Beranda Politik Penikmat Pemilu “angkat bicara” Soal Pilkada 2020

Penikmat Pemilu “angkat bicara” Soal Pilkada 2020

158

DOMPU, intirakyat.com – Walau pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dompu Tahun 2020 masih terbilang lama, namun pembahasannya masih saja kian memanas. Baik itu soal menganalisa siapa pasangan Bakal Calon, bahkan mengenai aktivitas politik.

Pembahasan mengenai ini, tidak hanya terdengar dalam diskusi di alam nyata, akan tetapi di alam maya, seperti jejaring sosial khususnya Facebook, pun terus menjadi sarana empuk untuk menyalurkan pemikiran dan masukan serta lainnya. Maka tak heran, dinamika ini pun kerap menimbulkan semangat para penikmat politik untuk angkat bicara dan mengomentarinya.

Hal itu terbukti, seperti yang dilakukan oleh salah satu Penikmat Politik asal Kabupaten Dompu. Sebut saja, Suherman, yang belum lama ini mengomentari mengenai sikap dan keberanian bakal calon melakukan berbagai aktivitas yang dianggap bertentang dengan jabatan yang diemban.

Kepada wartawan ini, Suherman mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri dalam Pilkada. Termasuk bagi anggota DPRD, anggota TNI dan Polri serta Kepala Desa atau sebutan lain. Hal itu mengacu pada pasal 7 ayat 2 huruf (s) dan (t) UU No. 10/2016. Pengunduran diri dimaksud dilakukan secara tertulis sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Baca :   Korem 162/WB Siap Amankan Pemilu 2019

Hal itu diungkapkan oleh Suherman, menyinggung dan melihat fenomena adanya PNS yang saat ini sibuk melakukan sosialisasi dan bahkan komunikasi dengan partai politik termasuk beberapa oknum PNS yang sibuk melakukan manuver politik, menjadi tim, menyatakan dukungan kepada bakal calon tertentu serta menjadi pengamat politik “dadakan” di sosial media dan bahkan di group-group WhatsApp.

Menurutnya, kalau dalam undang undang Pilkada memang tidak ada ketentuan yang harus dipatuhi dan dilanggar karena belum ada tahapan penetapan pasangan calon dan kampanye.

Namun, bagi PNS ada ketentuan berupa UU tentang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Jiwa Korps PNS, Peraturan Pemerintah tentang Disipilin PNS yang dijadikan pedoman dan acuan bagi prilaku PNS dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.

“Jangan hanya dalil UU yang dijadikan rujukan, namun juga dalil UU ASN dan Peraturan Pemerintahnya juga harus dicermati dan dipedomani,” ujar Suherman, Kamis (5/9/2019).

Ditambahkan Suherman, menjelang Pilkada Dompu 2020, menghimbau kepada seluruh PNS untuk tetap menjaga marwah dan kehormatan dirinya selaku abdi negara yang secara hukum dan etika dilarang untuk berpolitik praktis. Tetap fokus urus tugas dan fungsinya dalam birokrasi dan pemerintahan, melayani kepentingan publik.

Baca :   TPS Rawan Kecurangan Dipetakan, Kecamatan Woja Mendominasi

Ia Juga menyayangkan pernyataan Bupati Dompu yang pernah dilangsir oleh media ini. Menurut mantan Komisioner KPU Dompu periode 2014-2019 ini, dengan pernyataan itu Bupati Dompu terkesan menjustifikasi bahwa salah satu ASN yang ramai menjadi pernincangan publik tidak melanggar Etika.

Sehingga kata dia, beberapa implikasi dari pernyataan tersebut. Pertama, menutup ruang partisipasi warga negara untuk melakukan kontrol dan pengaduan terhadap prilaku ASN yang berpolitik praktis. Kedua, membuka peluang bagi ASN leluasa bicara politik praktis diruang publik.

Semestinya kalau bijak, Bupati Dompu harusnya mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengontrol prilaku apaturnya dibawah agar berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata menyikapi persoalan pilkada.” Soal apakah ASN itu melanggar etika atau tidak, itu harus diuji melalui pelaporan dan pengaduan,” Katanya.(IR3)

BERBAGI