Beranda Politik Pemilu Tahun 2019, DPD RI Audensi Dengan KPU Dompu

Pemilu Tahun 2019, DPD RI Audensi Dengan KPU Dompu

65

DOMPU, intirakyat.com – Anggota DPD RI Dapil NTB Hj. Robiatul Adwiyah, Selasa (8/1/2019) melakukan audensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dompu. Audensi ini dilakukan dalam rangka persiapan membahas persiapan pelaksanaan pemilu Tahun 2019.

Acara yang berlangsung di aula kantor KPU Dompu, selain Anggota DPD RI Dapil NTB Hj. Robiatul Adwiyah, juga hadir Ketua KPU Dompu Ir. Rusdyanto, Sekretaris KPU Dompu Drs. H. M. Irham, Ketua devisi hukum KPU Dompu Drs. Arifudin, Ketua devisi SDM dan partisipasi masyarakat Suherman S.Pd, Ketua devisi tekhnis KPU Dompu Agus setiawan, Komisioner KPU Dompu Sri Rahmawati SE,Kasubag hukum KPU Dompu, Abu Hasan taqwa dan Kasubag tekhnis KPU Dompu M. Yamin.

Ketua KPU Dompu Ir. Rusdyanto, melalui penyampaianya dalam acara tersebut mengatakan,Tahapan awal pelaksanaan pemilu di KPU Kabupaten Dompu, sejauh ini masih aman dan pancar termasuk dalam penetapan DPTHP.

“Selain DPTHP2 pihaknya juga telah mengatur daftar pemilih tambahan seperti pemilih yang pulang dari luar negeri dan 1 Bulan sebelum Pemilu kami merencanakan sudah clear,” ujarnya.

Dalam hal kampanye lanjut Rusdyanto, pihaknya telah mengeluarkan APK kepada tiap tiap Parpol. Dan saat ini kata Dia, pihaknya seperti anggota PPK dan PPS sudah bekerja secara maksimal di lapangan.”Selama pelaksanaan kampanye di Kabupaten Dompu lebih diutamakan kampanye dialogis, dengan kata lain calon akan langsung turun ke lapangan,” jelasnya.

Baca :   Hari ini, H. MAN Kembali Jabat Wawali Kota Bima

Selain itu, sambung Rusdyanto,
terkait logistik pemilu termasuk Kotak suara dan bilik suara sudah diterima oleh pihaknya. Akan tetapi kata Dia, untuk sementara logistik tersebut disimpan di tempat sewa rumah.”Kami telah berkoordinasi dengan pihak POLRI dan TNI untuk mengawasi,” terangnya.

Rusdyanto menambahkan, pihaknya menganggap penyediaan logistok pemilu sudah bagus karena anggaranya sudah diberikan jauh jauh hari yakni pada Tahun 2018. Sementara terkait tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih, pihaknya berharap sebesar 85 persen partisipasi pemilih.”Kami lakukan dengan cara sosialisasi di lapangan,” paparnya.

Lebih jauh Rusdyanto meyakini,
kendala pemilu sudah pasti ada, akan tetapi sudah jauh hari pihaknya melakukan identifikasi di lapangan termasuk DPT pemilih.

“Kami juga akan melakukan monitoring saat penghitungan suara nanti termasuk dengan anggota PPK dan PPS. Dan terkait rekap suara tidak akan kami laksanakan di PPS akan tetapi akan kami laksanakan di tingkat kecamatan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adwiyah SE, melalui penyampaianya mengatakan, selama 2 tahun sekali pihaknya mengagendakan kegiatan reses. Dan itulah alasan kata Dia, kenapa pihaknya turun ke lapangan guna mendengar secara langsung aspirasi dan keluhan dari masyarakat di daerah pemilihan masing masing.

Baca :   Mantan Ketua PWI NTB Calonkan Diri Sebagai DPD RI

“Semua informasi tentang pemilu sudah kami dapatkan dan semua pertanyaan yang baku dari Komisi III DPD RI sudah dijelaskan dan hasil kunjungan kami ini akan dijadikan bahan untuk rapat komisi I DPD RI nanti,” jelasnya.

Selain itu lanjut Robiatul, dirinya hadir untuk beraudensi dalam rangka mendapatkan informasi yang komprehensif dari berbagai macam elemen yang terkait pelaksanaan pemilu tahun 2019 Ini.”Inilah asalan kenapa kami melakukan aundesi,” terangnya.

Disela waktu, Ketua devisi SDM dan partisipasi masyaraka KPU Dompu, Suherman S, Pd dan Sekretaris KPU Dompu, Drs. H. M. Irham menyebut, Loyalitas anggota PPS di tingkat kecamatan belum terlihat dan mereka lebih loyal kepada Kades dan belum ada di tingkat KPU kota.

Tunjangan kinerja anggota PPS sangat minim, Padahal mereka merupakan ujung tombak di lapangan.”Banyak pegawai pegawai di KPU Dompu hanya bersifat diperbantukan di kantor KPU dan statusnya di KPU belum jelas,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta
dukungan fasilitas seperti mobil dan sepeda motor Trail untuk mempermudah dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan karena dukungan dari Pemda dirasakan sangat kurang.”Di KPU Dompu belum ada pengangkatan tenaga honorer yang sudah berbakti sampai 10 tahun sekalipun,” tuturnya.(IR3)

BERBAGI