Beranda Kesehatan Sosialisasi JKN KIS, BPJS Gelar Pertemuan Dengan Aparat Desa di Dompu

Sosialisasi JKN KIS, BPJS Gelar Pertemuan Dengan Aparat Desa di Dompu

22

DOMPU, intirakyat.com –Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) cabang Dompu, Selasa (4/12/11) menggelar pertemuan dengan seluruh perangkat Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Dompu. Hal ini dilakukan BPJS dalam rangka mengsoalisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Acara yang berlangsung di gedung PKK Dompu ini dipimpin Kepala BPJS cabang Bima bersama jajaran BPJS cabang Dompu. Hadir pula dalam kesempatan ini, sejumlah Kepala Desa (Kades) dan peserta undangan lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Elly Widiani, mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh pihaknya diakhir tahun dalam rangka untuk memastikan penjaminan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program JKN KIS.”Kalau sosialisasi dengan masyarakat dan perangkat sudah sering kami lakukan. Dan mendekati akhir tahun ini segaja digelar agar program JKN di Tahun 2019 nanti bisa lebih maksimal,” ujar Elly, saat diwawancarai wartawan usai kegiatan tersebut.

Baca :   Terkait “penolakan” Pasien BPJS, RSUD Akui Kesalahan

Elly menyebut, dari sebanyak 72 Desa yang ada di Kabupaten Dompu, baru 36 Desa yang sudah berproses (melakukan pendafataran) ke BPJS Kesehatan di Tahun 2018 kemarin. Jadi kata Dia, masih ada beberapa Desa yang didorong oleh pihaknya agar di Tahun 2019 sudah menganggarkan dan melakukan registrasi.”Harapan kami di Tahun 2019 seluruh Desa sudah menganggarkan termasuk Kepala Desa dan Perangkatnya sudah terkafer dalam program JKN,” jelasnya.

Apa kendala sebagian Desa tidak terkafer..? Diakui Elly, jika dianalisa hal itu karena terkendala soal penganggaran dan mekanisme pendaftaran yang belum dipahami sepenuhnya oleh masing – masing Desa.”Kendala seperti inilah yang kerap muncul dan dirasakan oleh pemerintah Desa,” ungkapnya.

Dikatakan Elly, mengenai pelayanan kesehatan pihaknya masih menemukan dan menerima informasi dari pertemuan tadi yang menyebutkan bahwa banyaknya keluhan terkait pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.”Informasi yang kami dapat ada penarikan administrasi (biaya obat,Red) dari pasien (peserta) BPJS, padahal itu tidak boleh dilakukan,” bebernya.

Baca :   Rumah Tunggu Kelahiran Akan Tekan Angka Kematian Ibu

Menurut Elly, persaoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menelusurinya dan berkoodirnasi dengan rumah sakit ataupun  puskesmas.”Kami akan menyikapi serius terkait informasi yang disampaikan oleh salah satu kepala desa tadi. Hal ini agar masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Sebelumnya, dalam kegiatan ini panitia (BPJS) membuka ruang tanya jawab dengan para peserta. Hasilnya, pun banyak Kepala Desa dan lainnya yang mengajukan pertanyaan seputar program JKN KIS tersebut.(IR3)

BERBAGI