Beranda Lain-Lain Monitoring dan Evaluasi Pemda Dompu, ini Penyampaian KPK RI

Monitoring dan Evaluasi Pemda Dompu, ini Penyampaian KPK RI

149

DOMPU, intirakyat.com – Melalui rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi (Monitoring Centre For Prevention) Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2019 yang berlangsung di ruang rapat Bupati Dompu (kantor Pemda), Rabu (9/10/2019). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya di Kabupaten Dompu ini adalah program untuk mengevaluasi kegiatan pencegahan.

KPK memiliki sebanyak 8 program pecegahan yang terdiri dari program perencanaan penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Perijinan, Managemen ASN, Pengawasan Internal Pemda, Managemen Aset dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

”Delapan program inilah yang kami evaluasi di Dompu. Dan itulah alasan kenapa kami berada di Dompu,” ujar Kasatgas Pencegahan Korwil V KPK RI, Kunto Ariawan, saat diwawancarai di kantor Pemda Dompu, Rabu (9/10/2019).

Kunto menyebut, pencapaian di Kabupaten Dompu ini pencapiannya sudah 50 Persen. Angka itu kalau dibandingkan dengan rata-rata yang ada di NTB kata Dia, sudah cukup besar.

”Rata rata di NTB kalau tidak salah itu 47 atau 48 persen saja. Secara Nasional pun masih sekitar 48 persen. Jadi untuk di wilayah Dompu masih cukup bagus,” jelasnya.

Walau demkian lanjut Kunto, perlu ditingkatkan lagi karena pihaknya menargetkan sampai dengan akhir tahun paling tidak bisa 85 persen.”Itulah alasan kenapa pihaknya melakukan pencegahan di 8 areal (program) masing masing,” terangnya.

Kunto juga menyebut, dari segi perencanaan penganggaran pihaknya melakukan evaluasi mengenai sudah dan tidaknya aplikasi untuk menyusun perencanaanya. Termasuk sudah ada atau tidaknya aplikasi untuk para anggota dewan menyampaikan pokok pokok dan pikirannya.

”Nanti dari aplikasi perencanaan ada atau tidaknya sistem yang bisa langsung masuk ke aplilkasi penganggarannya. Tujuannya agar diperencanaan penganggaran untuk mencegah titik rawannya biasa kita dengar ada istilah uang ketok palu yang diminta oleh anggota dewan. Misalnya proyek yang tidak ada dalam perencanaan tiba tiba muncul dalam penganggaran karena titipan vendor. Dan itulah yang harus diantisipasi dengan cara melakukan perencanaan penganggaran dengan cara planning dan budgeting,” paparnya.

Baca :   CPNS K-II Unras, Bupati Dompu tidak ada Ditempat?

Tapi kalau untuk penganggaran di Pemda Dompu ini tambah Kunto, itu sudah cukup bagus dan nilainya (skornya) sudah 70 persen. Paling yang kurang itu tinggal penganggaran untuk Tahun 2020 yang belum selesai.”Tapi kalau sudah selesai, pasti hasilnya tentu maksimal,” katanya.

Disinggung mengenai keterlambatan pembahasan APBD, Keterlambatan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penyimpanan dana APBD di sejumlah Bank yang bukan Bank Kas Daerah oleh Pemda Dompu ?

Menurut Kunto, kalau pihaknya melihat untuk pembahasan APBD Tahun 2020 itu secara umum itu tidak terlambat. Sebab dari bulan Agustus 2019, Pemda sudah menyerahkan pembahasannya ke DPRD. Per-September 2019 sudah ada kesepakatan, mengenai berapa anggaran yang dimajukan program program untuk Tahun 2020 dan itu sudah ada.

“Paling tinggal pengesahan setelah revisi dari Pemda. Dan pengesahan itu dilakukan oleh mereka mungkin di bulan oktober atau bulan November,” tuturnya.

Dan mengenai keterlambatan pencairan ADD, sambung Kunto, terjadinya keterlambatan itu bukan kesalahan Pemda, melainkan kesalahan Pemerintah Desa yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang sebelumnya mereka terima.

”Karena kendala itu, sehingga Pemda terlambat mencairkan dana itu karena belum adanya pertanggungjawaban penggunaan dana awal oleh pemdes,” paparnya lagi.

Mengenai penyimpanan dana APBD di sejumlah Bank bukan kas daerah oleh Pemda. Pihaknya selaku KPK tetap menyarankan agar Pemda Dompu tetap fokus menyimpan dana APBD itu di Bank NTB selaku Kas Daerah. Tujuan Pemda menyimpan sebagian dana APBD di luar bank daerah itu untuk menjalin kerjasama, tapi jumlah dana yang disimpan tidak boleh terlalu besar untuk penempatan depositonya. Dan nilainya hanya boleh 2 sampai 3 persen saja.

Baca :   Suherman : anggota DPRD Dompu Terpilih harus di tes urine

”Kalau untuk penempatan deposito itu wajar wajar saja, tapi kalau untuk RKUD itu memang haru di Bank (kas) daerah. Tapi kami tetap dorong untuk penyimpanannya tetap di bank daerah. Tapi untuk penyimpanan dana deposito menggunakan sistem langsung alias sewaktu waktu anggaran itu dibutuhkan bisa langsung ditarik atau dicairkan,” jelasnya lagi.

Terlepas dari hal itu, pihaknya selaku KPK tetap menyarankan agar Pemda Dompu tetap fokus di Bank (kas) Daerah. Kalau ada tawaran tawaran dari Bank lain yang bukan kas daerah, yang menawarkan dapat mobil dan fasilitas lainnya itu tidak boleh alias jangan diterima dan kalau ada info mengenai itu KPK tentu akan menindaklanjutinya.

”Tapi kalau murni untuk mendapatkan tambahan dana (pendapatan asli daerah) untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah itu wajar wajar saja,” sarannya.

Lebih jauh Kunto berharap kepada Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, program program pecegahan yang sudah dipaparkan dan dievaluasi oleh pihaknya, agar segera diperbaiki. Terutama mengenai perijinan, karena disini PTSPnya belum murni perijinan terpadu atau satu pintu, sehingga masyarakat membutuhkan ijin masih harus datang ke dinas dinas terkait.

”Kami mengharapkan, jika masyarakat ingin mendapatkan ijin cukup datang ke perijinan saja. Sehingga perijinan nantinya yang secara langsung menghubungi dinas dinas tehnik tersebut. Semoga tahun depan apa yang diharapkan mengenai ini bisa segera di terapkan,” Harapnya.(IR3)

BERBAGI