Beranda others Kasus CPNS K2, PT Ipasar dan Bank NTB,ARAK Demo Kejaksaan dan Bupati...

Kasus CPNS K2, PT Ipasar dan Bank NTB,ARAK Demo Kejaksaan dan Bupati Dompu

351

DOMPU, intirakyat.com – Sejumlah aktivis dan puluhan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Kabupaten Dompu, Senin (7/1/2019) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Dompu dan Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu. Aksi unjukrasa ini dilakukan ARAK dalam rangka menyuarakan kasus dugaan Korupsi Pengrekutan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS – K2), PT. Ipasar dan Bank NTB cabang Dompu.

Sebelum melakukan aksi unjukrasa, massa berkumpul di jalur jalan Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Dompu. Kemudian massa, bergerak menuju kantor Kejaksaaan Negeri Dompu dengan menaiki Mobil Pic Up dan beberapa kendaraan roda dua (motor). Menariknya, disepanjang jalan menuju kantor Kejaksaan Dompu, massa aksi berorasi secara bergantian guna menyuarakan berbagai tuntutan yang tertuang dalam unjukrasa tersebut.  

Koordinator Lapangan (Korlap), Nasrudin alias anas melalui penyampaian orasinya, mempertanyakan kinerja APH dalam memproses berbagai kasus dugaan korupsi  salah satunya kasus CPNS K2 Dompu yang menyeret nama Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai tersangka bersama beberapa orang tersangka lainnya.”Dalam kasus CPNS K2 itu, Bupati Dompu (Drs. H. Bambang M. Yasin,Red) bersama beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sayangnya sampai detik ini para tersangka belum juga ditahan,” ungkapnya.

Dikatakan Anas, APH terkesan tidak professional dalam memproses kasus tersebut. Dan itu terbukti kata Dia, penanganan kasus ini menyita waktu selama beberapa tahun.”Kasus ini sudah lama di proses. Tapi ko belum juga ditutaskan oleh APH,” heranya.

Kalau begini adanya, lanjut Anas, pihaknya sebagai massa aksi merasa meragukan kinerja APH dalam memproses kasus CPNS K2 yang sudah menyita perhartian publik guna mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap persaoalan tersebut.”Kami minta kepada APH untuk segera menuntaskan kasus ini dan menangkap para tersangka termasuk Bupati Dompu,” pintanya.

Senada dengan massa aksi lainnya, Romo Sasultan alias Romo, dalam kesempatan itu juga mempertanyakan kinerja APH dalam memproses kasus CPNS K2 tersebut. Kata Dia, kasus ini selain menyita waktu yang cukup lama terhadap prosesnya juga terkesan penanganannya jalan ditempat.”Bukti apa lagi yang diinginkan oleh APH, sementara semua bukti terkat kasus itu sudah lama diketahui. Lalu apa lagi yang mesti dicari oleh APH dan kenapa para tersangka tidak juga ditahan,” heranya.

Menurut Romo, kasus dugaan korupsi dalam CPNS K2 Dompu bukan hanya sekedar isu atau informasi sesat. Tapi kasus ini kata Dia, benar adanya dan itu dibuktikan dari hasil penetepan beberapa orang tersangka salah satunya Bupati Dompu oleh Polda NTB.”Jangan membuat kami terus berasumsi bahwa penanganan hukum di daerah ini tumpul keatas dan runcing kebawah,” tuturnya.

Disela waktu, Syamsudin Alias some, dalam momentum ini juga mempertanyakan dan mendesak APH untuk segera mengambil sikap guna menangkap para pelaku dalam kasus CPNS K2 tersebut. Kata Dia, pihaknya sudah lama mempertanyakan alasan APH yang belum juga menutaskan proses hukum terhadap kasus tersebut.”Jangan sampai kami berasumsi bahwa hukum tidak mampu menjerat pejabat tinggi salah satunya Bupati Dompu (Drs. H. Bambang M. Yasin,Red),” ujarnya.

Menurut Dia, jika ada warga atau masyarakat biasa yang terlibat kasus pelanggaran hukum, maka APH dengan cepatnya memproses dan menangkap tersangka. Tapi nyatanya, kaitan dengan kasus CPNS K2 ini prosesnya terkesan jalan ditempat.”Sebenarnya, apa yang diinginkan oleh APH sehingga para tersangka belum juga ditangkap,” heranya.

Baca :   Rehabilitasi Bangunan Pandopo Wabup Ternyata Dibiayai APBD 2018

Kasus CPNS K2 DOmpu lanjut Some, adalah kasus besar yang menyeret nama Bupati Dompu sebagai tersangka. Maka itu Dia meminta kepada APH untuk segera menutaskan dan mengusut secara tuntas terhadap penanganan kasus tersebut.”Jangan buat penanganan kasus ini jalan ditempat. Karena berbicara bukti, itu semua ada lalu apa lagi yang harus ditunggu oleh APH,” katanya.

Disela waktu, massa aksi lainnya Ilham Yahyu, dalam orasinya juga mengungkapkan bahwa Dompu dipimpin oleh Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin yang sudah menjadi tersangka. Sebagai masyarakat Dompu kata Dia, pihaknya tidak rela bumi nggahi rawi pahu (Dompu) dipimpin oleh pejabat yang statusnya adalah tersangka.”Bupati Dompu (Drs H Bambang M Yasin,Red) bersama beberapa orang lainnya adalah seorang tersangka dalam kasus CPNS K2 Dompu. Jadi menurut kami, Bupati itu tidak pantas lagi untuk memimpin daerah ini,” katanya.

Maka itu lanjut Ilham, pihaknya sebagai massa aksi meminta kepada APH untuk segera menangkap Bupati Dompu bersama beberapa orang tersangka lainnya.”Kami tidak ingin para tersangka dalam kasus CPNS K2 itu masih diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas dalam pemerintah. Sebab sejatinya mereka adalah tersangka yang memang harus segera ditangkap,” pintanya.

Disela waktu, massa aksi lainnya juga, Dedi Kusnadi alias Deka, melalui orasinya di lokasi setempat membeberkan bahwa Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin tidak hanya menjadi tersangka dalam kasus CPNS K2. Akan tetapi kata Dia, yang bersangkutan juga terlibat dalam kasus korupsi PT. Ipasar dan Bank NTB cabang Dompu.” Sudah jelas, tiga kasus itu (cpns k2, PT Ipasar dan Bank NTB cabang Dompu,Red) ada keterlibatan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M Yasin. Bahkan dalam kasus PT Ipasar dan Bank NTB cabang Dompu Bupati Dompu (Drs. H. Bambang M.Yasin,Red) diduga  menerima dan menikmati aliran dana alias diduga melakukan pencucian uang,” bebernya.

Menurut Deka, mestinya dengan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Dompu tersebut bisa dijadikan item pengembangan proses lebih lanjut untuk segera menangkap Bupati Dompu bersama beberapa tersangka lainnya.”Apa lagi yang mesti ditunggu oleh APH yang belum juga melakukan penahanan terhadap Bupati Dompu. Kalau berbicara niat jahat dalam kasus tersebut, itu sudah benar adanya dan tinggal bagaimana APH professional mengecangkan ikat pinggang guna menuntaskan berbagai kasus korupsi,” katanya.

Berangkat dari hal ini lanjut Deka, pihaknya meminta kepada APH untuk segera menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan nama Bupati Dompu tersebut. APH kata Dia, jangan pandang bulu karena siapapun orang yang melakukan pelanggaran (tindak pidana,Red) maka APH harus segera mengambil sikap untuk menahan Bupati Dompu bersama beberpa orang tersangka lain,” katanya sembari mendesak APH untuk segera menangkap Bupati Dompu.

Masih dilokasi yang sama, Kiswanto alias Kis, melalui orasinya juga mengaku heran dengan penanganan hukum di daerah ini. Bupati Dompu kata Dia, sudah lama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus CPNS K2 tersebut, tapi sayangnya belum juga ditahan oleh APH.”Kami tidak ingin seorang tersangka (Bupati Dompu Drs. H Bambang M Yasin,Red) masih memimpin daerah kami tercinta ini,” teriaknya.

Baca :   Dua Tahun Pendistribusian Air Tidak Lancar, Warga Desa Matua Tutup Jalan

Menurut Dia, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka apalagi yang berkaitan dengan kasus korupsi, maka orang tersebut tidak pantas lagi menjadi panutan di daerah ini.”Kasus CPNS K2 itu sudah jelas Bupati Dompu (Drs. H.Bambang M.Yasin,Red) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Lalu kemudian belanjut dengan kasus PT Ipasar dan Bank NTB cabang Dompu yang diduga ada keterlibatan Bupati Dompu. Lantas pertanyaanya, masih pantaskan seorang tersangka memimpin daerah ini,” tuturnya.

Lebih jauh Kis menegaskan, pihaknya sebagai masyarakat mengaku tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang menjadi tersangka. Maka itu, Dia meminta kepada APH untuk segera melakukan penahanan terhadap Bupati Dompu bersama beberapa orang tersangka lainnya.”Segera tuntaskan kasus itu dan tahan Bupati Dompu serta tersangka lain,” pintanya.

Masih dilokasi yang sama, Firman yang juga merupakan bagian dari massa aksi unjukrasa juga mendesak APH untuk segera melakukan penahanan terhadap Bupati Dompu. Sebab kata Dia, Bupati Dompu sudah sejak lama ditetapkan sebagai tersangka.”Sudah saatnya Bupati Dompu (Drs. H. Bambang M. Yasin,Red) ditahan oleh APH. Sebab yang bersakutan sudah beberapa tahun menyadang sebagai status tersangka,” ungkapnya.

Dikatakan Firman, jika APH belum juga menuntaskan berbagai penanganan kasus dugaan korupsi tersebut, maka pihakya mengancam akan memblokade jalan di manggelewa guna sebagai bentuk sikap kekecewaan dan meminta untuk segera menahan para tersangka.”Kalau kasus ini masih saja jalan ditempat terhadap prosesnya. Maka kami akan melakukan penutupan jalan di manggelewa secara besar – besaran,” ancamnya.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan wartawan ini dilokasi berlangsung unjukrasa, massa aksi tindak hanya melakukan orasi. Akan tetapi mereka juga melakukan aksi tetrika dengan membawa keranda mayat yang terbuat dari bambu yang bertuliskan tangkap Bupati Dompu ini  sebagai bentuk menyuarakan lemahnya atau matinya penanganan hukum didaerah ini.

Usai berorasi di kantor Kejaksaan Negeri Dompu, kemudian massa aksi bergerak menuju kantor Pemda Dompu dan melakukan orasi secara bergantian di depan halaman Pandopo Bupati (Kantor Pemda) Dompu. Celakanya, saat berada di lokasi setempat, massa aksi tidak hanya melakukan orasi. Tapi juga melakukan aksi membakar keranda mayat yang bertuliskan tangkap Bupati Dompu. Namun sayangnya, dalam aksi unjukrasa di depan kantor Kejaksaan dan Pemda Dompu, tidak ada satu pihak pun khsusunya Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin keluar dan menemui massa aksi. Aksi yang dilakukan oleh ARAK Dompu ini pun, mendapat pengawalan dan penjagaan secara ketat oleh aparat Kepolisian Polsek Woja, Polsek Dompu, Polres Dompu, Sat Pol PP Dompu, mulai pada saat aksi unjukrasa dimulai hingga selesai.

Sementara itu pun, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, yang didatangi wartawan ini dikantornya guna untuk dimintai tanggapan untuk kebutuhan perimbangan pemberitaan terkait aksi unjukrasa yang dilakukan oleh ARAK Dompu, tidak berhasil ditemui alias diwawancarai.”Maaf pak Bupati lagi sibuk melaksanakan aktivitasnya,” ujar salah satu pegawai di kantor Pemda Dompu.(IR3) 

BERBAGI