Beranda Hukum Mantan Napi Kasus Korupsi Tanggap Darurat BPBD “tuntut keadilan”

Mantan Napi Kasus Korupsi Tanggap Darurat BPBD “tuntut keadilan”

206

DOMPU, intirakyat.com – Tiga orang mantan Narapidana (Napi) kasus tindak pidana korupsi kegiatan penyaluran bantuan tanggap darurat bencana angin puting beliung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu Tahun 2012, menuntut keadilan kepada Kejaksaan Negeri Dompu.

Tiga orang yang bernama Hidayat S.Sos (Wiraswasta) warga lingkungan Potu Dompu, Mahfud S.Sos (ASN) warga Dusun Buncu Selatan, Desa Matua Dompu dan Ahmad (ASN) warga lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai I Dompu ini, meminta kepada Kejaksaan setempat untuk membuka kembali penanganan kasus korupsi yang sebelumnya menjerat mereka.

“Kami telah bersurat (melapor) resmi ke Kejaksaan Negeri Dompu dengan meminta agar kejaksaan membuka kembali kasus itu. Karena dalam kasus itu, tidak hanya kami yang bersalah, akan tetapi banyak oknum oknum lain yang juga terlibat. Laporan ini pun kami tembuskan ke Kajanggung, Kejati NTB dan Kepala BPKP Perwakilan NTB,” ungkap Ahmad yang saat itu didamping oleh Hidayat, saat diwawancarai wartawan, Jumat (2/8/2019).

Diakui Ahmad, tadi Jum’at (2/8/2019) di kantor Kejaksaan Negeri Dompu, laporan tersebut diserahkan langsung oleh pihaknya ke staf kantor Kejaksaan setempat.”Usai menyerahkan laporan, kami pun sempat bertemu (bertatap muka) dengan Kajari Dompu,” jelasnya.

kata Ahmad, alasan pihaknya meminta agar Kejaksaan membuka kembali penanganan kasus itu, agar bisa terungkap mengenai siapa saja oknum oknum yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus tersebut.

“Perlu diingat, dalam kasus tindak pidana korupsi itu (kegiatan penyaluran bantuan tanggap darurat bencana angin puting beliung Tahun 2012,Red), bukan hanya kami yang terlibat. Akan tetapi, kasus korupsi itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh tim teknis, pengadaan barang, pemeriksa barang dan tim reaksi cepat BPBD Dompu,” bebernya.

Baca :   LHP Kasus Dugaan Amoral Ada Sejak Tahun 2014, Tapi Ko Belum Ditindaklanjuti ?

Ahmad menyebut, berdasarkan berkas perkara kejaksaan Negeri Dompu, Nomor : POS-02/p.2.15/fd.1/11/2013 tanggal 29 November 2013 atas nama Hidayat S.Sos Dkk, dan memperhatikan fakta – fakta persidangan pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram, bahwa terjadi tindak korupsi terhadap kegiatan Bedah Rumah dan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Puting Beliung di Kabupaten Dompu Tahun 2012.

Untuk mendapat keadilan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ir. Efendi selaku Plt. Kepala Pelaksanaan BPBD Dompu yang saat masih menjalani hukuman penjara dalam kasus ini, banyak unsur terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Hal ini pun dilakukan secara struktur dan sistematis oleh oknum oknum yang ditunjuk Ir. Efendi dengan menerbitkan surat keputusan Kepala BPBD Dompu masing masing nomor : 06/BPBD/2012 tentang penunjukan Bendahara Dana Siap Pakai pada kegiatan perbaikan darurat penanganan bencana angin puting beliung BPBD Dompu Tahun 2012.

Nomor : 08/BPBD/2012 tanggal 5 April 2012 tanggal 5 April 2012, tentang penunjukan tenaga teknis tim verifikasi bencana, BPBD Dompu Tahun 2012. Nomor : 10/BPBD/2012 tanggal 5 April 2012 tentang penunjukan pengadaan barang dan jasa, BPBD Dompu Tahun 2012 dan Nomor : 360/72/2012, tanggal 18 April 2012 tentang pembentukan panitia pemeriksaan barang/jasa dan penerimaan hasil pekerjaan program kegiatan pada BPBD Dompu.

Disamping menunjuk oknum – oknum dengan surat keputusan, juga membuat kontrak dengan pihak ketiga masing masing yakni, surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 360/1/2012 tanggal 7 Mei 2012, pekerjaan penyediaan bahan bangunan dan material penanganan darurat perbaikan rumah penduduk korban bencana angin puting beliung di Kabupaten Dompu, dengan masing masing lokasi yakni, Kecamatan Hu’u (CV. Kemajuan), Woja (CV. Wijaya) dan Kecamatan Kempo (CV. Vantiyar).

Baca :   Kasus CPNS K-II Dompu, Muhammad Nur DKK Laporkan Polda NTB ke Ombusman RI

“Kontraktor kontraktor ini, oleh AM disamping mendapatkan fee juga menerima sejumlah uang untuk pembayaran pajak, akan tetapi setelah diaudit pada Bank BPD cabang Dompu, bukti pembayaran pajak tidak ada (tidak dibayarkan),” bebernya lagi.

Ahmad menambahkan, munculnya rencana anggaran biaya yang 142 unit rumah dan 99 unit rumah merupakan proses yang sistematis dilakukan oleh oknum tim verifikasi Dinas PU, karena fakta di lapangan pihaknya mengerjakan 142 unit rumah dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun ketika tahap pelaporan, pihaknya diminta untuk menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 99 unit rumah.

“Skenario ini dilakukan oleh Ir. Efendi dan hitung oleh tim verifikasi (FR dan IB) disamping menjadi tim verifikasi, mereka juga meminta fee kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) Kecamatan yang melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah penduduk korban bencana alam angin puting beliung, selain itu mereka juga bertindak sebagai penyedia barang berupa bahan material (Bedek) yang sebagian dari barang tersebut, tidak diserahkan ke tim TRC yang berada di lapangan. Hal ini dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan Ir. Efendi,” terangnya.

Berangkat dari hal ini sambung Ahmad, pihaknya memohon keadilan hukum kepada Kajari Dompu, untuk membuka kembali kasus tindak pidana korupsi ini juga melibatkan tim tim yang bekerja secara terstruktur dan sistematis.

Dan hal itu kata Dia, terbukti berdasarkan keputusan Kepala BPBD Kabupaten Dompu dan fakta fakta persidangan pada pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Mataram.”Semoga kasus ini bisa segera dibuka (diungkap) kembali,” Harapnya.(IR3)

BERBAGI