Beranda Pemerintahan Hutan Gundul, DLHK NTB Angkat Bicara

Hutan Gundul, DLHK NTB Angkat Bicara

354

DOMPU,intirakyat.com – Pasca keluarnya berbagai statmen dan tudingan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu yang menyalahkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB terkait kerusakan kawasan hutan, akhirnya membuat LHK setempat geram dan angkat bicara.

Pihak DLHK NTB yang sebelumnya meminta namanya tidak dipublis menyebutkan, yang membuat gundul kawasan hutan di Dompu, Sumbawa dan Bima adalah karena ulah oknum – oknum pejabat pemerintah yang sebelumnya menerbitkan SPPT dalam kawasan untuk masyarakatnya dengan dalih untuk kesejateraan.” Masyarakat pada bakar kawasan hutan dan membabat pohon-pohon dalam kawasan hutan dan berlomba-lomba tanam jagung,” ujar salah seorang pihak DLHK NTB melalui pesan WhatsAppnya dengan wartawan ini, Minggu (11/11).

Dikatakanya, setelah bencana banjir datang, kenapa pemerintah tidak berdalih lagi untuk kesejateraan masyarakatnya. Seharusnya, pemerintah setempat sadar dan bantu DLHK NTB untuk memberantas tuntas penebangan liar dalam kawasan hutan tersebut.

“Jangan hanya tahunya menyalahkan DLHK NTB saja ketika bencana banjir datang. Memangnya hutan kita hanya merupakan warisan buat anak cucu dari mereka – mereka yang bekerja pada Kementerian LHK semata,” katanya

Baca :   ARIS MARTONO : Bupati Dompu Pemimpin Yang Visioner

Dia mengakui, pernah bertemu dengan salah seorang masyarakat di daerah. Dan yang bersangkutan mengatakan, apabila mau konsisten dengan kelestarian hutan sehingga bencana banjir tidak lagi menjadi amcaman yang serius bagi masyarakat.

Maka tangkap dulu pimpinan (kepala daerah,Red) karena merekalah yang terbitkan SPPT dalam kawasan hutan untuk masyarakat menanam jagung dan menggundulkan hutan.”Saat itu saya menjawab pernyataan warga dengan menyatakan bahwa persoalan bukan pada main tangkap karena semua itu ada ketentuan hukum yang mengatur,” jelasnya.

Intinya lanjut Dia, yang paling utama dan pertama adalah mari duduk bersama wahai para pejabat Pemerintah, Pejabat DLHK dan Pejabat instansi terkait lainnya serta libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat/tokoh adat, tokoh pemuda dan para pengusaha kayu setempat.

“Dan mulailah berkomitmen bersama sama bahwa mulai detik ini jamin 100 persen tidak ada lagi masyarakat yang tebang pohon dalam kawasan hutan dan tidak ada lagi msyarakat melakukan pembakaran hutan. Kalau ini dilakukan, maka Insya’Allah Negeri kita aman dari bencana banjir,” terangnya.

Baca :   DIKES Akui Pengadaan Obat Meningkat ?

Dia pun memaparkan, Masyarakat yang diurus selama ini adalah masyarakat yang sama yaitu, masyarakat Dompu, Sumbawa dan Bima. Dan masyarakat yang dekat kawasan hutan juga masyarakat Dompu, Sumbawa dan Bima.

Jika hutan rusak berakibat banjir yang merasakan juga adalah masyarakat Dompu, Sumbawa dan Bima.”Banjir juga tidak mengenal batas administrasi dan batas kewenangan pemerintah dan apa perlu kita membuat pembatas,” tuturnya.

Lebih jauh dia menegaskan, jika hutannya masih baik yang merasakan juga masyarakat Dompu, Sumbawa dan Bima. Air PDAM yang diminum hari ini juga dari kawasn hutan, apakah saat semua minum dan mandi serta lainya pernah bertanya air ini kewenangan siapa.

“Yang minum dan memanfaatkan air juga adalah masyarakat Dompu, Sumbawa dan Bima. Mengapa kita tidak berkolaborasi, bekerjasama, sinergi apapun istilahnya demi membangun masyarakat Dompu, Sumbawa dan Bima Dompu meski kewenangan kita berbeda,” ucapnya.Tandasnya.(IR3)

BERBAGI