Beranda Hukum Kasus CPNS K2, Dua Tahun Lebih Bupati Dompu ‘berstatus’ TSK

Kasus CPNS K2, Dua Tahun Lebih Bupati Dompu ‘berstatus’ TSK

263

DOMPU, intirakyat.com – Dua Tahun lebih sudah status tersangka (TSK) melekat pada Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Status TSK dalam kasus dugaan korupsi pengrekutan Calon Pengawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Kabupaten Dompu ini sebelumnya berdasarkan penetapan oleh Mapolda NTB.

“Sudah dua tahun lebih ini (2 tahun 9 bulan,Red) pemimpin kita di daerah ini (Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, Red) menyandang status tersangka dalam kasus CPNS K2 Dompu,” Ungkap Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia (LP2 Samada) Kabupaten Dompu, Muhammad Nur S.Pt, kepada wartawan ini Senin (25/2/2019).

Dikatakan Nur, Ditengah lamanya status tersangka Bupati Dompu, menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja penegak hukum dalam menuntaskan penanganan kasus tersebut.” Bupati Dompu sudah cukup lama ditetapkan sebagai tersangka, tapi ko kasusnya belum juga tuntas. Bagi saya ini sejarah yang terjadi dalam penanganan hukum,” katanya.

Baca :   Ramai Orang Melayat, Pencuri Motor Dihakimi Hingga Tewas

Menurut Nur, penegak hukum bisa segera menuntaskan penanganan kasus CPNS K2 Dompu. Sebab kata Dia, kasus ini sudah lama diproses bahkan menyita waktu selama bertahun tahun.”Lalu apa lagi yang ditunggu oleh penegak hukum dan apakah menunggu bertahu tahun lagi baru menuntaskan kasus ini,” heranya.

Tidak hanya itu, sepengetahuan Nur juga, dalam kasus CPNS K2 ini sudah ada dua alat bukti yang menyatakan bahwa kasus tersebut benar adanya. Apalagi dalam kasus kata Dia, sudah ada tersangkanya.
“Lantas bukti apa lagi yang dicari oleh penegak hukum,” tuturnya.

Lebih jauh Nur berharap, semoga kasus ini bisa segera dituntaskan.”Penegak hukum harus segera menuntaskan kasus ini. Jangan sampai publik dibuang bingung dengan kinerja hukum,” harapnya.

Sementara itu, Salah satu pelapor Kasus CPNS K2 Dompu, Muslim alias Guru Li, kepada wartawan ini juga mengaku heran dengan kinerja aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum juga menuntaskan penanganan kasus tersebut.”Saya saja sebagai pelapor ibarat dibuat bingung oleh penegak hukum yang belum juga menuntaskan kasus ini,” katanya.

Baca :   Ini Amanat Pembina Upacara di Apel Koordinasi

Dikatakan Guru Li, penanganan kasus ini sudah menyita waktu bertahun tahun, namun sayangnya belum juga ada kepastian hukumnya.”Dasar itulah, sehingga saya merasa meragukan kinerja aparat penegak hukum yang belum juga menuntaskan kasus ini,” ungkapnya.

Lebih jauh Guru Li menegaskan, seadainya hukum di Negeri mengambil sikap untuk melepaskan status tersangka korupsi yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum, maka dirinya selalu pelapor menyatakan diri akan hidup di Negara lain (diluar negara Indonesia,Red).

“Kalau hukum tidak profesional dalam menangani kasus ini, maka saya akan tinggal di Negara lain,” Tegasnya.(IR3)

BERBAGI