Beranda Pemerintahan Survei SKM DPRD Diduga Pakai Lembaga Abal Abal

Survei SKM DPRD Diduga Pakai Lembaga Abal Abal

108
ilustrasi SKM.

DOMPU, INTI RAKYAT.COM – Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di DPRD Dompu yang digelar oleh sekretariat dewan melalui bidang Hukum diduga bekerja sama dengan lembaga survei abal-abal. Hal itu diperkuat dengan tidak dibeberkannya lemabag survei yang ditunjuk oleh Bagian hukum pada media ini.

Diketahui, lembaga yang ditunjuk tersebut bukan merupakan lembaga survei yang pada bidangnya. Sehingga kuantitas survei yang dilakukan lembaga tersebut diragukan.

Tidak hanya itu, survei ini juga dilakukan tanpa adanya aturan atau regulasi sebagai acuan dasar seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) turunan dari UU RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca :   Terkait Kawasan Hutan Jadi Lahan Jagung, Bupati : Jangan Salahkan Saya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 tahun 2016 tentang Survei kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kabag Hukum Setwan Dompu, Nukman, SH., mengaku survei yang dilakukannya itu berdasarkan Peraturan Menteri PARB terbaru. Meski tanpa adanya Perda maupun Perbup.

“Ada regulasi terbaru pelaksana SKM yaitu Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Sesuai aturan yang ada, hasil survei akan dipublikasikan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan untuk perbaikan layanan publik,” ungkapnya pada whatsapp Senin (07/05/2018).

Baca :   Banggar DPRD Persoalkan Dana Gedung Claster II Rp 15 Milyar di APBD 2019

Ditanya mengenai nama lembaga yang ditunjuk untuk melakukan survei dan kenapa harus dilakukan survei pada awal tahun ? Nukman enggan menjawab pertanyaan tersebut. (IR7)

BERBAGI