Beranda Ekonomi MENGGALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

MENGGALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

456

BY.AFIFUDDIN,MM (ASN DI KOMINFO KAB.DOMPU)

intirakyat. com – Dalam pembiayaan APBD ketergantungan pemeritah Daerah masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat yaitu melalui mekanisme transfer dana ke daerah berupa dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 46,6 persen dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Provinsi masih berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan ketergantungan APBD tingkat kabupaten/kota terhadap suntikan pusat lebih tinggi yaitu mencapai 66,4 persen. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat tak lepas dari minimnya penerimaan asli daerah (PAD). Di tingkat provinsi PAD dalam bentuk pajak hanya mampu berkontribusi sebesar 37,7 persen terhadap total anggaran. Sedangkan, PAD dalam bentuk pajak pada kabupaten/kota hanya mampu menyumbang 6,6 persen (CNN Indonesia 06/12/2017 ). Dan menurut Mahfud sidik dalam artikelnya berjudul “ Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal bahwa perana PAD dalam pembiayaan kebutuhan Daerah di sebagian besar Daerah kurang dari 10% dan sangat bervariasi antar Daerah dari 10% hingga 50%. Selanjutnya Menurut Carunia Mulya Firdaus (Pustaka Obor Indonesia 2017) Sampai tahun 2016 tercatat belum ada daerah yang persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70 %, Adapun daerah yang telah mencapai persentase PAD nya berada di atas 50 % baru sebanyak 10 daerah, sementara daerah yang PAD nya berada dibawah 30 % tercatat 10 daerah, bahkan terdapat 2 daerah yang PAD nya dibawah 10 % dari seluruh Pendapatan Daerah .
Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pembangunan yang dilakukan oleh Daerah karena PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sedangkan saat ini Dana Perimbagan berupa DAU lebih banyak untuk belanja pegawai seperti yang ungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan saat ini sekitar 37 persen dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja modal hanya sekitar 20 persen (harian ekonomi Neraca, 07/12/2017). Menurut Jaya yang dikutip oleh Bambang Nurdiansah (Kompasiana 14 November 2012). Ada beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat adalah sebagai berikut :
1.Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2.Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;
3.Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4.Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme;
5.Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.
Penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah harus dilaksanankan secara terus menerus dan diharapkan terjadi peningkatan secara signifikan setiap tahunnya, sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menggali potensi PAD yang ril dimiliki daerah

Pengertian PAD dan Sumber sumber PAD
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Adapun sumber-sumber pendapatan asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 Pasal (6) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. yang terdiri dari :
Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2.  Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

  1. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
  2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
    1.   Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
    2.   Jasa giro
    3.   Pendapatan bunga
    4.   Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
    5.   Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
    Faktor-Faktor yang mempengaruhi PAD
    Pada tiap – tiap daerah otonomi diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya bersama – sama dengan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah bisa mengembangkan dan memanfaatkan potensi kekayaan semaksimal mungkin, dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sebagai upaya memaksimalkan wewenang kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat namun potensi peneriman PAD masing masing daerah berbeda sehingga mempengaruhi tingkat kemakmuran, Widayat yang dikutip oleh Bambang Nurdiansah (Kompasiana 14 November 2012 ) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :
  3. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);
  4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
  5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
  6. Adanya kebocoran-kebocoran;
  7. Biaya pungut yang masih tinggi;
  8. Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
  9. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.
    Namun Terhitung 1 Januari 2014 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan, yang selanjutnya disingkat PBB -P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan pengalihan ini diharapkan PBB P2 dan BPHTB akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup potensial bagi daerah,
    Cara untuk Menggali Potensi PAD
    Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan lebih berperan dalam pembiayaan APBD.
    Kebijakan dan usaha Intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan. Upaya intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan kegiatan :
    a. Meningkatkan pendataan ulang wajib pajak/wajib retribusi untuk mendapatkan data potensi pajak/retribusi yang lebih akurat melalui sistem data base terintegrasi.
    Pendataan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dihimpun dalam data base terintergrasi dan akurat. Dari hasil pendataan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada dilapangan maka kegiatan pendataan harus dilakukan secara teliti karena akan mempengaruhi penerimaan pendapatan
    Melaksanakan pungutan/tagihan pajak dan retribusi Daerah yang lebih intensif.
    Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak datau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya serta aparat yang melakukan pemungutan pajak harus benar-benar sesuai dengan kemampuan dan keahlianya agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan baik dan lancer. Dengan menggerakan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia nya maupun sumber daya lain baik berupa sarana dan prasana akan membuat pungutan dan penagihan akan lebih baik.
    b. Menciptakan Sistem E-SPTPD yang mana system aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana dimana Wajib Pajak dapat mendaftarkan, membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja.
    selfassessment system dimana wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk mencatat, menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutangnya.Hal ini berarti parawajib pajak dituntut untuk mengambil peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menerapkan pola pembayaran secara online untuk semua jenis pajak/retribusi daerah, yang bekerjasama dengan Bank dan lembaga keungan dengan menggunakan aplikasi tertentu.
    c.Melaksanakan sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah kepada masyarakat.
    Dengan adanya sosialisasi Pajak/retribusi diharapkan masyarakat yang belum mengerti tata cara bagaimana membayar pajak / mengurus pajak dan syaratnya akan lebih paham dan disamping juga sosialisasi membahas mengenai siapa obyek dan subyek pajak/retribusi dan tarif juga pentingnya pajak bagi kepentingan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Berkaitan dengan itu kegiatan sosiaisasi untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran, pelaporan, konsultasi dan pendataan pajak daerah dapat melaksanakan pelayanan Gerai Pajak Daerah atau stand pajak pada berbagai kegiatan dsn berbagai tempat.
    d.Meminimalisasi tunggakan pajak/retribusi daerah.
    Salah satu cara untuk meminimalkan tunggakan pajak/retribusi yaitu dengan menciptakan stimulus dengan cara penghapusan sanksi administrasi /denda yang diberikan kepada wajib pajak dengan kesadaran sendiri membayar tagihan pada saat adanya program penghapusan sanksi administrasi yang dilaksanakan dan diberlakukan ke dalam program kegiatan penghapusan sehingga dampaknya meningkatkan penerimaan daerah.
    e.Membuat Sistim Pengendalian Intern ,Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit internal secara berkala terhadap pajak dan retribusi.
    Untuk mengurangi terjadinya fraud dalam pungutan pajak/retribusi perlu dibuat sistim pengendalian Internal yang baik agar segala masalah masalah yang akan timbul dapat diantisipasi segera sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar
    Melakukan Monitoring untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan dalam proses penerimaan pendapatan yang sedang dilaksanakan sedangkan Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan penerimaan pendapatn. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan dan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal: dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal dalam penerimaan pendapatan daerah.
    Adapun pegawasan langsung dapat dilakukan oleh atasan lamgsung seperti halnya memeriksa buku penerimaan pendapatan pada bendaharawan penerima pendapatan dan sebagainya secara berkala sedangkan audit internal dapat dilakukan oleh lembaga audit fungsional secara berkala berdasarkan program kerja auditnya.
    f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.
    Dalam hal pembukuan domain oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja/OPD wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikuasainya dan wajib membukukan seluruh transaksi penerimaannya sesuai ketentetuan yang berlaku serta membuat laporan keungan secara sistimatik sesuai ketentuan yang ditetapkan.
    g. Melakukan evaluasi secara berkala mengenai tarif yang disesuaikan dengan tingkat kemakmuran masyarakat dan perdapatan perkapita serta kondisi daerah.
    Dalam menentukan tarif pajak retribusi serta penyusuian harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah . Penentuan Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    Perda yang dibuat diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor dengan memperhatikan kondisi ekonomi setempat
Baca :   Creative decorating with houseplants, from floor to ceiling

Sedangkan Pengertian ekstensifikasi pendapatan daerah adalah kegiatan penggalian potensi pendapatan yang baru dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, dengan tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu perekonomian masyarakat setempat.
Upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus didasarkan kepada kriteria kriteria yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang ‘Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Bersifat pajak dan bukan Retribusi;
  2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
  5. Potensinya memadai;
  6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
  7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
  8. Menjaga kelestarian lingkungan.
    Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya, melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumberdaya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi, Proses ini meliputi Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan, pengkajian penerapan jenis retribusi baru, menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien dengan meminimalisir terjadinya dampak negatif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan serta merangsang penambahan dan pengembangan bisnis baru.
    Penutup
    Untuk meningkatkan kemandirian daerah salah satunya dengan mengoptimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tergantung dari pembiayaan dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa potensi yang ada di daerah dikelola oleh pemerintah Daerah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan cara mengelola atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional dan tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam kebijakan yang perlu ditempuh dalam peningkatan penerimaaan PAD adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan yang dilakukan secara baik dengan menyiapkan sumber daya manusia ,sarana dan prasarana serta menggunakan teknologi Informasi yang mumpuni.(*)
Baca :   Bukti Kontribusi untuk Daerah, PT. SMS Kembali Berikan Beasiswa Untuk Masyarakat Dompu

BERBAGI