Beranda Opini Pilkada Dompu Sepi Politisi

Pilkada Dompu Sepi Politisi

192

Oleh : Suherman

DOMPU, intirakyat.com – Saat ini, nama-nama bakal calon yang muncul di publik dan aktif melakukan sosialisasi untuk mengikuti Pilkada Dompu 2020 baik di dunia nyata dan dunia maya tidak ada yang berlatar belakang politisi.

Kecuali beberapa hari terahir muncul nama Nasarudin, SH Ketua DPC PKS Kabupaten Dompu dengan konsep industrialisasi pertaniannya. Namun, masih ditunggu endingnya.

Kalau dibaca fakta dan data, sejak pilkada langsung diselenggarakan pada tahun 2005, 2010 dan 2015. Pilkada Dompu nyaris tanpa politisi kecuali Syaifurahman Salman pada pilkada 2010 saat menjabat sebagai ketua DPC PKNU Kabupaten Dompu.

Sebelum dan sesudah itu “sepi” politisi. Padahal sejatinya partai politik dibentuk untuk melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen kader yang akan duduk di cabang kekuasaan legislatif (Anggota DPR dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Para politisi Dompu hanya gairah bermain di momentum pemilu ( Baca : Pemilu Anggota DPRD) sementara lesu saat momentum pilkada.

Saat pemilu, berbondong-bondong menjadi calon anggota DPRD. Sementara dalam Pilkada beramai-ramai “menjual” kendaraan partai politiknya untuk ditumpangi orang lain.

Dalam bacaan penulis ada beberapa faktor yang membuat para politisi “menyepi” dari panggung politik daerah lima tahunan itu.

Pertama, tidak memiliki popularitas. Hampir semua kalau tidak mau dikatakan seluruhnya bahwa para pimpinan partai politik di Dompu tidak cukup populer (dikenal) oleh publik apalagi partai politik yang tidak menjadi anggota DPRD.

Baca :   Ini Tujuan dan Sasaran Kesbangpoldagri

Penyebabnya tidak lain tidak bukan karena kurangnya melakukan sosialisasi diri kepada masyarakat, dan kurang terasosialisasinya pimpinan partai politik tersebut dengan partainya.

Kalau dilihat ditingkat nasional semisal kalau disebut nama Prabowo, dipersepsi publik pasti Gerindra. Pun demikian kalau menyebut PDIP pasti persepsi publik adalah megawati.

Kenapa demikian karena proses sosialisasi dan asosiasi kedua tokoh diatas dengan partainya sangat masif dilakukan. Di Dompu, ini yang hampir tidak ada.

Kedua, ada faktor psikologis semacam kurang percaya diri dan takut. Kekurang percayaan diri muncul bisa disebabkan karena merasa kurang populer, kurang memiliki finansial dan sebagainya.

Sementara ketakutan sering muncul karena biasanya bagi pimpinan partai politik yang sudah nyaman menjadi anggota DPRD tidak mau mengambil resiko untuk mundur dari jabatannya.

Ketiga, gagalnya partai politik melakukan proses kaderisasi dan pendidikan politik. Sejatinya proses kaderisasi menjadi tugas utama partai politik untuk menyiapkan kader-kader untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Namun realitasnya, proses ini tidak berjalan. Tiba-tiba publik tahu seseorang menjadi anggota atau kader partai politik tertentu saat pemilu tepatnya saat mendaftar menjadi calon anggota DPRD atau setidaknya publik tahu ketika ada hajatan Musyawarah Daerah.

Demikian halnya dengan pendidikan politik yang menjadi fungsi partai politik untuk memberikan informasi pengetahuan dan kesadaran kepada anggota, kader atau bahkan masyarakat belum berjalan dengan baik.

Baca :   Pemilih Golput, Ketua KPU NTB : Itu Karena Faktor Ketidaksukaan

Keempat, pragmatisme politik. Pragmatisme muncul ketika pikiran-pikiran tentang materialisme menghinggapi para politisi.

Daripada menggunakan sendiri partai pokitiknya sebagai kendaraan politik dalam Pilkada yang belum tentu menang, apa salahnya kendaraan ini dijual. Tentu secara materi akan lebih menguntungkan.

Ditengah perubahan sistem pemilu yang serentak, maka partai politik sudah mulai memikirkan untuk menyiapkan kader-kadernya tampil di pilkada sebagai langkah awal menyiapkan diri menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

Maka, kalau kita lihat dan baca hampir semua ketua umum DPP partai politik mendorong kadernya di seluruh daerah untuk tampil di Pilkada 2020.

Masih ada waktu bagi para politisi di Dompu untuk berpikir. Bagi pimpinan partai politik yang telah terpilih di DPRD tentu sudah merasa nyaman dan tidak berani “berjudi” untuk mengikuti kontestasi pilkada. Namun, masih dapat mendorong kader potensial lainnya.

Demikian halnya bagi partai politik yang pimpinan partainya tidak terpilih menjadi anggota DPRD dalam pemilu 2019.

Barangkali terlalu berat untu menjadi bakal calon, setidaknya menjadi bakal calon wakilpun dengan perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu 2019 cukup menjadi posisi tawar.

Semisal partai Nasdem, Gerindra, Golkar dan PBB atau bahkan partai politik lainnya yang memperoleh 2 dan 1 kursi. Persoalannya mau atau tidak?!

Kalau tidak selamat “bersemedi”. Allahu A’lam Bissawab*penulis penikmat pemilu*

BERBAGI