Beranda Politik KPU Bima Gelar Rapat Pleno Terbuka

KPU Bima Gelar Rapat Pleno Terbuka

35

BIMA, intirakyat.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Selasa (13/8/2019) menggelar rapat terbuka di aula Gedung Sinar Aa Komplek Pasar Sila, Desa Rato, Kecamatan Bolo Bima. Rapat ini digelar dalam rangka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima hasil Pemilu Tahun 2019.

Rapat ini pun, dipimpin Ketua KPU Bima Imran S.Pd dan dihadiri Ketua Bawasalu Bima Abdullah SH, Sekretaris KPU Bima Kurniawan S.Sos, Dandim 1608 Bima diwakili pasi Inteldim 1608/ Bima Kapten. Inf. Seninot Sribakti, Kapolres Bima Kota diwakili Kabag Ops Kompol Taufik Ka, Kapolres Bima Kabupaten diwakili Kabag Ops Kompol Jamaludin S.sos , Kejaksaan Raba Bima diwakili oleh Kasubsi Prodsarin Ilham, SH, Kesbangpol Bima diwakili R. Fudinsyah Subid Bina Politik, Sat Pol PP Bima diwakili Kasi Pengawasan Sahrul S.sos Kasi Pengawasan, Camat Bolo Mardiana SH, Perwakilan Pimpinan 16 Partai Politik se-Kabupaten Bima dan PPK se-Kabupaten Bima.

Ketua KPU Bima Imran S.Pd, melalui sambutanya dalam kegiatan ini menyebut, rapat pleno terbuka ini digelar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan memperhatikan surat
Ketua KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019,

KPU Kabupaten Bima , KPU Provinsi atau tim dan KPU Kabupaten/kota untuk segera menyatakan penetapan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi DPR aceh dan DPRD kabupaten kota terhitung 5 hari setelah diterimanya surat KPU dalam ini nomor 1027 dengan tetap berpedoman kepada peraturan KPU nomor 5 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019.

“Kabupaten Bima memang berbeda jadwal penetapannya dengan daerah lain termasuk Kota Bima. Hal ini disebabkan karena ada gugatan hasil Pemilu Legislatif untuk Dapil Bima 6 yang diajukan Partai Nasdem di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Setelah melalui proses persidangan di MK, lanjut Dia, gugatan Partai Nasdem diputuskan ditolak seluruhnya. Pembacaan putusan disampaikan MK pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu. Maka sesuai aturan KPU Kabupaten Bima dapat melakukan penetapan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD paling lambat 5 hari pasca putusan MK.

“Atas dasar itu, jadi tidak ada halangan lagi bagi kami untuk melaksanakan penetapan. Hasil penetapan itu nantinya, akan diserahkan juga salinannya kepada semua pihak terkait dan diumumkan secara terbuka agar diketahui masyarakat luas,” jelasnya.

Baca :   Pejabat Struktural dan Lembaga Hukum Dilarang Ikut Kampanye

Dalam momentum ini pun, Ketua KPU Bima membacakan E1, E1.1 di lanjutan E1,2 hasil perolehan kursi berdasarkan hasil suara perdapil. Adapun hasil perolehan suara dan calon terpilih DPRD Kota Bima Periode 2019-2024 antaralain,

Partai PKB (2 Kursi) Magdalena  sebanyak 2.509 suara dari Dapil 1 dan Muhtar, SE sebahyak  1.877 suara dari Dapil 6. Partai Gerindra  (5 kursi) Ruslan S.Pd 1.901 suara dari Dapil 2, Supardi 1.487 suara dari Dapil 3, Boymin SE 794 Suara dari Dapil 4, Sulaiman MT 2.344 Suara dari  Dapil 5 dan Yasin S.Pdi 1.722 Suara dari Dapil 6.

Partai PDIP (2 kursi) Firdaus SH 1.194 Suara dari  Dapil 1, Muliawan Afriadin S.Sos 1.234 Suara dari Dapil 4. Partai Golkar (9 kursi) Muhammad Putra Feriyandi 4.729 Suara dari Dapil 2, H. Muhammad 1.217 Suara dari Dapil 1, Azhar 1.996 Suara dari Dapil 2, Ramdin 1.416 Suara dari dapil 3, Ibnu Hajar SH 1.992 Suara dari Dapil 4, H. Anwar H.Zainudin S.Pd 1.851 Suara dari Dapil 5, Ir.Suryadin 1.115 Suara dari Dapil 5, Musmulyadin SH 2.017 Suara dari Dapil 6 dan Hj.Suhartini 1.883 Suara dari Dapil 6.

Partai Nasdem (4 kursi) Mustakim 1.923 Suara Dapil 1, Ir. Ahmad :1.678 Suara dari Dapil 2, Syahbudin 1.368 Suara dari Dapil 5 dan Edy Mukhlis S.Sos 2.819 Suara dari Dapil 6. Partai PKS (4 kursi) Ismail, S.Ag 1.395 Suara dari Dapil 1, Ilham Yusuf 1.814 Suara dari Dapil 2, Ahyar S.Adm 1.772 Suara dari  Dapil 5 dan Saifullah 1.375 Suara dari
Dapil 6.

Partai PPP (5 kursi) Hj. Nurhayati, SE, M.Si 1.306 Suara dari Dapil 2, Muhammad Erwin S.IP, M.IP 985 Suara dari Dapil 3, H.Mustakim 1.459 Suara dari Dapil 4, Maa’ruf  974 Suara dari Dapil 5 dan Ardiwin SH 1.403 Suara dari Dapil 6.

Partai PAN (6 kursi) Sirajudin 2.116 Suara dari  Dapil 1, Kurniawan 1.947 Suara dari Dapil 2, Rafidin H. Baharudin S.Sos 1.669 Suara dari Dapil 3, H. Adlan S.Pd 1.665 Suara dari  Dapil 4, M. Aminurlah SE 2.367 Suara dari Dapil 5 dan M. Natsir 1.915 Suara dari Dapil 6.

Partai Hanura (3 kursi) Drs. Ismail 1.750 Suara dari Dapil 3, Ma’ruf S. Adm 1.550 Suara dari Dapil 5 dan H. Abdurrahman 1.378 Suara dari Dapil 6. Partai Demokrat (4 kursi) M. Isnaini 1.279 Suara dari Dapil 1, Dedy 1.216 Suara dari Dapil 3, I Zulkarnain S.Adm 1.274 Suara dari Dapil 5 dan Nukrah S.Sos 2089 Suara dari Dapil 6. Partai PBB (1 kursi) Ahmad SH sebnyak 881 Suara dari Dapil 1.

Baca :   Suherman : KPU Berintegritas, Profesional dan Netral

Mengenai partai yang tidak ada keterwakilan Calegnya dan tidak mendapatkan kuota kursi di DPRD Kabupaten Bima yakni PKPI,
Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo dan PSI. Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Bima sebanyak 45 Kursi.

“Adapun hasil penetapan tanggal 13 Agustus 2019 Celeg DPRD Kabupaten Bima menunggu dilakukan Pelantikan pada tanggal 2 September 2019,” terangnya.

Disela waktu, Ketua Bawasalu Kabupaten Bima Abdullah SH mengatakan, dari sisi pelaksanaan sudah tepat, dari pembacaan perolehan suara sudah tepat.”Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan, jangan sampai terjadi masalah pada saat penetapan,” katanya.

Abdullah menyebut, sebagaimana amanat PKPU 24/2019, tentang laporan dana kampanye, peserta kampanye sudah menyampaikan mulai dari laporan dana kampanye, laporan penggunaan dana kampanye sampai laporan akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bima

“Kami sudah melakukan pencermatan terhadap laporan penggunaan dana kampanye. Hal ini penting diperhatikan oleh KPU. Sudah tepat tidak laporan hasil audit oleh akuntan publik terhadap
dana kampanye,” ungkapnya.

Menurut Abdullah, KPU perlu menyampaikan kepada peserta pleno hari ini. Karena hal tersebut sangat penting karena menyangkut amanat undang-undang dan Peraturan KPU.” Hal ini agar tidak menciderai amanat undang-undang dan PKPU,” terangnya.

Menanggapi pernyampaian dari Ketua Bawasalu Kabupaten Bima Abdullah SH. Ketua KPU Bima pun, menyatakan, terkait yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bima baik LSDAK (Laporan sementara dana Akhir Kampanye), LSDK( Laporan Sementara Dana Kampanye) , LPPDK (Laporan penggunaan dana Kampaye) sudah diumumkan di papan pengumuman dan website.

Usai ini pun, dilanjutkan dengan
penandatanganan berita acara hasil Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Kab. Bima hasil Pemilu Tahun 2019.

Pembacaan Keputusan KPU Kabupaten Bima Penetapan calon terpilih DPRD Kab Bima pemilih Umum 2019 dan Penyerahan surat Keputusan KPU Kabupaten Bima kepada Bawaslu Kabupaten Bima serta dilanjutan kepada Saksi Partai Politik.(IR3)

BERBAGI