Beranda JURNAL KOMISI III Komisi III Kaget RSUD Punya Piutang Zakat Rp. 12 Miliar

Komisi III Kaget RSUD Punya Piutang Zakat Rp. 12 Miliar

66
Foto Fahar/Inti Rakyat Corp Ketua Komisi III DPRD Dompu Ikhwayudin AK

DOMPU, INTIRAKYAT.com – Komisi III DPRD Dompu kaget dengan jumlah piutang penggunakan fasilitas kartu Zakat yang mencapai angka Rp. 12 miliar.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2018, Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini Dinas Kesehatan memiliki hutang pembayaran kartu Zakat terhadap RSUD Dompu hingga Rp. 12 miliar lebih.

Nilai hutang tersebut terungkap saat Komisi III DPRD Dompu melakukan kunjungan langsung ke RSUD Dompu, Kamis (8/2) pekan lalu.

Ketua Komisi III DPRD Dompu Ikhwayudin AK alias Boy didampingi anggota dewan lainnya Nadirrah Alhabsi, Akt dan Rahmat Safiudin, SH, dikonfirmasi media ini usai pertemuan dengan jajaran RSUD Dompu mengatakan, masalah kebijakan anggaran buat RSUD Dompu, akan berpengaruh kepada pelayanan kepada masyarakat.

Baca :   TPS Rawan Kecurangan Dipetakan, Kecamatan Woja Mendominasi

Jadi piutang pemerintah terhadap BLUD ini, akan mempengaruhi proses pelayanan BLUD. “Kami akan mengangkat pemerintah Daerah untuk mencari jalan keluar mengatasi masalah tersebut.

“Kami heran saja, kok bisa sampai utang 12 miliar, dalam kurun waktu 2017-2018 sampai hutang 12 miliar, ini angka yang sangat fantastis,” katanya

Dengan angka tersebut, Boy heran, terkesan seluruh masyarakat yang datang berobat ke RSUD ini semuanya pakai kartu Zakat. “Semuanya pakai Zakat, tidak ada yang pakai BPJS dan Askes. Saya yakin ada juga yang menggunakan sarana BPJS. Makanya saya heran kok bisa sampai hutang 12 miliar,” kata Boy heran.

Baca :   Komisi III: Pendidikan Perlu Perhatian Khusus

Terkait dengan pelaksanaan belanja BLUD RSUD Dompu, terutama dalam sekali menyikapi rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BLUD RSUD Dompu telah mampu menyelesaikannya dengan baik.

Direktur RSUD Dompu dr. Syarief dikonfirmasi ditempat yang sama mengatakan, masyarakat yang menggunakan kartu Zakat, umumnya datang dari masyarakat ekonomi kurang mampu. “Masyarakat pengguna kartu lain, sakitnya tidak ditanggung oleh BPJS ya kembalinya ke Zakat juga,” ungkapnya. (Adv***)

BERBAGI