Beranda Diskomminfo Inovasi dan Pemkab Dompu Gelar Workshop Penyusunan Literasi dan Numerasi Pendidikan

Inovasi dan Pemkab Dompu Gelar Workshop Penyusunan Literasi dan Numerasi Pendidikan

84
Foto Fahar/www.intirakyat.com Workshop Inivas Pendidikan penyusunan Peta jalan lintas Numerasi Pendidikan di Kabupaten Dompu

DOMPU, INTIRAKYAT.COM – Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Dompu bekerjasama dengan Tim Inovasi mengadakan Workshop tahap pertama penyusunan profil layanan pendidikan dan isu pendidikan, Rabu (28/2/2018).

Kegiatan yang diadakan di Pendopo Bupati tersebut, diresmikan oleh Bupati Dompu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Aparatur Setda Kabupaten Dompu Drs. H. Sudirman Hamid yang dihadiri perwakilan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Dikdasmen Kemendikbud RI, Pimpinan Inovasi, Kepala Dinas/Badan dan Tim Inovasi Kabupaten Dompu.

Penyusunan profil layanan pendidikan dan isu pendidikan dilakukan untuk pemetaan dan perumusan cara meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Literasi dan Numerasi bagi para pelajar.

Dalam sambutannya H. Sudirman Hamid, menyampaikan bahwa, Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin, mengapresiasi langkah awal dalam meningkatkan mutu pendidikan di Dompu. “Mudah-mudahan apa yang kita rumuskan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah ini,” ungkapnya.

Isu strategis peningkatan mutu pendidikan, menurutnya sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dompu ada 10 isu strategis di dalamnya, salah satunya yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan termasuk peningkatan gemar membaca oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan minat baca yang juga mendapatkan dukungan dari UNICEF dan Coca Cola Fondaution untuk membuat Perpustakaan desa termasuk perangkat komputer maupun bahan bacaan lainnya.

Baca :   Dagang Jus Tebu, MUS Bakal Bangun Rumah

“Mudah-mudahan kegiatan untuk menyusun peta peningkatan kualitas mutu pendidikan ini tidak menjadi kegiatan yang sia-sia,” harapnya.

Sebelumnya Direktur Inovasi Edy Herianto mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Dompu yang dimulai dari tahun 2016. “Tahun 2017 hasil score Dompu kurang memuaskan, urutan 2 dari bawah,” ujarnya.

Lanjutnya, berkeinginan untuk meningkatkan nilai mutu pendidikan di daerah ini, Bupati langsung merespon agar Dompu memiliki peta jalan yang jelas meningkatkan kualitas pendidikan. “Kami menyambut keinginan beliau, inovasi akan memfasilitasi ide dengan upaya melawan realitas tahun 2017 untuk dapat ditingkatkan di tahun 2018,” ujarnya.

Menetapkan peta peningkatan pendidikan ini, katanya akan dihasilkan oleh pemerintah sendiri, sehingga mengerti dan paham dengan program tersebut. Sedangkan tim inovasi hanya memfasilitasi. “Peta harus disusun secara mandiri dan akan dapat dipahami dalam upaya peningkatan Literasi dan Numerasi,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Drs. H. Abdul Haris, M.Ap, mengatakan bahwa untuk menyikapi peningkatan pendidikan di Dompu. Pemerintah telah menyediakan program di RPJMD dan dana khusus melebihi standar Nasional yang include didalamnya gaji pegawai. “Suksesnya program ini, butuh kerja sama stake holder yaitu masyarakat, pemerintah dan pihak swasta,” ujarnya.

Lanjutnya, Bappeda selalu berpikir menghasilkan kebijakan yang tepat untuk membangun mutu pendidikan, minimal kualitas SDM (guru, red), sehingga dapat bersaing dengan kabupaten lainya.

Baca :   SURAT EDARAN BUPATI DOMPU TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

“Kami harap sesepuh pendidikan dapat bekerjasama memajukan sektor pendidikan khususnya tatakrama sopan santun dan kami dari Bappeda siap menerima segala hal positif meningkatkan kualitas pendidikan untuk menuju perkembangan pendidikan sesuai harapan presiden,” ujarnya.

Ketua Tim Penyusunan Road Map Program Literasi dan Numerasi Dompu H. Ichtiar, SH berharap apa yang disusun dapat menjawab masalah pendidikan khusus literasi n numerasi.

“Kenapa literasi dan numerasi Dompu rendah, itu karena aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kondisi daerah,” ucapnya.

Misalnya, pelaksanaan DAK yang diswakelola oleh pihak Kepala Sekolah sehingga tidak fokus pada Kegiatan belajar Mengajar (KBM). “Masalah penerimaan siswa baru dan guru tidak melaksanakan tugas mendidik juga menjadi masalah. Maka, kami berharap agar dapat merubah sistem ini menjadi lebih baik serta meningkatkan anggaran untuk pendekatan multifungsi pendidikan,” harapnya.

Dari Direktur pembinaan SD Kemendikbud RI, Lanny Anggraini, S. Pd mengungkapkan, dalam Fokus pertama kurikulum 2013, semua sekolah dasar harus menerapkan kurikulum 2013. “Implementasi ini, ada agenda Presiden Jokowi dalam peningkatan pendidikan yaitu penguatan hak anak, penguatan literasi dan pembelajaran abad 21 agar anak didik kritis, kolaboratif, komunikasi dan kreatifitas,” jelasnya. (Adv***)

BERBAGI