Beranda Hukum LSM Gerilya Laporkan PT Kharisma Multy Jaya ke Kejaksaan Negeri

LSM Gerilya Laporkan PT Kharisma Multy Jaya ke Kejaksaan Negeri

240

DOMPU, intirakyat.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerilya Kabupaten Dompu, Kamis (11/7/2019) resmi melaporkan PT Kharisma Multy Jaya ke Kejaksaan Negeri Dompu.

PT Kharisma Multy Jaya dilaporkan atas dugaan pelanggaran dalam proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan di lokasi Doro Ncanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Tahun 2019.

“Penambangan batu di kawasan Geosite Doro bente Geopark Tambora diduga dilakukan oleh PT Kharisma Multy Jaya telah kami laporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Dompu, tadi Kamis (11/7/2019),” ungkap Direktur LSM Garilya Kabupaten Dompu, Farid Fadli alias Capunk, Kamis (11/7/2019).

Capunk menyebut, untuk perkembangan dan Pengembangannya, ada baiknya di konfirmasi kan ke pihak Kejari Dompu.

Baca :   Korban Hamil Diluar Nikah Ungkap Prilaku "Bejat" Oknum ASN Dompu

“Kapasitas kami hanya melaporkan dugaan perusakan dan penambangan batu pada kawasan situs Geologi tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, LSM Gerilya Dompu, mempertanyakan pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan di lokasi Doro Ncanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Tahun 2019.

LSM Gerilya yang bergerak di bidang lingkungan ini, menduga bahan bangunan yang dipakai untuk membangun jembatan tersebut diambil secara cuma cuma di lokasi Doro Ncanga setempat.

Proyek tersebut bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTB PPK 09 SP. Bango, Kempo, Kesi, Hodo, Doro Peti – Labuan Kananga. Dan nama pekerjaannya yakni, pembangunan Jembatan Prada Prangga III Cs.

Baca :   Laporan LSM Gerilya Sedang Dalam Proses Telaan oleh Kejaksaan

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Kharisma Multy Jaya dengan alokasi anggaran sebesar 23 Miliar lebih (RP 23.882.391.000) yang bersumber dari APBN murni Tahun 2019.

Penambangan pasir dan pengambilan batu pada tebing di kawasan situs arkeologi Geopark Tambora site doro bente, melanggar UU no 05 tahun 1990 tentang KSDAE. Bahkan, kaitan dengan penambangan batu dan pasir menggunakan alat berat, tanpa ijin tentunya melanggar UU nomor 04 tahun 2009 tentang minerba. Apalagi kawasan Doroncanga adalah kawasan HGU, jadi tidak bisa kalau ijin terbit diatas ijin.

Sampai berita dipublis, PT Kharisma Multy Jaya, belum berhasil diwawancarai.(IR3)

BERBAGI