Beranda Pemerintahan Mengenai Nasib 256 CPNS K-II Dompu, Ini Hasil di Ombusman RI

Mengenai Nasib 256 CPNS K-II Dompu, Ini Hasil di Ombusman RI

820

DOMPU, intirakyat.com – Nampaknya persoalan lanjutan nasib 256 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kata Gori Dua (CPNS K-II) Kabupaten Dompu untuk mendapatkan SK PNSnya, akhirnya menemui titik terang.

Pasalnya, setelah dilakukan rapat oleh Ombusman RI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dan Badan Kepegawai Negara (BKN) RI yang berlangsung di ruangan kantor Ombusman RI, Kamis kemarin (23/5/2019), menghasilkan suatu keputusan bahwa SK PNS milik 256 orang ini akan diserahkan dalam waktu dekat.

Hal itu terbukti, berdasarkan informasi dari lembaran berita acara pertemuan di Ombusman RI bernomor B/1429/LM.11-K5/V/2019 menyebutkan, Pemkab Dompu berkewajiban hukum untuk mengangkat CPNS K-II menjadi PNS sejumlah 256 orang, mengingat para CPNS tersebut sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (pra jabatan) telah memenuhi persyaratan dan telah melebihi waktu 2 Tahun sejak pengangkatan menjadi PNS terhitung mulai Tanggal 01 Agustus 2014.

Pemkab Dompu telah menyampaikan surat Nomor 800/64/BKD&PSDM/2019 Tanggal 22 Januari 2019 tentang pertimbangan tehnis dan pesetujuan, dan surat nomor 800/358/BKD&PSDM tanggal 20 Mei 2019 tentang penjelasan CPNS yang belum diangkat menjadi PNS, namun kedua surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Kepala BKN.

Pemkab Dompu menunggu tanggapan dari Kepala BKN sebagai dasar pengangkatan CPNS menjadi PNS terhadap 256 orang tersebut. Pemkab Dompu mengharapkan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas tindakan pengangkatan CPNS menjadi PNS terhadap 256 orang oleh PPK mengingat telah ada surat dari Deputi Pengawasan dan Pengendalian atas nama Kepala BKN momor F.26-30/V.27-7/61 tanggal 01 Maret 2017 yang menyatakan sependapat dengan Bupati Dompu untuk melakukan penangguhan sampai dengan proses penyidikan dari Kepolisian selesai dan dinyatakan data tenaga honorer tersebut benar.

Baca :   Gudang Obat Kadarluasa DIKES "Rentan" Dibobol

Dalam berita acara ini pun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, berdasarkan poin 2 surat Menteri PANRB nomor B.500/M.SM.01.00/2019 tanggal 30 April 2019 perihal CPNS yang belum diangkat PNS yang melewati batas waktu. Pada intinya dalam surat tersebut menyatakan berdasarkan ketentuan dan untuk menyelesaikan permasalahan CPNS yang belum diangkat menjadi PNS yang melewati batas waktu 1 tahun agar seluruh PPK melaksanakan ketentuan sebagai berikut, bagi CPNS yang mengikuti dan telah lulus pelatihan prajabatan/pendidikan dasar, serta sehat jasmani dan rohani tetapi belum diangkat menjadi PNS, maka PPK segera mengangkat CPNS tersebut menjadi PNS pada awal bulan berikutnya terhitung sejak dinyatakan lulus prajabatan/pelatihan dasar.

BKN akan memberikan tanggapan secara tertulis terhadap kedua surat Bupati Dompu sebagaimana angka 1 poin 2 paling lambat 14 hari kerja sejak pertemuan, yang intinya menjelaskan kepada Bupati Dompu selaku PPK untuk melakukan pengangkatan terhadap 256 orang CPNS menjadi PNS tanpa pertimbangan teknis dari BKN sebagaimana surat menteri PANRB Nomor B. 500/M.SM.01.00/2019 tanggal 30 April 2019.

Dalam berita acara pertemuan ini juga, Ombusman RI menyebutkan,
Ombusman RI meminta kepala BKN untuk segera memberikan tanggapan terhadap kedua surat Bupati Dompu sebagaimana angka 1 poin 2 paling lambat 14 hari kerja sejak pertemuan. Ombusman RI juga menyatakan, bahwa BKN tidak perlu menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan Polda NTB terhadap adanya dugaan tindak pidana terhadap beberapa orang dari CPNS sejumlah 256 orang.

Apabila dikemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrahvan gewidsjde) terdapat CPNS dari 256 orang yang terbukti melakukan tindak pidana selama proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan menjadi PNS, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pendapat Ombusman tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada CPNS sejumlah 256 orang dan perlindungan hukum kepada penyelenggara negara (dalam hal ini BKN dan Bupati Dompu selaku PPK) serta sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dan undang undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ombusman RI meminta Bupati Dompu paling lambat 14 hari kerja mengangkat CPNS menjadi PNS sejumlah 256 orang sejak menerima surat tanggapan dari BKN.

Baca :   Android L Will Keep Your Secrets Safer

Sebelumnya berdasarkan lembaran berita acara pertemuan ini juga menyebutkan, pihak pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut antaralain, Kepala keasistenan Substansi V Ombusman RI Tumpal Simanjutak dan Asisten Ombusman RI Ferry Indra Sakti Sinaga. Kepala Seksi Pengadaan Non Kementerian BKN RI Maryono dan Analis Kepegawaian BKN RI Moersito Adji.

Sementara dari Pemkab Dompu antaralain, Kepala BKD dan PSDM Ir Ruslan, Kepala DPM PTSP Haeruddin, Kabag Hukum Setda Dompu Furkan dan Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan BKD Abdul Suhud.

Bagaimana tanggapan BKD dan PSDM Kabupaten Dompu ?

Kepala BKD dan PSDM Dompu melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan BKD dan PSDM Dompu, Asraruddin SH, kepada wartawan ini, membenarkan mengenai adanya lembaran berita acara hasil pertemuan di kantor Ombusman RI.”Mengenai hasil yang dibahas di ombusman RI, itu sudah tertuang dalam berita acara pertemuan,” ujar Asraruddin, saat diwawancarai di ruang kerjanya (kantor BKD dan PSDM Dompu), Selasa kemarin (11/6/2019).

Diakui Asraruddin, pihaknya sampai saat ini masih menunggu surat resmi dari BKN RI.”Sampai sekarang kami masih menunggu surat dari BKN,” katanya.(IR3)

BERBAGI