Beranda Hukum Laporan Kasus yang masuk di Kejaksaan Didominasi ADD dan DD

Laporan Kasus yang masuk di Kejaksaan Didominasi ADD dan DD

73

DOMPU, intirakyat.com – Jumlah kasus yang dilaporkan di Kejaksaan Negeri Dompu di dominasi laporan dugaan penyalagunaan anggaran di lingkup Pemerintah Desa. Hal itu terbukti, banyaknya laporan masuk mengenai kasus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD dan DD).

“Kasus yang kami tangani lebih banyak mengenai masalah ADD dan DD,” ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dompu,
Ahmad Sulhan, SH, saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang kerjanya (kantor Kajari Dompu), Jumat (12/7/2019).

Sulhan menyebut, kasus ADD dan DD lebih banyak dilaporkan oleh Masyarakat dan LSM. Hal ini kata Dia, meningkatkan antusias Masyarakat dan LSM di Kabupaten Dompu dalam mengawal dan mengawasi penggunaan dana ADD dan DD.”Kasus masalah ADD dan DD banyak dilaporkan oleh Masyarakat dan LSM,” jelasnya.

Baca :   Tuntut Transparansi dan Keadilan, PPDC Demo Kantor Pemdes Cempi Jaya, BPMPD dan Pemda Dompu

Diakui Sulhan, setiap laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti oleh pihaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terlepas dari hal itu, Sulhan menyarankan kepada Masyarakat dan LSM agar setiap laporan yang dilaporkan ke Kajari Dompu disertai dengan dokumen (bukti bukti).

“Kami tetap menindaklanjuti laporan yang masuk. Tapi semuanya butuh proeses dan waktu untuk menindaklanjutinya. Tapi kami harapkan laporan yang dimasukan agar disertai dengan bukti agar mempermudah kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan,” katanya

Lebih jauh Sulhan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi antusias masyarakat dan lsm dalam mengawal penggunaan ADD dan DD dalam lingkup pemerintah desa di Kabupaten Dompu.

Baca :   ADD dan DD Tak Berdampak, Desa Saneo dan Riwo Masih Miskin

Tapi kalau ditemukan adanya dugaan kesalahan administrasi, kata Dia, mending terlebih dahulu melakukan koordinasi dan klarfikasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa, sebelum memutuskan untuk melaporkan kaitan itu di Kejaksaan.

“Masyarakat dan LSM utamakan koordinasi dan klarifikasi dengan Pemdes, karena itu adalah bagian dari sikap kritikan masyarakat dan lsm dalam mengawal kinerja pemerintah desa,” Tuturnya.(IR3)

BERBAGI