Beranda Opini MERENUNGKAN PENGISI KABINET KERJA JILID 2 PENUH KHIDMAT

MERENUNGKAN PENGISI KABINET KERJA JILID 2 PENUH KHIDMAT

47

Oleh : Al Mukhollis Siagian

intirakyat.com – Persoalan pembangunan adalah persoalan keseriusan kerja yang professional, visioner dan adaptif. Dan kini Jokowi masih terpilih untuk melanjutkan kabinet kerjanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui pembangunan.

Untuk itu pengisi kabinetnya harus benar-benar melalui perenungan penuh khidmat agar supaya mempercepat pembangunan dengan tepat. Al Mukhollis Siagian

Visi Indonesia 2019-2024 melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi menggariskan lima point besar arah kebijakan pembangunan Bangsa, yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi seluas-luasnya untuk memperbanyak lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Dimana visi ini di sampaikan oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin di Bogor pada 14 Juli 2019 yang diperuntukkan memotori Indonesia menghadapai fenomena global yang kompleks, dinamis dan penuh percaturan/persaingan. Jokowi juga menyampaikan agar segera meninggalkan pola lama dan linier yang terjebak di zona nyaman monoton.

Oleh kerana itu, pengisi kabinet kerja 2 ini harus benar-benar sumber daya manusia dengan kapabilitas dan integritas yang siap mendukung segala pembangunan menuju perubahan berkemajuan.

Terlepas dari perbincangan di media cetak/online maupun media sosial tentang nama-nama menteri sebagai pengisi kabinet kerja jilid 2 yang terus berkembang dan menuai silang pendapat di tengah masyarakat. Penulis menekankan bahwa fokus dan komitment pemerintah dalam menyaring buruhnya yang kompeten untuk membantu segala program pembangunan dengan tepat.

Tidak peduli apakah itu berasal dari parpol, non parpol, ormas, kaum millennial, professional dan sebagainya, yang jelas setiap bidang dalam program memiliki kriteria yang dibutuhkan, maka kriteria tersebut harus disesuaikan, atau dalam istilah Administrasi Publik adalah merit sistem.

Belum lagi para petinggi partai yang terus menjumpai Jokowi-Ma’ruf untuk menawarkan kemantapan kata sepakat hitam diatas putih dalam mendukung pemerintah, baik itu di kabinet maupun di parlemen. Tentu hal ini menjadi godaan terhadap komitment pemerintah menyaring pembantu untuk mengedepankan profesionalitas, dan bisa juga menjadi daya pendukung pemerintah agar lebih fokus pada kinerjanya.

Baca :   Menakar Jalur Partai Politik Atau Perseorangan Dalam Pilkada Dompu

Mengamati kondisi masyarakat pada dewasa ini yang sedang tidak stabil, atau dengan kata lain berada pada fase peralihan, baik itu konteks lokal, nasional maupun global. Seperti halnya perkembangan sains dan teknologi yang di peruntukkan mempermudah aktivitas masyarakat diiringi dengan kondisi masyarakat yang belum mumpuni untuk mengikutinya, baik itu ekonomi digital, industri 4.0, wacana rektor asing memimpin universitas, dan sebagainya.

Ternyata Indonesia juga dihadapkan pada kompleksitas labirin kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mulai dari iklim bonus demografi, era post-truth, dan globalisasi yang terus menggerus budaya dan kepribadian bangsa.

Belum lagi ketidakpercayaan masyarakat melalui kabinet sebelumnya, seperti kurangnya pemberdayaan dan optimalisasi petani dengan kebijakan kementerian melakukan impor, mulai dari beras, gandum, kedelai, jagung, garam dan sebagainya.

Dimana kebijakan ini kurang memperhatikan kesejahteraan para masyarakat kecil seperti petani, buruh, dan nelayan. Ditambah data antar kementerian yang tidak sesuai dan saling silang pendapat, kurang harmonis dengan Presiden dan Wakil Presiden. Bisa kita lihat dari pergejolakan kementerian pertanian dan kementerian perdagangan, kementerian industri dan kementerian kelautan dan perikanan serta contoh lainnya.

Sehingga Indonesia benar-benar butuh kebijakan dengan strategi dan taktis yang melampaui seluruh problematika tersebut. Tentu visi yang di gariskan oleh Jokowi-Ma’ruf sudahlah tepat, namun belum tentu terlakasanakan dengan baik jika pengisi kabinet yang bakal menjadi pembantu Jokowi-Ma’ruf tidak tepat.

Oleh sebab itu, penulis sebagai Mahasiswa yang mengenyam studi Administrasi Publik dan sekaligus menjadi pemerhati sumber daya manusia memaparkan usulan kriteria yang harus menjadi pembantu Jokowi-Ma’ruf dalam menyukseskan (eksekutor) seluruh program berkemajuan tersebut.

Seyogyanya Indonesia merupakan organisasi dalam bentuk Negara, yang karenanya perilaku organisasi disesuaikan dengan budaya organisasi ataupun manajerial sumber daya manusia yang tepat. Dan fakta mengatakan bahwa Indonesia memiliki budaya organisasi yang dinamis, progrsif, adaptif dan terbuka.

Hal ini bisa kita lihat dari esensi Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus penuntun jalan kehidupan Negara (way of life) yang mejadi pemancar nilai-nilai kebudayaan organisasi bernama Indonesia.

Baca :   Pilkada Dompu Dalam Catatan Sejarah

Untuk itu penulis memberikan kriteria perilaku kabinet eksekutor kerja jilid 2 harus memiliki empat kualitas, yaitu jujur, ulet, inovatif, dan kolaboratif. Dimana keempat kriteria ini diperuntukkan mewujudkan visi bangsa yang begitu kompetitif pada kancah percaturan global dalam membentuk tim eksekutor yang kuat, sehat, berintegritas dan loyalitas yang tinggi.

Dengan kriteria diatas, penulis yakin Indonesia bisa mewujudkan visi bangsa. Selain itu, melihat pekerjaan rumah yang belum sempat terselesaikan oleh kabinet sebelumnya yang juga harus diselesaikan oleh kabinet yang akan datang, terima atau tidak itu menjadi kewajiban.

Untuk itu, menurut hemat penulis bahwa persoalan pembangunan adalah persoalan keseriusan kerja yang professional, visioner dan adaptif. Dan kini Jokowi masih dipercaya untuk melanjutkan kabinet kerjanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui pembangunan.

Untuk itu pengisi kabinetnya harus benar-benar melalui perenungan penuh khidmat agar supaya mempercepat pembangunan dengan tepat, melalui rekam jejak (track record) yang baik, kompetensi dan kesesuaian kedudukan dan tempat.

Tentu semua kalangan menaruh harapan tentang pengisi kabinet mendatang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2019-2024, siapapun yang di tunjuk baik dari kalangan professional maupun reprentasi partai politik.

Oleh karena itu, komitment Jokowi bisa dilihat dalam merealisasikan visi nya, terlebih di tempo lalu beliau menyatakan bahwa beliau tidak ingin ada beban dalam periode kedua ini. Yang implikasinya adalah, pengisi kabinet benar-benar sumber daya manusia yang menjunjung tinggi profesionalitas dibandingkan rayuan para petinggi parti untuk bagi-bagi kue.

Demikian daripada itu, semoga semuanya berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan berbagai tujuan bangsa serta meretas berbagai permasalahan melalui visi Indonesia 2019-2024.(*)

DATA PENULIS
Nama : Al Mukhollis Siagian
Status :

  1. Mahasiswa
  2. Demisioner Ketua Umum Phoenix 2018/2019
  3. Presiden Wadah Pejuang Penegak Solusi Politik 2019/2020
  4. Penggiat Literasi
  5. Pemerhati Pembangunan Sumber Daya Manusia

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Asal Kampus : Universitas Negeri Padang
Tahun Masuk: 2017
No. HP : 0823-6035-5821 (Tlp/SMS) 0895-0381-1190 (WA)
Email : almukhollis1998@gmail.com

BERBAGI