Beranda Lain-Lain Soal Ganti Rugi Lahan Dampak Genangan DAM Tanju, GPM Minta APH Terlusuri...

Soal Ganti Rugi Lahan Dampak Genangan DAM Tanju, GPM Minta APH Terlusuri Penggunaan Anggaran Rp 3,7 miliar

38

DOMPU, intirakyat.com – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Dompu, belum lama ini meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri penggunaan anggaran negara sebesar Rp 3, 7 miliar yang sebelumnya diperuntukan untuk biaya ganti rugi lahan milik warga yang terkena dampak genangan air (lahan pending) DAM Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. GPM menduga adanya kejanggalan terhadap data luas lahan dampak genangan air DAM tersebut.

“APH perlu melakukan penyelidikan awal, apakah benar semua anggaran RP 3.700.000.000 dari BWS Tahun 2016, itu benar benar terpakai untuk mengganti rugi lahan pending seluas 55,5 hektar,” ujar Sekertaris GPM Dompu, Ahmad alias Son, saat diwawancarai wartawan, Jumat (11/10/2019).

Menurut Son, tidak hanya soal anggaran itu, APH juga harus menggali lebih dalam apakah jumlah luas lahan dampak genangan air dam tanju itu, benar benar seluas 55,5 Hektar atas tidak.

Baca :   Sambut Tahun Baru, Kodim 1614/Dompu Gelar Istigosah dan Do'a Bersama

“Jangan sampai data jumlah luas lahan itu, diduga dimanipulasi oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Selain itu lanjut Son, apakah lahan yang diganti rugi tersebut mengantongi sertifikat. Sebab setau Dia, lahan yang diganti rugi tersebut dibayar tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut.

“Menurut informasi yang saya dapati, lahan lahan itu dulu di bayar tanpa ada sertifikat,” ungkapnya.

Kalau pun benar lahan lahan itu dibayar tanpa ada sertifikat tambah Son, lalu kenapa salah seorang pemilik lahan dampak genangan air DAM Tanju yang belum mendapat haknya itu, diminta untuk membuat sertifikat, sebelum dibayar ganti rugi atas lahannya tersebut.

Baca :   Hendak Diwawancarai, PPK Bendungan II Raba Baka Kompleks Tidak ada Ditempat?

“Menurut saya, ada keanehan dan perlu dicari tau kebenarannya. Semoga saja APH segera bertindak guna melakukan penyelidikan atas persoalan ini,” harapnya

Tidak hanya itu sambung Son, berharap juga kepada APH agar melakukan penyelidikan mengenai anggaran biaya ganti rugi atau pembebasan lahan yang mulai Tahun 2014 sampai Tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD.

“Semoga saja APH juga melakukan penyelidikan mengenai alokasi anggaran pembebasan lahan yang ada di bagian Tatapem Setda Dompu,” harapnya lagi.

Sementara itu, sampai berita ini dipublis, BWS dan Bidang Tatapem Setda Dompu, belum berhasil diwawancarai.(IR3)

BERBAGI