Beranda Hot News Pendemo Sebut KNPI Dompu Versi Papua Korupsi Dana Kepemudaan

Pendemo Sebut KNPI Dompu Versi Papua Korupsi Dana Kepemudaan

57

Dompu, intirakyat.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPD II KNPI) Dompu Versi Papua yang dipimpin oleh Ketua Rihul Rahman SH, disebut-sebut melakukan tindakan pidana korupsi anggaran kepemudaan tahun anggaran 2019.

Dugaan tersebut disampaikan pendemo dari Lembaga Koalisi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK), saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Dompu, Rabu (16/10/2019). Atasnya dugaanya itu, pendemo pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Dompu.

“Terdapat dugaan anggara tersebut di salah gunakan dan berpotensi korupsi. Anggaran tersebut yang seharusnya diperuntutkan untuk pemuda yang tergabung dalam berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), tetapi kenyataanya anggaran tersebut dipergunakan secara pribadi atau sekelompok pemuda tertentu,” ungkap Korlap Aksi, Slamet Abadi Sentosa., ketika berorasi.

Dikatakannya, berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dihimpun pihaknya, Pemuda Dompu hanya dimanfaatkan oleh lembaga yang mengatasnamakan KNPI. Pihak-pihak terkait seperti BPKAD dan Kabag Humas pun disentil dalam dugaan kasus tersebut.

Baca :   Upacara Hardiknas Semrawut, Kadispora Dompu Asyik Jalan-Jalan Ke Luar Daerah

“Pelanggaran yang dilakukan oleh KNPI merupakan kegagalan Kepala BPKAD dan Kabag Humas Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tandasnya.

Orator lainnya Wahyudin., mengatakan pimpinan KNPI Dompu versi Papua adalah seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Dinas PU. Selain dari itu, beberapa organisasi lainnya juga dia pimpin. Karena banyak memimpin organisasi kata Wahyudin, merupakan contoh kerakusan dan tidak mampu diandalkan.

“Kepada Pemda Dompu untuk mencopot jabatan Kepala Seksi Perencanaan Dinas PU, karena terindikasi bermain proyek dan jabatan. Selain itu diduga terlalu sibuk bekerja diluar dinas dan terlalu rakus pada jabatan di organisasi kepemudaan Kabupaten Dompu dimana menduduki sekitar 4 jabatan,” cetus Wahyudin ketika berorasi.

Pendemo juga menuding Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Pasalnya, diduga menyalahgunakan wewenang jabatan dalam mencairkan sebagaian angggaran KNPI kepada lembaga KNPI yang mereka anggap tidak sah.

Baca :   Workout Routine for Big Forearms and a Crushing Grip

“Kepala BPKAD harus dicopot, karena kami anggap tidak bisa bekerja secara profesional dan diindikasikan menyalahgunakan wewenang dengan jabatannya dalam mencairkan sebagaian angggaran KNPI kepada lembaga KNPU yang tidak sah. Serta suka melakukan pengancaman dan pemerasan dalam pengambilan kebijakan,” teriaknya.

Berikut adalah tuntutan pendemo yang disampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa.

  1. Segera copot jabatan Kasi Perencanaan Dinas PU karena terindikasi bermain dengan proyek jabatan. 2. Segera copot jabatan kepala BPKAD karena dinilai tidak bisa bekerja secara profesional. 3. Segera copot jabatan Kabag Humas Pemda Dompu karena dinilai tidak berkompeten menjadi corong pemerintahan daerah serta tidak paham dengan informasi publik. 4. Meminta kepada Kapolres Dompu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPD II KNPI versi Papua Kab. Dompu, Kepada BPKAD Kab. Dompu dan Kabag Humas Pemda. (IR7)
BERBAGI