Beranda Hot News Kades Rababaka Dilaporkan ke Kejaksaan Dompu

Kades Rababaka Dilaporkan ke Kejaksaan Dompu

294

Dompu, intirakyat.com – Kepala Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Tri Sulistio., baru-baru ini dilaporkan oleh warga desa ke Kejaksaan Negeri Dompu. Kades tersebut diduga melakukan tindakan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018. Dalam laporan yang dimasukkan pada tanggal 22 April lalu itu, terbilang anggaran yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 700 juta.

Salah seorang warga Desa Rababaka, Hendra membeberkan hal tersebut ketika melakukan aksi unjuk rasa bersama puluhan warga lainnya di kantor Kejaksaan dan Pendopo Bupati Dompu, Rabu (29/05/2019) lalu.

“Laporan sudah kami sampaikan dan kami minta Kades Rababaka agar dirproses hukum. Dugaan kami indikasi penyelewengan anggaran Desa Rababaka sejumlah Rp 700 lebih juta,” ujarnya saat berorasi di depan Kejaksaan Dompu.

Baca :   Gempa Melanda, Warga Dompu Panik

Atas laporannya tersebut warga Rababaka meminta kepada Bupati Dompu agar mendesak aparat penegak hukum (Kejaksaan, red) untuk mempercepat proses hukum penyelidikan terhadap Kepala Desa dan jajarannya. Warga juga meminta kepada bupati untuk tidak mencairkan anggaran dana desa tahun anggaran 2019. Karena warga mengkhawatirkan akan terjadinya hal yang sama (indikasi penyelewengan, red).

Selain membeberkan hal tersebut, warga Desa Rababaka juga menyuarakan soal ketidakketerlibatan pemerintah desa yang tidak melaksanakan tugas. Kepala Desa juga dikatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Terjadi kesenjangan proses pembangunan, hal itu disebabkan Kepala Desa melaksanakan kegiatan berdasarkan inisiatif pribadi,” tulis warga dalam slebaran pernyataan sikapnya.

Baca :   Meski Dianggap Mengganggu, CPNS K2 Tidak Akan Tinggalkan Kantor Bupati

Dalam pernyataan sikap itu, warga juga menyebut bahwa Kepala Desa Rababaka cacat secara moral dikarenakan banyak kasus yang dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian atas kasus ancaman pembunuhan dan penganiayaan.

Sementara itu di Pendopo Bupati, warga yang hendak ingin menemui Bupati Dompu dan mengadukan permasalahan tersebut namun bupati tidak bersedia. Pasalnya perihal laporan dan penyelesaian masalah, harus melewati Camat setempat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

“Selesaikan dulu di camat baru ke bupati, bupati menginginkan seperti itu,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Iksan., saat menemui warga di Pendopo. (IR7).

BERBAGI