Beranda Parlemen Bicara Soal 256 CPNS K-II, Ikhwayudin : BKD dan PSDM Dompu harus...

Soal 256 CPNS K-II, Ikhwayudin : BKD dan PSDM Dompu harus bergerak

309

DOMPU, intirakyat.com – Persoalan belum diterbitkannya SK PNS milik 256 CPNS Kabupaten Dompu, sampai hari ini terus menjadi bahan perbincangan oleh kalangan publik. Bahkan persoalan ini pun, juga mematik semangat wakil rakyat untuk berbicara.

Kepada wartawan ini, anggota DPRD Dompu, Ikhwayudin AK, mengatakan, mestinya Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Dompu tidak berdiam diri dan harus bergerak mengatasi persoalan yang dialami oleh 256 CPNS tersebut.

Minimal kata Dia, melakukan berbagai upaya dan langkah berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Polda NTB, untuk memastikan bahwa apakah 256 ini ada kaitanya dengan 134 CPNS K-II.

“BKD dan PSDM mestinya berkoordinasi dengan Polda NTB,” ujar Ikhwayudin, saat diwawancarai di kantor DPRD Dompu, Kamis (26/9/2019).

Setau Ikhwayudin, dulu Bupati Dompu pernah bersurat ke BKN meminta penundaan definitif 256 CPNS K-II, karena pada saat itu ada laporan hukum terkait 134 CPNS tersebut.

“Sebenarnya kalau penyelesaian masalah ini, apa urusannya dengan BKN. Karena BKN telah mendistribusikan kewenangan dalam bentuk penetapan NIP,” ungkapnya.

Baca :   Penangkar Datangi Indra?

Menurut Ikhwayudin, sekarang pekerjaanya yakni pekerjaan pemerintah daerah. Diakuinya, karena Bupati bersurat ke BKN meminta kaitan 256 itu ditunda, makanya dulu dirinya bersama anggota lainnya berkoordinasi dengan BKN guna menanyakan kaitan SK PNS milik 256 yang saat itu sudah memasuki 2 Tahun belum juga mengantongi SK PNS. Sementara didalam aturan yang ada, jika selama 2 Tahun CPNS tidak didefinitifkan menjadi PNS, maka haknnya mereka akan gugur
atas nama undang undang.

“BKN saat dulu beralasan, itu tidak jadi masalah. Karena ini memang diminta oleh Bupati Dompu dengan alasan karena ada laporan hukum di Polda NTB,” terangnya.

Mestinya lanjut Ikhwayudin, Pemda Dompu melalui BKD dan PSDMnya ke Polda NTB untuk menanyakan kalau pemerintah mendefinitifkan (menyerahkan SK PNS) 256, apakah ada resiko hukumnya atau tidak.

“Pemerintah Daerah harus mengambil langkah seperti itu. Karena ini tugas dan tanggungjawab pemerintah,” katanya.

Menurut Ikhwayudin juga, jangan karena persoalan lain, 256 CPNS harus menanggung resiko. Apalagi proses ini belum mengatakan ada TMK atau tidak dalam 256 tersebut.

Baca :   DPRD Pastikan Kasus Dugaan Amoral Oknum ASN Segera Dituntaskan

“Bupati harus bersurat ke Polda NTB minta rujukan hukumnya. Kalau 256 di definitifkan ada resiko hukumnya atau tidak. Kalau menunggu penyidikan hukum mengenai 134, maka nasib 256 habis dunk,” katanya lagi.

Intinya tambah Ikhwayudin, permasalahan 256 CPNS tidak ada urusannya lagi dengan BKN. Sebab saat itu BKN hanya menidaklanjuti surat Bupati yang meminta penundaan.

“Wajar kalau 256 CPNS itu meminta ke Bupati karena itu memang kewenangan pemerintah daerah,” paparnya.

Apa solusi dari permasalah ini ? kata Ikhwayudin, pihaknya selaku DPRD dulu sudah berkali kali mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan 256. Jadi pada intinya, BKD dan PSDM harus mengambil langkah dan memberikan telaan kepada Bupati Dompu.

“Jangan semua masalah harus Bupati yang menyelesaikan. BKD dan PSDM dunk yang harus bergerak,” sarannya.

Lebih jauh Ikhwayudin menegaskan, kalau hal tidak dilakukan, maka ditakutkan 256 akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan pemerintah daerah khususnya Bupati.

“256 CPNS bisa saja mempindanakan pemerintah daerah. salah satu unsur pidananya, menyakut hak para CPNS tersebut,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI