Beranda Hukum PP Kasus CPNS K-II Dompu, ini Penjelasan KPK

PP Kasus CPNS K-II Dompu, ini Penjelasan KPK

344

DOMPU, intirakyat.com – Mengenai PraPeradilan (PP) kasus dugaan korupsi dalam pengrekutan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K-II) Kabupaten Dompu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Bidang Hukumnya mengatakan, KPK selaku Termohon III dalam PP tersebut, kemarin sudah menyampaikan jawaban.

”Untuk hari ini, itu agenda replik. Cuman untuk Replik ini, kami sebenarnya sama saja seperti apa jawaban. Intinya replik, secara lisan kami menyampaikan tetap pada jawaban kami kemarin,” ujar Biro Hukum KPK, Natalia Kristianto, saat diwawancarai wartawan ini di kantor Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Kamis (12/9/2019).

Natalia menyebut, kalau untuk ahli dan saksi, sebenarnya secara khusus tidak menyiapkan itu. Tapi nanti pihaknya akan mencoba menggali informasi dari saksi ataupun ahli yang dihadirkan, baik dari Pemohon maupun Termoho I dan II.

”Lewat kesempatan itu, kami akan menggali informasi sejauh mana perkembangan perkara tersebut. Tapi kalau dari kami selaku termohon III tidak ada saksi atau ahli yang kami hadirkan,” jelasnya.

Natalia juga menyebut, salah satu materi gugatan yang diajukan oleh pemohon I dan II itu, intinya meminta pengadilan untuk memerintahkan termohon II (Mabes Polri) untuk menyerahkan penanganan perkara atau penyidikan kasus CPNS K-II tersebut ke Termohon III (KPK).“Kalau sikap kami itu, tentu seperti apa yang sudah kami sampaikan dalam jawaban kemarin,” terangnya.

Menurut Natalia, secara normatif di KPK juga memiliki fungsi tugas untuk memberdayakan aparat penegakan hukum lain dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi.”Sebenarnya itu sudah kami lakukan selama ini, ketika perkara awalnya ditangani Polda. Kalau tidak salah Tahun 2017 KPK dapat permohonan koordinasi (korsup) dari Polda dan kemudian kita tindaklanjuti dengan serangkaian beberapa kegiatan,” ungkapnya.

Baca :   PP Kasus CPNS K-II Dompu, ini Penjelasan Polda NTB

Artinya lanjut Natalia, kalau kemudian secara normatif, pemohonan kemarin yang dibaca melalui permohonannya menyinggung pasal 9 terkait dengan supervisi dan pengambil alihan, KPK sebenarnya 100 persen menyerahkan kepada Hakim untuk menilai apakah syarat syarat di pasal 9 undang undang KPK, ketika syarat syarat pengambil alihan itu menurut hakim terpenuhi.

“Intinya kalaupun hakim misalnya dalam putusannya nanti memerintahkan kepada termohon II untuk menyerahkan penangananya kepada kami KPK selaku termohon III, tentu kami siap karena itu juga menjadi tugas dan kewenangan kami, dari sisi subyek pelakunya. Ada unsur penyelengara Negara disitu, kemudian kerugianya dari perhitungan sementara BPKP waktu itu yang menurut informasi yang kami dapatkan dari korsup dulu, itu sekitar Rp 3 Miliar lebih. Jadi di pasal 11 undang undang KPK, itu memenuhi persyaratan,” paparnya.

Lebih jauh Natalia menjelaskan, bahwa pihaknya juga tidak bisa memaksakan Hakim untuk memutuskan agar memerintahkan termohon II menyerahkan penanganannya kepada termohon III. Hal itu karena, korsup tersebut memang menjadi kewenangan KPK, tapi dalam konteks hukum formilnya, ketika KPK tidak mengambil alih dan lainya itu belum diatur.

Baca :   Dadakan, 112 Prajurit Kodim 1614 Dompu Jalani Tes Urin

“Mekanisme PP seperti jawaban kami kemarin juga sudah kami sampaikan. Obyek PP tidak melingkup itu. Karena itu hanya melingkupi penangkapan, penahanan, penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan dan lainnya. Tapi kita harus lihat lagi di Kuhap atau putusan Mahkamah Konsitusi belum mengatur sejauhmana kemudian untuk perintah pengambil alihan ini bisa melalui mekanisme PP”

“Makanya apakah dalam persidangan kali ini, Hakim akan menggali nilai nilai keadilan dari masyarakat, sehingga kemudian sekalipun itu tidak diatur dalam peraturan undang undang, hakim akan memutus seperti apa, ya silakan. Intinya apapun putusan hakim, akan kami laksanakan dan taati,” paparnya lagi.

Ditanya, pernahkah KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi tanpa melalui PraPeradilan ?

Diakui Natalia, KPK pernah melakukan hal itu, bahkan sudah banyak kasus yang diambil alih.” Salah satu contohnya, kasus yang terjadi di NTT Tahun 2016 yang awalnya ditangani oleh Kejaksaan tinggi,” ungkapnya.

Disinggung mengenai alasan KPK meminta laporan harta kekayaan pejabat Bupati Dompu (HBY), sebagaimana yang pernah dilangsir oleh sejumlah media ?

Natalia menegaskan, dirinya kurang tau persis mengenai itu. Karena kehadiran pihaknya disini hanya untuk sidang PP.”Kalau yang ditanya mengenai hal hal yang diluar persidangan (PP), sementara kami belum bisa menyampaikan informasi tersebut,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI