Beranda Diskomminfo Pasca Jamkesda Dialihkan ke BPJS, Sudah 50.762 Warga Terdata

Pasca Jamkesda Dialihkan ke BPJS, Sudah 50.762 Warga Terdata

74
Kartu Peserta BPJS Eks Jamkesda.

DOMPU, INTIRAKYAT.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kini telah menonaktifkan atau telah menghapus program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan mengalihkannya ke BPJS. artinya, peserta Jamkesda langsung menjadi peserta BPJS dengan data yang sama dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Sejak diperlakukan program tersebut pada awal tahun 2018 lalu, sebanyak 50.762 warga Dompu telah mendaftar sebagai peserta BPJS. bahkan sebagian besar Kartu Jaminan Kesehatan telah diterbitkan dan tinggal dibagikan. Sebagiannya lagi, datanya masih dalam entri di BPJS.

“Terakhir warga yang terdata baru 50.672 orang yang sudah didaftarkan dari target sekitar 51.500 orang. Sekarang banyak yang menunggu dan datanya sedang di entri dalam aplikasi bari dikirim datanya,” kata Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zaenuddin., pada media ini Kamis (19/04/2018) siang.

Target Pemda Dompu yang hanya mencakup 51.500 orang peserta BPJS eks Jamkesda terbilang cukup sedikit karena tidak sesuai dengan jumlah masyarakat Kabupaten Dompu. Dan untuk mengantisipasi itu, BPJS melakukan seleksi peserta dan dilihat dari kriteria.

Baca :   Cabor Catur Dompu Lampaui Target Medali di Porprov NTB

Dari jumlah yang terdata tersebut, kini telah banyak dinonaktifkan dan diganti dengan masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Proses seleksi lanjutnya, akan dilakukan oleh pihak Desa dan Desa yang harus berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Kemudian Puskesmas menyampaikan data yang dimaksudkan.

“Banyak masyarakat yang mengaku belum dapat, karena anggaran dibatasi dengan jumlah itu. Kita seleksi dulu, untuk sementara kita utamakan yang benar-benar tidak mampu dan yang mampu itu kita nonaktifkan untuk digantikan dengan yang tidak mampu,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Zaenuddin mengaku, terdapat kendala dalam pendataan peserta BPJS eks Jamkesda. Pasalnya, data yang digunakan adalah dari Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial. “Ternyata data ini adalah data lama dan belum terupdate, sehingga banyak masyarakat sudah pindah, meninggal, sudah mampu dan juga ganda. Itu yang kita lagi proses seleksi sekarang tapi belum final,” utarnya.

Baca :   Obat Kadarluasa di DIKES "Menumpuk"

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ir Fahrurozi., mengaku akan mengoptimalkan pendataan terhadap warga yang benar-benar tidak mampu agar bisa menjadi peserta BPJS. Pihaknya akan menegaskan kepada Pemerintah Desa, karena desa lah yang lebih tahu kondisi masyarakat nya.

Kata dia, desa lah yang harus pro aktif dalam hal ini. Karena Dinsos bersifat rekomendasi. “Ini kan masih masa peralihan dan masih kita tata, sebenarnya harus ada pengantar dari desa dan kita akan merekomendasikan ke BPJS. Kita disini sifatnya merekomendasikam ke BPJS dan BPJS lah yang akan mengelurkan kartu jaminans kesehatan itu,” jelasnya singkat. (ADV/Kominfo)

BERBAGI