Beranda Opini Menakar Jalur Partai Politik Atau Perseorangan Dalam Pilkada Dompu

Menakar Jalur Partai Politik Atau Perseorangan Dalam Pilkada Dompu

197

Oleh : Suherman

DOMPU, intirakyat.com – Dalam Undang-undang menyebutkan bahwa pencalonan Pilkada dilakukan melalui jalur partai politik dan perseorangan (independen).

Pencalonan melalui partai politik atau gabungan dengan syarat minimal 20 persen kursi DPRD atau minimal 25 persen suara sah pemilu sebelumnya. Sementara pencalonan melalui jalur perseorangan minimal memenuhi dukungan sesuai dengan jumlah penduduk yang memenuhi hak pilih dan termuat dalam DPT di suatu daerah yang melaksanakan Pilkada.

Kalau bakal pasangan calon menggunakan partai politik, maka dibutuhkan dukungan minimal 6 kursi DPRD Kabupaten Dompu. Sedangkan kalau menggunakan suara sah, maka dibutuhkan minimal 34.627 suara sah. Itu merujuk pada hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dompu tahun 2019.

Sementara bagi bakal pasangan calon yang menggunakan jalur perseorangan, maka dibutuhkan dukungan minimal 16.128 dukungan dalam bentuk surat dukungan yang dilampiri foto kopi KTP Elektronik. Jumlah tersebut merujuk pada porsentase jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pemilu tahun 2019 di Kabupaten Dompu.

Menakar Aspek Tekhnis dan Administrasi

Dibanding dengan jalur partai politik, jalur perseorangan membutuhkan lebih banyak energi dan tenaga untuk melakukan hal-hal tekhnis dan administrasi yaitu mengumpulkan foto kopi KTP Eleketronik, kemudian memverifikasi dan menginput data-datanya secara elektronik (soft file) serta dalam bentuk hard file (foto kopi).

Baca :   Kades Tanju Jalani Sidang Pertama Kasus Tipilih

Sementara bagi bakal pasangan calon yang menggunakan partai politik cukup membutuhkan selembar kertas surat rekomendasi dari DPP partai politik.

Menakar Aspek Biaya

Bagi bakal pasangan calon yang menggunakan partai politik membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan lobi-lobi, komunikasi politik dan bahkan untuk melakukan proses transaksional (Baca : Mahar Politik) dengan elit partai politik mulai tingkat Kabupaten/Kota (DPD/DPC), tingkat Propinsi (DPD/DPW) dan tingkat Pusat (DPP). Termasuk biaya transportasi dan akomodasi. Dan biaya-biaya ini cenderung tidak terukur dan tidak dapat dikalkulasi jumlahnya.

Untuk Pilkada Dompu tahun 2020, bakal pasangan calon harus melakukan lobi, komunikasi atau bahkan transaksional minimal terhadap dua partai politik atau bahkan lebih. Karena merujuk pada hasil perolehan kursi di DPRD dalam pemilu 2019 tidak ada satu partai politik yang dapat mengusung bakal pasangan calonnya sendiri, maka konsekwensinya harus berkoalisi.

Sementara bagi bakal calon peseorangan membutuhkan biaya untuk mengumpulkan KTP elektronik, foto Kopi, konsumsi, sewa peralatan (laptop dan printer) dan Honor tenaga operator. Biaya yang dikeluarkan terukur dan dapat dikalkulasi jumlahnya.

Baca :   Kasdim Sumbawa : Netralitas TNI Harga Mati

Menakar Peluang Terpilih

Secara kalkulatif, bakal pasangan calon perseorangan memiliki peluang atau kesempatan terpilih lebih besar dibanding dengan bakal calon yang menggunakan partai politik. Karena didukung langsung oleh konstituen (pemilih) yang memberikan dukungan KTP-elnya. Kalau kongkritnya, pemilih tersebut juga memilih bakal pasangan calon tersebut pada hari H di TPS.

Meskipun penulis belum membaca hasil penelitian secara ilmiah pengaruh keterpilihan pasangan calon dalam Pilkada karena menggunakan jalur partai politik atau perseorangan.

Dalam beberapa hasil kajian dan riset lembaga survey secara umum menyatakan bahwa keterpilihan pasangan calon tergantung pada tiga hal diantaranya figuritas bakal pasangan calon, logistik yang memadai dan mesin politik yang bekerja secara solid dan terukur dilapangan.

Dengan banyaknya bakal calon Bupati Dompu yang bermunculan untuk mengikuti Pilkada tahun 2020 mendatang sementara jumlah kursi partai politik terbatas. Maka, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan jalur perseorangan.

Penulis adalah peminat dan penikmat urusan pemilu.(*)

BERBAGI