa iya kalau pada saat musim tanam pertama orang butuh heantraktor, kemudian kita memberikannya pada musim kemarau. Nggak nyambung dunk brow,” tuturnya.

Baca :   KTL di Dompu Amburadul, Dishub Tak Bertaring Tanpa Sat Lantas

Lebih jauh Ikhwayuddin menegaskan, disinilah DPRD harus bekerja dalam rangkamengingatkan pemerintah daerah.”Kalau benar dana Pokir dilaksanakan setelah Pemilu, maka kami sebagai DPRD akan melakukan Kewenangan dalam hal interpelasi atau hak angket karena itu dibenarkan oleh undang undang,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M Yasin, melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.ST., MM, kepada wartawan ini membenarkan bahwa dana Pokir dilaksanakan setelah Pemilu serentak Tahun 2019.”Iya benar, dana pokir teralisasi setelah pemilu dan itu memang menjadi harapan Bupati (Drs. H. Bambang M. Yasin,Red),” ujar Iksan, saat dihubungi wartawan ini melalui nomor telepon selulernya (hp) 08123743xxx, Rabu malam (13/3/2019).

Terkait kejelasan pelaksanaan dana Pokir tersebut, Iksan menyarakan agar bisa langsung mewawancarai pihak pihak terkait.”Untuk lebih jelasnya silakan pak wartawan tanyakan langsung ke pak Sekda atau Kepala BPKAD,” sarannya.(IR3)

BERBAGI