Beranda Pendidikan Hardiknas, PMII Suarakan “ketimpangan” Dunia Pendidikan

Hardiknas, PMII Suarakan “ketimpangan” Dunia Pendidikan

109

DOMPU, intirakyat.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kabupaten Dompu, Jumat (3/5/2019) melakukan aksi unjukrasa di jalur jalan bundaran pasar, Kantor Dinas Dikpora Dompu dan DPRD Dompu. Unjukrasa ini dilakukan, selain memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2019, juga menyuarakan berbagai dugaan ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Koordinator Lapangan (Korlap) PMII cabang Dompu, Wahyudin, mengatakan, ketika pendidikan diatur oleh undang – undang, maka sistem pendidikan harus terarah dan tersistematis semua. Baik dari segi sarana dan prasaranannya, harus sebagai bagian dari penunjang pendidikan agar menghasilkan output bermutu yang benar benar dibutuhkan dalam zaman sekarang, namun sayangnya undang undang tersebut jauh dari kata realisasi.

“Kami PMII melihat dan memantau banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Kabupaten Dompu. Banyak sekali guru guru yang tidak terakomodir sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Bahkan banyak juga sekolah sekolah yang tidak terurus termasuk sarana dan prasaranannaya serta fasilitas lain,” ungkap Wahyudin, melalui pernyataan press realesenya, Jumat (3/5/2019).

Baca :   Kepala Sekolah SMPN 1 Dompu Undur Diri Tanpa Sebab

Selain itu lanjut Wahyudin, pihaknya juga mempertanyakan berbagai item dalam dunia pendidikan. Hal itu antaralain, mempertanyakan realisasi anggaran 20 persen APBD dan APBN untuk sarana serta prasarana pendidikan di sekolah formal dan informal.

Meminta kepada komisi III agar mengawasi anggaran 20 persen (APBD dan APBN) dan membentuk tim investigasi untuk menangani mall praktek pendidikan di Dompu serta Meminta kepada Dinas Dikpora juga diminta untuk memperhatikan nasib guru honorer dan swasta.

“Kami juga meminta kepada Dinas Dikpora untuk mengevaluasi kembali kinerja PKBM yang tidak efektif dalam menjalankan program, baik paket A sampai C sesuai dengan undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerataan pendidikan dan PP nomor 25 Tahun 2015 tentang pemerataan pendidikan,” ungkapnya.

Baca :   Lomba Adzan Lansia Meriahkan Ramadhan di Dompu

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ikhtiar SH, dihadapan massa aksi menyampaikan, mengenai anggaran APBD itu dialokasikan ke Dikpora baru satu persen. “Anggaran hanya RP 6 Miliar dan RP 1 Miliarnya adaalh dana insentif guru honor,” jelasnya.

Ikhtiar menyebut, mengenai dana PKBM, jumlah keseluruhan anggarannya RP 5 Miliar. Dan anggaran itu kata Dia, belum dicairkan.”Kalau ada PKBM yang tidak efektif dalam menjalankan tugasnya segera laporkan ke kami, agar bisa segera ditindak sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Ikhtiar juga menyebut, mengenai kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai, itu bukan sekolah negeri, tapi swasta.”Kalau ada memang ada sekolah negeri yang kondisinya memprihatinkan, tolong berikan kami datanya agar bisa segera ditangani. Apabila juga ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan keilmuanya, tolong berikan ke kami,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI