Beranda Hukum Pertanyakan Lanjutan Kasus CPNS K-II Dompu, LPPKP “gugat” APH

Pertanyakan Lanjutan Kasus CPNS K-II Dompu, LPPKP “gugat” APH

295

DOMPU, intirakyat.com – Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) Kabupaten Dompu, Rabu (19/6/2019) mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Dompu. Praperadilan ini dilakukan guna mempertanyakan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan dugaan kasus korupsi dalam Pengrekutan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS KII) Dompu Tahun 2015 lalu.

Devisi Hukum dan Advokasi Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) Kabupaten Dompu, Muhammad Nur S.Pt, melalui kuasa hukumnya, Muktamar SH mengaku, dirinya sebagai kuasa hukum yang dipercayakan oleh LPPKP Dompu, sudah mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Dompu terkait penanganan hukum kasus CPNS KII Dompu.

“Tadi tepatnya hari Rabu 19 Juni 2019, kami resmi mengajukan permohonan praperadilan di PN Dompu dengan perkara nomor S/PID.PRA/2019/PN DPU,” ujar Muktamar, SH, pengacara (advokat) muda asal Dompu, saat diwawancarai sejumlah wartawan di kantor PN Dompu.

Baca :   Korban Hamil Diluar Nikah Ungkap Prilaku "Bejat" Oknum ASN Dompu

Muktamar menyebut, para pihak yang digugat antaralain, Kapolres Dompu, Kajari Dompu, Kapolda NTB, Kejati NTB, Kapolri dan KPK.”Itulah sejumlah institusi dan lembaga sebagai termohon,” ungkapnya.

Dikatakan Muktamar, tujuan pihaknya mengajukan permohonan praperadilan, untuk mempertanyakan lanjutan penanganan hukum kasus CPNS KII Dompu oleh APH.

Sebab sepengetahuan Dia, kasus ini mulai diproses sejak Tahun 2015, bahkan sudah ada penetapan tersangka atas diri Bupati Dompu (Drs. H. Bambang M. Yasin,Red).

Namun sayangnya sampai saat ini belum juga ada lanjutan atau perkembangannya.”Inilah alasan kenapa kami mengajukan permohonan praperadilan,” jelasnya.

Baca :   Sidang PP Kasus CPNS K-II, Ini Penyampaian Bidkum Polda NTB

Menurut Muktamar, APH tdak profesional dalam penanganan kasus tersebut. Hal itu terbukti, dengan adanya ungkapan dari pihak jaksa penuntut yg mengungkapkan hasil korsup yg melibatkan KPK tdak ada kerugian negara.

“Kami kecewa, kpk selaku ujung tombak dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terlibat dalam korsup tersebut, terkesan telah berbuat yang melampaui kewenangannya serta telah mengingkari kepercayaan kami terhadap lembaga anti rsuah tersebut,” ungkapnya.

Terlepas dari hal itu lanjut Muktamar, pihaknya berharap kepada hakim tunggal pemeriksaan perkara praperadilan agar memberikan putusan yang objektif, demi terciptannya penegakan hukum profesional.”Semoga permohonan praperadilan yang kami ajukan bisa diterima dan mendapatkan hasil positif,” Harapnya.(IR3)

BERBAGI