Beranda Lain-Lain LHK NTB Ungkap Jaringan TSK Kasus Perambahan dan Pembakaran Hutan

LHK NTB Ungkap Jaringan TSK Kasus Perambahan dan Pembakaran Hutan

143

MATARAM, intirakyat.com – Usaha dan kerja keras Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terus membuahkan hasil yang maksimal.

Hal itu terbukti, Rabu (9/10/2019) LHK NTB melalui tim Penyidik Gakkumnya, berhasil mengungkap jaringan pelaku dan tersangka Kasus Perambahan (Pembukaan Lahan illegal) dan Pembakaran Kawasan Hutan Negara pada Kelompok Hutan Rinjani RTK.01 wilayah Blok Pengelolaan Balai TAHURA Nuraksa.

Kepala Dinas LHK NTB, melalui Kabid Perlindungan Hutan KSDAE, Mursal SP, M.Si, mengatakan, kasus perambahan/pembukaan lahan kawasan hutan secara illegal berupa aktifitas pembukaan, perambahan lahan kawasan hutan tanpa izin menteri.

Membakar hutan dan alih fungsi dengan kegiatan tidak sesuai dengan fungsi pada taman hutan raya (tahura) Nuraksa. Dari proses hukum penyidikan yang dilakukan, tim penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka yang berinisial KD, selaku eksekutor yang melakukan aktifitas perambahan/pembukaan dan pembakaran kawasan hutan.

“Tersangka (KD) itu selaku Ketua Blok pada GAPOKTAN Lembah Rinjani. Aktifitas pelanggaran itu terjadi pada lokasi titik koordinat UTM X : 9058206, Y : 0848389 dsk, dengan luasan areal rambahan dan terbakar ± 12 Ha (120.000 M2),” ungkapnya.

Dia menyebut, lokasi tersebut secara administrasi pemerintahan berbatasan dengan wilayah Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat NTB.

Baca :   Soal Krisis Air Bersih, Warga Minta Respon Serius Pemkot Bima

Tim Penyidik Gakkum LHK NTB, selain menetapkan tersangka tersebut, juga melakukan pengembangan penyidikan untuk mencari pelaku/tersangka intelektual deader sebagai cukong yang berada dibelakang aktifitas perbuatan perusakan hutan tersebut.

“Penyidik juga telah menyita barang bukti yang digunakan pelaku dan penyegelan TKP, sebagai lokasi aktifitas perusakan hutan dan alat alat utuk merambah dan membakar, PETA overlay kerusakan hutan, photo, video, surat surat/dokumen GAPOKTAN LR dan alat bukti lain yang digunakan berkaitan pada aktifitas illegal tersebut,” bebernya.

Dia juga menyebut, penanganan kasus pidana perusakan hutan tersebut berdasarkan Laporan Kejadian (LK) Nomor : 015/IX/Polhut-Tahura/2019, Tanggal 06 September 2019.

Tim Penyidik bergerak cepat melakukan serangkaian proses penyidikan dan menetapkan tersangka KD alias Amaq Ika, warga Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Berkas Perkara (BP) kasus tersebut, telah dilakukan pelimpahan Tahap I, pada Jaksa Penunntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB, dengan sangkaan terhadap tersangka dijerat Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 3 Jo.

Pasal 50 ayat 3 huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana dimasksud dalam Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 33 ayat 3 UU RI No 5 Tahun 1999 tetang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan alternatif ancaman Pidana Penjara 15 Tahun denda 5 Miliar.

Baca :   Kodim 1614/Dompu Gelar Koprs Raport Serah Terima Jabatan Perwira

“Dampak bagi eksistensi kawasan hutan, kerugian negara baik, secara in materil berupa ekologis dan ekosistem plora dan fauna didalamya berdampak luas terhdap keutuhan kawasan hutan, secara ekologis terjadinya degradasi deforestrasi terhadap lingkungan, terjadinya anomaly iklim, banjir, tanah longsor dan lainnya kerugian yang nilainya tak terhingga dan kerugian secara materil telah dihitung oleh Ahli diluar PSDH dan DR, sebagai akibat kerusakan, kebakaran hutan hutan untuk mengembalikan keadaan ekosisten dan rehabilitasi dengan luasan 12 Ha (120.000 M2) RP 45.071.520.000,” paparnya.

Lebih jauh Ia menegaskan, penanganan kasus perambahan dan pembakaran hutan ini adalah dalam rangka menjaga eksistensi, kelestarian hutan dan menjadikan proses penegakan hukum.

“Semoga ini memberikan efek jera bagi pelaku perusakan dan diharapkan dapat menekan terjadinya degradasi serta deforestrasi hutan di wilayah NTB,” Harapnya.(IR3)

BERBAGI