Beranda Hukum Kembali Satgas Dana Desa Ungkap Desa “bermasalah” di Kecamatan Pekat

Kembali Satgas Dana Desa Ungkap Desa “bermasalah” di Kecamatan Pekat

332
Satgas Dana Desa saat memeriksa berkas Plt Kades Malaju

DOMPU,intirakyat.com – Tim Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT) RI, kembali mengungkap Pemerintah Desa (Pemdes) Pekat di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu , yang diduga bermasalah. Saat ini, Pemdes setempat dalam proses pemeriksaan oleh APIP Dompu dan Kepolisian Polres Dompu.

Koordinator Satgas Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Ma’roef Irfany, mengatakan, pihaknya mengindikasikan Pemdes Pekat Kecamatan Pekat yang diduga bermasalah dalam penggunaan Dana Desa.

“Kaitan Desa bermasalah ini sudah masuk laporannya dan sedang di proses oleh APIP Dompu. Dan kasus ini sedang dilidik oleh kepolisian. Nanti APIP juga akan menyerahkan LHPnya ke kami. Nilai temuan kurang lebih RP 300 Juta,” ungkap Ma’roef, saat diwawancarai di halaman kantor Mapolres Dompu Jumat kemarin (7/12/2018).

Apakah kelanjutan jika Pemdes yang bermasalah mengembalikan kerugian negara tersebut ? kata Ma’roef, itu tidak akan mempengaruhi proses hukum. Sebab kata Dia, kalau mengenai kasus pidananya tentu akan Dibawa kerana hukum sesuai dengan undang-undang tipikor.

Sementara kalau temuan kerugian negara diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan uang tersebut. “intinya, jika dilakukan pengembalian tidak akan menghilangkan aspek hukum,” paparnya.

Ma’roef menyinggung apa yg menjadi arahan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, bahwa kedatangan TIM Satgas Dana Desa yg menggandeng unsur APIP dan APH daerah tujuan utamanya yakni memastikan optimalisasi penyerapan dana desa tepat waktu dan sesuai peruntukkannya, juga dalam rangka Meminimalisir kebocoran nya.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan mal-administrasi Maka kasusnya akan diteruskan Ke APIP untuk didalami. Akan tetapi jika di dalam temuan itu jelas ada dugaan tindak pidana korupsi Maka kasusnya akan dilimpahkan Ke APH untuk diproses secara hukum, agar menjadi pembelajaran bagi yang lain, kalau istilah Pak Menteri Eko agar ada efek jera.

“Maka kedatangan Tim Satgas ini sangat penting dalam memberikan rasa keadilan kepada pelapor, karena kita harus melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawal dana desa. Setiap laporan yg masuk Ke Call Center satgas 1500040 akan ditindak lanjuti sebagai mana perintah Menteri Desa PDTT,” jelasnya.(IR3)

BERBAGI