Beranda Opini Pilkada Dompu Dalam Catatan Sejarah

Pilkada Dompu Dalam Catatan Sejarah

196

Oleh : Suherman (Herman Pelangi)

DOMPU, intirakyat.com – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Dompu telah dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat) sebanyak tiga kali yakni tahun 2005, 2010 dan 2015.

Pada Pilkada tahun 2005 diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon dan yang terpilih adalah pasangan petahana Abubakar Ahmad-Syaifurahman Salman (Ompu Beko-Dae Fu) yang diusung oleh PKB, PNUI, PPDI dan Partai Merdeka.

Sementara Pilkada tahun 2010 diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon dan yang terpilih adalah pasangan Bambang M. Yasin-Syamsudin (Bang Syam) yang diusung PDIP, Demokrat, PNI Marhaen, Barnas dan 16 partai politik lainnya.

Sedangkan Pilkada 2015 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon dan yang terpilih adalah pasangan petahana Bambang M. Yasin-Arifuddin (Hby-Arif) diusung oleh Nasdem, Gerindra dan Hanura.

Dalam tiga kali penyelenggaraan pilkada tersebut, ada beberapa catatan sejarah yang dapat dibaca sebagai pengingat dan bahan diskusi untuk Pilkada selanjutnya (Baca : Pilkada 2020).

Pertama, pengaruh petahana dan politik dinasti. Petahana merupakan pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Sedangkan politik dinasti dimaknai sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki ikatan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan.

Pada pilkada 2005 terpilihnya pasangan Abubakar Ahmad-Syaifurahman Salman tidak terlepas dari status yang disandang oleh Ompu Beko (panggilan Abubakar Ahmad) sebagai petahana.

Pada pilkada 2010 terpilihnya pasangan Bang Syam juga tidak terlepas dari pengaruh dinasti dimana Syamsudin merupakan menantu Ompu Beko, mantan Bupati sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada Pilkada 2015 dimana terpilihnya HBY-Arif tidak terlepas dari pengaruhnya sebagai petahana.

Baca :   Empat Bulan Tidak Digaji, Honorer DPRD Dompu “Bersuara”

Pengaruh petahana dan politik dinasti tidak dapat dinafikan pada politik elektoral saat ini. Sebab, kekuasaan itu memiliki kebijakan, infrastruktur, aparatur, jaringan, dan tentu saja biaya untuk menggerakkan atau memobilisasi dukungan. Tanpa memungkiri pengaruh-pengaruh lainnya.

Kedua, tidak linier antara dukungan parpol pemenang pemilu dengan keterpilihan pasangan calon yang diusungnya dalam Pilkada Kabupaten Dompu

Pada pilkada 2005, pasangan calon yang diusung Golkar gagal. Hal yang sama terjadi pada tahun 2010, pasangan calon yang diusung PKNU juga gagal. Pengalaman yang sama terulang pada pilkada 2015 dimana pasangan calon yang diusung oleh PAN juga mengalami nasib serupa.

Melihat sejarah tersebut, bahwa partai politik pemenang pemilu hanyalah kendaraan tumpangan secara administrasi sebagai syarat pencalonan yang hanya dapat mengantarkan pasangan calon sampai di Jalan Bhayangkara (Kantor KPU Dompu). Sementara belum mampu mengantarkan pasangan calonnya sampai di Jalan Beringin (Kantor Bupati Dompu).

Disisi lain, Imbas politiknya ketika partai pemenang pemilu gagal mengusung pasangan calonnya terpilih adalah “tidak sehatnya” hubungan eksekutif dan legislatif pada masa pemerintahan pasangan calon terpilih.

Ketiga, redupnya politisi. Pemilu dan Pilkada idealnya adalah medan laga bagi para politisi. Sebab, hakekat dibentuknya partai politik adalah salah satunya sebagai wadah berlangsungnya proses kaderisasi untuk duduk pada cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Baca :   Dompu, Guru yang BAIK adalah Guru yang Melakukan Asesmen dan Evaluasi

Namun, realitas historinya dari tiga kali Pilkada Dompu medan laga tersebut tidak satupun pimpinan partai politii(Baca : KSB) yang mencalonkan diri kecuali Syaifurahman Salman yang saat itu menjabat sebagai ketua DPC PKNU Kabupaten Dompu, itupun gagal terpilih.

Selama ini partai politik hanya sebatas pengusul dan pendukung figur-figur diluar partai politik atau dalam pandangan lainnya ia belum mampu menghadirkan kadernya sendiri untuk tampil di medan laga pilkada.

Keempat, bersinarnya Pengusaha dan Birokrasi. Berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya, panggung pilkada dikuasai oleh pasangan calon yang secara umum berasal dari latar belakang Pengusaha dan Birokrasi.

Keempat, selama tiga kali penyelenggaraan Pilkada Dompu tidak pernah ada calon perempuan. Padahal idealnya demokrasi lewat pemilihan langsung memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam kontestasi. Mudahan, realitas ini bukan karena diskriminasi terhadap perempuan.

Mengahiri tulisan ini, yang tragis dan menyedihkan dalam catatan sejarah Pilkada Dompu adalah semua Bupati terpilih yang dipilih langsung oleh rakyat tersangkut masalah hukum, dua orang telah menyandang label terpidana dan satu orang sedang menyandang label tersangka.(*)

*Penulis adalah peminat pemilu*

BERBAGI