Beranda Lain-Lain Ganti Rugi Lahan Bendungan Tanju Belum juga Tuntas, Pemilik Lahan Alami “penderitaan”

Ganti Rugi Lahan Bendungan Tanju Belum juga Tuntas, Pemilik Lahan Alami “penderitaan”

100

DOMPU, intirakyat.com – Persoalan ganti rugi lahan dampak pembangunan Bendungan (DAM) yang terletak di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sampai saat ini belum juga tuntas.

Dam Tanju yang sebelumnya pernah diresmikan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, ini ternyata masih mengisahkan penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh pemilik tanah yang bernama Idris Ibrahim, warga Kabupaten Dompu.

Dok : Presiden RI Ir H. Joko Widodo, Senin (30/7/2018) meresmikan bendungan (dam) Taju di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Pemilik Lahan, Idris Ibrahim, saat berkoordinasi dengan BWS Provinsi NTB, Kamis (21/12/2018)/(Baca Berita : Ganti Rugi Lahan Tanju, BWS Minta Pemda Dompu Bersurat)
Pemilik lahan : Jumrawansyah

Kepada wartawan ini, Idris Ibrahim melalui anak kandungnya yang bernama Jumrawansyah, mempertanyakan sikap Balai Wilayah Sungai (BWS) Propinsi NTB dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, yang sudah beberapa tahun lamanya belum juga membayar biaya ganti rugi lahannya.

Dia menyebut, lahan seluas 1 Hektar lebih miliknya berada tepat keluarnya air (mulut DAM), kini sudah digenani oleh air DAM dan hingga kini dirinya belum juga mendapat biaya ganti rugi atas lahannya tersebut.

“Kapan si lahan saya itu dibayar. Sudah beberapa tahun lamanya saya menunggu, namun sampai saat ini, saya belum mendapatkan apa yang menjadi hak saya,” ungkap Jumrawansyah, saat diwawancarai, Minggu (6/10/2019).

Jumrawansyah mengaku, selama ini dirinya hanya mendapatkan janji dari Pemda. Namun sayangnya sampai detik ini, janji tersebut belum juga terelisasi.”Segala upaya telah kami lakukan untuk mendapatkan hak saya. Tapi hingga kini belum juga ada,” katanya.

Tidak hanya itu lanjut Jumrawansyah, selama ini juga dirinya sudah mengelurkan biaya yang terbilang banyak untuk membiayai dan memenuhi segala persyaratan demi mendapatkan apa yang menjadi haknya. Walaupun sebenarnya, biaya biaya yang dikeluarkan berasal dari pinjaman uang koperasi yang harus dibayarnya setiap minggu.

Baca :   Dinilai "ngawur" oleh Mantan Ketua Komisi III DPRD, Ketua DPC Gerindra Angkat Bicara

“Saya ini orang susah pak. Jadi biaya yang saya keluarkan selama ini itu saya pinjam dengan membayar bunga dan iuran yang harus saya bayar setiap minggu,” jelasnya.

Apa alasan Pemda Dompu, sehingga belum juga membayar ganti rugi atas lahan tersebut ? kata Jumrawansyah, Pemda Dompu melalui bidang Tatakelola Pemerintahan (Tatapem), menyarankan agar membuat sertifikat kepemilikan, baru pembayaran bisa diproses alias dialokasikan anggaran untuk membayar atas lahan tersebut.

“Dari mana lagi saya harus dapat uang untuk buat sertifikat. Sementara hutang saya yang kemarin saja belum saya lunasi sampai sekarang. Saya ini orang miskin, jangankan untuk biaya itu, buat makan saja bersama keluarga sangat susah,” terangnya.

Sepengetahuan Jumrawansyah, pembayaran ganti rugi lahan atas pembangunan DAM Tanju itu, dulu tidak memakai sertifikat. Dan saat itu hanya beradasarkan PETA bidang. Salahnya saat pembayaran ganti rugi oleh BWS bersama Pemda Dompu, dirinya tidak ada di tempat dan sedang merantau ke luar daerah.

“Dulu para pemilik lahan setau saya menerima ganti rugi lahanya tidak berdasarkan sertfikat, tapi hanya berdasarkan peta bidang saja. Tapi sekarang, ko saya sendiri yang ditanya sertifikat, sementara bukti bukti lain mengenai kepemilikan atas lahan itu semuanya lengkap dan saya kantongi. Bahkan mengenai lahan saya itu, BWS saja sudah mengakui bahwa kami belum belum menerima biaya ganti rugi atas lahan saya dan itu dibuktikan berdasarkan surat BWS yang dikirim ke Pemda Dompu,” paparnya.

Menurut Jumrawansyah, sikap Pemda melalui bidang Tatapem terkesan tidak adil terhadap dirinya. Kalau memang Pemda tidak memiliki anggaran untuk membayar ganti rugi atas lahannya tersebut, silakan membalas surat yang dikirim oleh BWS Provinsi NTB, sebagaimana yang pernah disarankan oleh pihak BWS, agar pembayaran itu, bisa segera diselesaikan oleh mereka (BWS).

Baca :   WC Tidak Ada, Warga "mengeluh"

“Kami ini orang miskin, jangan buat kami seperti ini. Mana keadilan buat kami orang miskin. Segera bayar apa yang menjadi hak kami orang miskin,” katanya lagi.

Tidak hanya itu sambung Jumrawansyah, dirinya meminta BWS Provinsi NTB jangan terkesan berdiam diri dan kenapa tidak melakukan koordinasi dengan Pemda Dompu mengenai ganti rugi lahan yang belum dibayar tersebut. Kalau Pemda masih saja berdiam diri seperti ini, seharusnya BWS bisa berkordinasi dengan Pemda untuk meminta diri menyelesaikan persaoalan tersebut.

“BWS jangan diam, ini menyakut hak kami. Kalau begini caranya BWS terkesan merampas hak kami yang notabenenya masyarakat miskin,” tuturnya sambil terlihat meneteskan air mata.

Lebih jauh Jumrawansyah mengemukakan, dulu sebelum lahannya diambil alih untuk pembangunan DAM Tanju, dirinya bersama keluarga memiliki penghasilan dari bertani alias menanam jagung dengan memanfaatkan lahan miliknya tersebut. Tapi sekarang, mata pencahrian itu ibarat lenyap setelah lahannya terkena dampak genangan air Dam Tanju.

“Saya demi memenuhi kebutuhan perut keluarga, harus terpaksa kerja sembrawutan. Salah satunya menjadi buruh bangunan. Namun pekerjaan itu tidak setiap hari saya dapatkan dan hanya ada pada saat orang orang butuhkan tenaga saja,” tandasnya.

Sementara itu, sampai berita ini dipublis, Pemda Dompu dan BWS Provinsi NTB, belum juga berhasil diwawancarai.(IR3)

BERBAGI