Beranda Politik Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi

Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi

51

BIMA, intirakyat.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima, Selasa (2/4/2019) menggelar rapat koordinasi. Hal ini dilakukan dalam rangka Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019.

Acara yang berlangsung di Aula kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang terletak di wilayah Desa Dadibou, Kecamata. Woha, Kabupaten Bima ini dihadiri oleh pihak – pihak terkait antaralain , Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H. Taufik Har M. Si, Dandim 1608 Bima Letkol Bambang Eka, Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah S. I.K, MH, Kapolres Bima diwakili oleh Waka Polres Bima KOMPOL Abdi Maulidin S. Sos, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah SH didampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, 18 orang Camat se-Kabupaten Bima, Danramil jajaran Kodim 1608 Bima, Kapolsek jajaran Polres Bima Kota dan Polres Bima dan undangan lainnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah SH, melalui penyampaianya dalam acara tersebut mengatakan, dalam momentum ini pihaknya selaku Bawslu Kabupaten Bima mengingatkan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang menyisakan 15 hari lagi ini agar jajaran ASN tetap netral.

“Selama ini kami telah menangani 13 perkara keterlibatan ASN, hasil temuan telah direkomendasikan sesuai dengan kategori pelanggaran ke Pemkab Bima dan KASN,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Abdullah, acara rapat koordinasi ini merupakan agenda Nasional Bawaslu RI selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.”Dasar itulah kenapa rapat ini digelar,” jelasnya.

Disela waktu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H. Taufik Har M. Si, melalui menyampaiannya juga, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Bima dalam rapat ini.

“Kami menyampaikan salam hormat Bupati Bima yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini, beliau saat ini masih di Mataram menghadap Gubernur NTB,” katanya.

Mengenai netralitas dalam pemilu serentak Tahun 2019 ini lanjut Taufik, pihaknya telah menginstruksikan kepada ASN agar tetap netral. Bahkan kata Dia, Pemkab Bima telah mengeluarkan edaran bahwa Kepala Sekolah tidak boleh menjadi KPPS.” Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi adanya gejolak atau dipolitisir,” jelasnya.

Disela waktu, Dandim 1608 Bima Letkol Bambang Eka, menjelaskan, sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang TNI dan Instruksi Panglima TNI Nomor : Ins/1/III/2018 tentang Pedoman Netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Sikap netralitas TNI dalam setiap pelaksanaan Pileg dan Pilpres, terhindarnya prajurit dari kegiatan politik praktis yang berpeluang menurunkan citra TNI mimata masyarakat,” paparnya.

Dikatakan Bambang, Implementasi netralitas TNI yaitu mengamankan penyelengaraan Pileg dan Pilpres sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Kesatuan dan perorangan tidak memberikan fasilitas, tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Pemilu dalam bentuk apapun, khusus untuk prajurit TNI dilarang memberikan arahan atau mempengaruhi orang untuk memilih calon tertentu.

Baca :   Panwascam Dompu Gelar Rapat Pleno Terbuka

“Prajurit TNI yang tidak netral adalah prajurit yang tidak profesional dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Disela waktu, Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah S.I.K, MH, mengatakan, penjelasan dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dia pun menyebut, Pasal 28 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap Netral dalam kehidupan Politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan Politik praktis.

“Pasal 28 ayat 2, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilih. Pasal 28 ayat 3, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau Pensiun,” terangnya.

Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Pasal 102 ayat 2, lanjut Erwin, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 43, Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri serta Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 44 ayat 1, Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri serta Pegawai Negeri Sipil lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Pasal 44 ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin Anggota Polri, Pasal 14 , setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan Politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan Politik praktis serta dipengaruhi oleh kepentingan Politik golongan tertentu. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan tidak memihak.

“Dari berbagai undang undang dan pasal tersebut, kami berharap
agar masyarakat tidak cepat menerima isu-isu yang berkembang dan tidak menyebar luaskan, cukup dikonsumsi sendiri saja,” harapnya.

Baca :   Pemilu Tahun 2019, DPD RI Audensi Dengan KPU Dompu

Disela waktu juga, Waka Polres Bima KOMPOL Abdi Maulidin S. Sos, melalui penyampaian materinya dalam rapat tersebut menyebutkan, dasae undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR Kapolda NTB Nomor: STR/142/1/OPS.1.1./2019.

“Sebelumnya surat dari Bawaslu Kabupaten Bima Nomor 064/K.1B/03/SDM/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Rapat koordinasi dalam rangka Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diminta untuk menjadi narasumber dalam rapat koordinasi Sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri,” paparnya.

Dikatakan Abdi, mengenai pedoman Netralitas Polri pada Pemilu Tahun 2019 ini antaralain, Dilarang ikut membantu mendeklarasikan dalam menyukseskan Pemilu tahun 2019, maka Anggota Polri wajib bersikap netral dan tidak terlibat dalam Pileg dan Pilpres. Dilarang menerima, memberikan, meminta hadiah janji mendistribusikan sumbangan/bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun timses dalam giat politik praktis.

Dilarang menggunakan, memesan, memasang dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut Pemilu 2019 guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilu, pengucapan ditegaskan kembali kepada anggota polri untuk menjaga keberpihakan dan berperilaku netralitas dengan mempedomani Pemilu tahun 2019. Dilarang menghadiri, menjadi (kampanye/sumpah/janji), pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam melaksanakan tugas pengamanan. Dilarang mempromosikan, menghadapi dan menyebarluaskan gambar/foto capres dan cawapres serta caleg baik melalui media massa, media online dan medsos.

Dilarang foto bersama dengan capres dan cawapres, massa maupun simpatisannya. Dilarang foto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres/cawapres, caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan menuding. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun.

“Dilarang menjadi pengurus atau anggota timses capres dan cawapres serta caleg dalam pemilu 2019. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan capres dan cawapres, serta caleg. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan capres dan
cawapres, caleg maupun parpol,” jelasnya.

Sementara itu lanjut Abdi, mengenai sanksi bagi anggota Polri yang tidak netral antaralain, Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurangnya 1 tahun.”Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurangnya 1 tahun. PTDH sebagai anggota Polri,” terangnya.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bima melalui penyampaian materinya mengatakan, Keterlibatan ASN, TNI dan Polri berdampak pada terjadinya resistensi.”Penempatan dalam jabatan tergantung pada balas jasa dan balas budi, proses pelayanan publik tidak kompeten, banyak isu-isu hoax yang mengakibatkan terjadi Pemilu yang kacau,” katanya.(IR3)

BERBAGI