Beranda Hukum Temuan Satgas DD Langsung Ditindaklanjuti Polres Dompu

Temuan Satgas DD Langsung Ditindaklanjuti Polres Dompu

211

DOMPU,intirakyat.com – Kasus dugaan korupsi dana APBDes RP 100 Juta Tahun 2018 yang melibatkan oknum mantan Plt, Kades Malaju Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, nampaknya terus digenjot penanganannya oleh Mapolres Dompu.

Kasus yang sebelumnya menjadi temuan Satgas Dana Desa (DD) Kemendes PDTT ini kabarnya sudah mengalami berbagai peningkatan proses hukumnya. Bahkan Polres Dompu melalui bidang tipikor reskrim sudah mengeluarkan panggilan untuk beberapa pihak mulai dari Ketua BPD, kordinator PTPKD, Kaur tehnik dan Kaur Bendahara Desa Melaju Kecamatan Kilo.

Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi menyusul adanya temuan oleh Satgas Dana Desa Kemendes PDTT dan berdasarkan hasil audit investigasi bersama unsur APIP dan APH Kabupaten Dompu telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi atas proyek pembangunan jalan desa dengan anggaran Dana Desa Tahun 2018 sebesar RP100 juta oleh mantan PLT Kades, ternyata proyek yang dimaksud tidak ada alias fiktif.

Baca :   Bupati Dompu Akui Dirinya Dulu “pemulung”

“Kami masih menunggu hasil LHP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu untuk mengetahui besaran kerugian Negara. Selanjutnya LHP tersebut akan diteruskan ke pihak Polres sebagai acuan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana desa,” ujar Ma’roef Irfhany selaku Ketua Tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di Desa Melaju.

Sementara itu, Tenaga Ahli Penanganan Kasus Kementrian Desa PDTT yang ditempatkan di Kabupaten Dompu, Hairul Anas membenarkan, beberapa orang perangkat Desa Melaju telah dipanggil pihak Polres sebagai saksi.”Iya, menutut hasil koordinasi kami dengan polres dompu menyatakan sudah beberapa orang dipanggim untuk diperiksa sebagai saksi,” jelasnya.

Mengenai kasus Desa Malaju ini lanjut Hairul, tidak bisa ditolerir karena fisik pekerjaan tidak dilaksanakan, sementara anggaranya sudah dicairkan.
Akan tetapi jika kesalahannya hanya karena kekurangan anggaran.

Baca :   Cerai Gugat Dominasi Angka Perkara di PA Dompu

“Misalnya pembangunan jalan dianggarkan RP 100 Juta untuk 60 meter. Akan tetapi di dalam prakteknya tidak sampai 60 metere, karena bahan bahan bangunan naik dan alasan yang bisa diterima, maka kesalahan seperti itu tidak boleh dikriminalisasi,” katanya.

Dikatakan Khairul, Dalam beberapa kesempatan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menegaskan bahwa Kepala Desa jangan main main dengan DD. Sekecil apapun bentuk penyelewengannya akan ketahuan dan akan ditindak tegas sebagai pembejaran untuk tidak ditiru yang lain.

“Jadi mengenai kasus pekerjaan fiktif di Desa Melaju Kecamatan Kilo yang diduga dilakukan oleh mantan PLt Kepala Desa telah mencukupi unsur tindak pidana Korupsi. Kasus ini terus didalami oleh Polres Dompu,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI