Beranda Pemerintahan Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Desa di Dompu Marak Terjadi

Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Desa di Dompu Marak Terjadi

132
Ilustrasi.

DOMPU, INTI RAKYAT.COM – Pemberhentian dan pengangkatan aparatur Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Dompu, menjadi perbintangan hangat. Pasalnya, aparatur desa yang diberhentikan merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah yang berlaku. Juga aparatur desa yang diangkat, dinilai secara sepihak karena banyak yang tidak mendapatkan persetujuan dari Camat terkait.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Woja, disitu terdapat dua desa yang memberhentikan serta mengangkat perangkat desa, seperti Desa Saneo dan Desa Baka Jaya.

Di Desa Saneo, ada enam orang yang diberhentikan mulai dari staf hingga Kepala Dusun. Desa Baya, empat orang yang semuanya merupakan kaur dan Kasi. Diketahui pemberhentian ini dilakukan untuk memenuhi jani politik pada saat Pilkades serentak tahun 2017 lalu.

Baca :   Bupati Ingatkan ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

“Kepala Desa Baka Jaya Telah melakukan pemberhentian 4 perangkat desa secara sepihak tanpa melalui rekomendasi pemberhentian dari camat, dan jelas cacat hukum masalahx SK Yang dikeluarkan keempat perangkat tersebut nomor SK nya serupa (sama, red) padahal ke 4 perangkat di SK kan dengan rekomendasi camat yg jelasnya SK 60 tahun,” ungkap warga Bakajaya, Sallahudin., saat menghubungi media ini beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, berdasarkan hasil koordinasinya dengan Camat Woja, Kades Bakajaya sebelumnya telah meminta rekomendasi dari Camat Woja atas keinginannya memberhentikan empat orang perangkat desa, namun ditolak oleh camat Woja.

Baca :   Perangkat Desa ke PTUN, Bukti Pembiaran Pemda Terhadap Kades

“Camat Woja menolak permintaan Kades, karena pemberhentian itu tidak didasari oleh alasan yang jelas, karena mereka juga di SK kan sampai umur 60 tahun,” jelasnya.

Terkait pemberhentian pernagkat desa tanpa rekomendasi dari Camat terkait, baru-baru Sekda Dompu memberikan peringatan kepada para Kades untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Aparatur desa tidak bisa diberhentikan atau diangkat tanpa ada rekomendasi dari camat,” tegas H Agus Buckhori pada wartawan. (IR7).

BERBAGI