Beranda Hukum dan Kriminal Gakkum LHK NTB Limpahkan TSK dan BB Kasus Kerusakan Hutan kepada Kejati...

Gakkum LHK NTB Limpahkan TSK dan BB Kasus Kerusakan Hutan kepada Kejati NTB

202

MATARAM, Intirakyat.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB melalui penyidik Gakkum, Kamis kemarin (7/11/2019) melimpahkan Tersangka (TSK) dan Barang Bukti (BB) kasus pengerusakan, perambahan, pembakaran dan alih fungsi kawasan Hutan Negara, kepada Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati NTB). TSK yang berinisial KDP alias Amaq Ika ini, sebelumnya telah dilakukan proses penegakan hukum yustisif, Penyidikan dan Pemberkasan oleh penyidik setempat.

Kepala Dinas LHK NTB, melalui Kepala Seksi Penegakan Hukumnya, Sirajudin, S.Hut, M.Eng, melalui press realesenya menyebut, KDP disangkakan dengan pasal pidana perusakan hutan berupa aktifitas pembukaan, perambahan lahan kawasan hutan tanpa izin Menteri, membakar hutan dan alih fungsi yang kegiatannya tidak sesuai dengan fungsi pada taman hutan raya (Tahura) Nuraksa.

“Berkas perkara tersangka dimaksud telah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTB dan telah dinyatakan lengkap P.21, sesuai degan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor :B.2636/N.2.4/Ep.1/10/2019,” ujar Sirajudin, Jumat (8/11/2019).

Sirajudin juga menyebut, dalam Surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB tersebut memerintahkan, agar Penyidik segera menyerahkan tanggungjawab TSK dan BB (Tahap II) serta ditindaklanjuti pelimpahan untuk persidangan Pengadilan oleh JPU dan dengan telah dilakukannya pelimpahan tahap II pada hari ini (7/11/2019).

“Atas dasar ini maka beralih tanggunjawab dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut
Umum untuk selanjutnya di sidangkan perkara atas perkara tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan Sirajuddin, Aktifitas Pidana Perusakan Hutan berupa Perambahan, Pembukaan Lahan illegal, pembakaran dan alih fungsi Kawasan Hutan Negara, terjadi pada lokasi titik koordinat UTM X : 9058206, Y: 0848389 dsk, dengan luasan areal rambahan dan terbakar ± 12 Ha (120.000 M2), dengan motif ganti rugi lahan kawasan hutan dan membukan lahan perkebunan/pertanian, lokasi berada jauh dari Pal batas terdepan kawansan hutan dengan jarak ± 5.7 Km, secara administrasi pemerintahan berbatasan dengan wilayah Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

Baca :   Sat Brimobda NTB "ringkus" Terduga Penadah Kendaraan Bermotor

Penyidik Gakkum LHK NTB menemukan adanya pelaku intelektual intelektual deader sebagi cukong yang berada di belakang aktifitas perbuatan perusakan hutan tersebut oleh Kelompok Tani Hutan (GAPOKTAN) dan 2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping
dengan motif akan diajukan iizin dan untuk penguasaan dan kepemilikan/ sertifikasi lahan milik masyarakat dilakukan dengan cara meminta pungutan ke anggota kelompok dengan besaran bervariasi dari Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 20 juta.

“Sesuai kemampuan dan luasan lahan yang dijajikan dan kini laporan penipuan atau pidana umum tersebut telah dilaporkan tertulis oleh masyarakat ke Penyidik Polres Mataram,” ungkapnya.

Penanganan kasus pidana perusakan hutan tersebut, laniut Sirajuddin, berawal dari infomasi dan marak terjadinya aktifitas perambahan disertai pembakaran hutan dan dari Laporan Kejadian (LK) Nomor : 015/IX Polhut-Tahura/2019, tanggal 06 September 2019, dari Polisi Kehutanan yang bertugas Pada Balai TAHURA Nuraksa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB.

Dari laporan tersebut, Penyidik menetapkan tersangka dengan sangkaan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat 2 huruf b Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 3 Jo. Pasal 50 ayat 3 huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan/atau, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, sebagaimana dimasksud dalam Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 33 ayat 3 UU RI No 5 Tahun 1999 tetang Konservasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistem, dengan alternatif ancaman Pidana Penjara 15 Tahun denda 5 Milyar.

Baca :   Diduga Pesta Narkoba, Tiga Warga Dompu Ditangkap Polisi

“Dampak bagi eksistensi kawasan hutan, kerugian Negara baik, secara in materil berupa ekologis dan ekosistem plora serta fauna didalamya berdampak luas terhdap keutuhan kawasan hutan, secara kologis terjadinya degradasi deforestrasi terhadap lingkungan, terjadinya anomaly iklim, banjir, tanah longsor dan lainnya,”

“Kerugian yang nilainya tak terhingga, dan kerugian secara materil dihitung oleh Ahli, akibat kerusakan ekosistem, kebakaran hutan, hilangnya plora dan fauna endemic dalam kawasan hutan tersebut dengan luasan areal ± 12 Ha (120.000 M2) yang terbuka pada titik lokasi kawasan hutan tersebut dengan nilai Rp. 45.080.419.448,” paparnya.

Lebih jauh Sirajuddin menegaskan, penanganan kasus perambahan, pembakaran dan alih funsi hutan ini adalah dalam rangka menjaga eksistensi, kelestarian hutan dan menjadikan proses penegakan hukum.

“Dasar ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan dan dapat menekan terjadinya degradasi dan deforestrasi, kesenjangan ekonomi, sosial masyarakat di sekitar kawasan hutan,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI