Beranda Politik Dugaan Pelanggaran Pemilu, GMPPM Demo Kantor Bawaslu

Dugaan Pelanggaran Pemilu, GMPPM Demo Kantor Bawaslu

237

DOMPU, intirakyat.com – Sejumlah orang yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Pemilu yang Bermartabat (GMPPM) Dompu, Kamis malam (9/5/2019) sekitar pukul 21.30 wita, melakukan aksi demo (unjukrasa) di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dompu.

Unjukrasa yang disertai aksi memblokade (menutup) jalur jalan dan membakar ban di depan kantor Bawaslu ini, dilakukan GMPPM sebagai bentuk sikap menyuarakan dugaan pelanggaran dalam pemilu serentak (Pilpres dan Pileg) Tahun 2019 di Dompu.

Koordinator Lapangan (Korlap) GMPPM Dompu, Ilham Yahyu, melalui pernyataan press realesenya menyebutkan, kondisi demokrasi saat ini, sudah tidak sehat. Bahkan kata Dia, tidak berdasarkan Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan undang undang nomor 7 Tahun 2017.”Mereka tidak lagi menghargai pancasila alenia ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,Red),” ungkapnya.

Baca :   Sempat Fakum, PC NU Dompu Gelar Pemilihan Pengurus Baru

Tidak hanya itu, lanjut Ilham, mereka juga sudah menunjukan sikap tidak adil dan pemerataan berdemokrasi. Hal itu dibuktikan, kata Dia, banyaknya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tanggal 17 April Tahun 2019.

“Banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu,red). Mereka terkesan tidak merespon berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilu,” katanya.

Dasar itu pun, tambah Ilham, pihaknya selaku GMPPM menyampaikan beberapa tuntutan diantarannya, Meminta bawaslu dan Gakumdu untuk segera mengeluarkan rekomendasi hasil laporan dari pelapor kasus tindak pidana pemilu legislatif (pileg).

Baca :   Wajah Baru Warnai “pertarungan” Caleg

Segera KPU, Bawaslu serta Gakumdu memperoses kejahatan pemilu sejak dilaporkan dan Meminta KPU, Bawaslu agar mengeluarkan C6,C7 untuk mencocokan DPK DBTB dan DPT dari hasil peroses rekapitulasi suara tingkat KPU dan Meminta kepada Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara (pemilu) ulang.

“Jika tuntutan kami GMPPM tidak diindahkan, maka kami akan kembali melakukan aksi unjukrasa dengan gabungan massa dari Kecamatan Manggelewa,” Tegasnya.(IR3)

BERBAGI