Beranda Parlemen Bicara DPRD ‘serap’ Aspirasi 118 Orang Mantan CPNS K2 Dompu

DPRD ‘serap’ Aspirasi 118 Orang Mantan CPNS K2 Dompu

128

DOMPU, intirkyat.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Jumat (22/2/2019) melakukan dialog dan hearing bersama 118 orang mantan Calon Pegawai Negeri Sipil Katagori Dua (CPNS K2) Dompu yang sebelumnya telah dibatalkan statusnya sebagai CPNS oleh BKN.  Hal ini dilakukan DPRD setempat dalam rangka menyerap dan mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh 118 orang yang meminta bantuan untuk memperjuangan nasib mereka.

Dialog dan hearing yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD setempat ini, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Dompu Ikhwayudin AK dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang saat itu juga didampingi oleh beberapa orang DPRD Dompu Muhammmad Iksan S.Sos (fraksi Partai Nasdem) dan Andi Bachtiar (Ketua Komisi I) DPRD Dompu Fraksi Partai Nasdem.

Perwakilan 118 orang mantan CPNS K2 Dompu, Ir Muttakun, melalui penyampaianya dalam acara tersebut mengatakan, tujuan pihaknya hadir di DPRD ini dalam rangka meminta bantuan para wakil rakyat (Ketua dan seluruh angggota DPRD) untuk memperjuangan nasib 118 orang CPNS K2 Dompu.”Saya bersama teman teman 118 orang CPNS K2 Dompu yang dibatalkan BKN dan mewakili 256 orang CPNS K2  Dompu meminta bantuan DPRD agar membantu memperjuangan nasib mereka ini,” ujarnya.

Dikatakan Muttakun, mengenai proses hukum perkara pidanan dugaan kasus CPNS K2 Dompu yang sudah memasuki Tahun kelima (2015 – 2019) pihaknya meminta kepada Mabes Polri yang belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap kasus tersebut. Bahkan kata Dia, pihaknya juga meminta ada respon dari berbagai pihak terkait adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kasus CPNS K2 Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap, namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini BKN RI dan BKN X Regional Dempasar atas 118 orang korban untuk mendapatkan kembali posisi dan haknya sebagai CPNS. “Inilah poin yang menjadi inti agenda kami hadir dan bertemu dengan DPRD Dompu,” jelasnya.

Tidak hanya itu lanjut Muttakun, kehadiran pihaknya juga di kantor DPRD ini ingin mendapatkan sesuatu yang memberikan harapan dan proses adanya kepastian. Karena sesungguhnya kata Dia, kepastian hukum dan pengembalian hak 118 orang ini menjadi harapan bersama ketika pihaknya menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak pihak terkait.“Dasar itulah kami meminta bantuan DPRD untuk bersama sama berjuang atas perkara pidana ditangani oleh institusi Polri yang sebelumnya membuat hak hak korban 118 sebagai CPNS itu dibatalkan oleh BKN,” ungkapnya.

Berangkat dari hal ini sambung Muttakun, pihaknya meminta kepada DPRD agar bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Mabes Polri, BKN, Mempan-RB  guna mempertanyakan mengenai kepastian hukum kasus CPNS K2 dan mengani lanjutan nasib 118 orang CPNS K2 yang sebelumnya sudah dibatalkan statusnya oleh BKN setempat. DPRD selain memberikan pernyataan secara tertulis yang nantinya dikirim kepada pihak pihak terkait itu, juga  DPRD diminta untuk mempertanyakan dengan cara mendatangi secara langsung institusi Polri dan BKN, Mempan – RB serta pihak lainnya.“Kami minta DPRD nantinya mau bersama sama memperjuangan mengenai masalah ini,” pintanya.

Baca :   Fermentasi Jerami Padi Sebagai Pakan Ternak Sapi

Dasar ini pun tambah Muttakun, pihaknya meminta kepada Kapolri untuk memberikan kepastian hukum atas perkara pidana yang telah membuat pihaknya selaku rakyat dan daerah tersandera oleh kasus CPNS K2 Kabupaten Dompu. Meminta kepada BKN RI dan BKN Regional Dempasar untuk segera memproses pengembalian status dan hak hak 118 orang korban berdasarkan amar putusan PTUN yang telah berkuatan hukum tetap.

“Para korban yang hingga kini belum mendapatkan kembali posisi dan hak haknya saat ini adalah menjadi bagian dari rakyat kami sehingga atas nama rakyat, kami meminta untuk memberikan atensi yang serius dalam menyelesaikan persoalan rakyat kami,” terangnya.

Disela Waktu, salah seorang CPNS K2 Dompu yang sebelumnya sudah dibatalkan statusnya sebagai CPNS oleh BKN, Dedi Purwanto, menyampaikan rasa sedih dan dukanya atas nasib yang menimpa dirinya bersama rekan rekannya yang tergabung dalam 118 orang.”Nasib kami ibarat digantung tanpa ada kepastian. Kami sudah lama berjuang dengan melakukan berbagai langkah guna agar bisa status kami sebagai CPNS bisa kami dapatkan kembali,” ungkapnya.

Namun sayangnya lanjut Dedi, sampai hari ini harapan itu belum juga ada kepastian. Padahal kata Dia,  sebelumnya sebagaimana hasil PTUN kemarin menyatakan 118 orang dinyatakan sah dan statusnya sebagai CPNS akan dikembalikan.”Tapi sayangnya, sampai detik ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Dompu (Drs. H. Bambang M. Yasin,Red) belum juga mengindahkan terhadap amar putusan dari PTUN tersebut,” kecewangnya.

Dasar ini pun tambah Dedi, pihaknya selaku 118 orang  sangat berharap kepada DPRD untuk bisa membantu memperjuangkan masalah ini.”Jujur, ditengah kondisi yang kami alami ini, anak dan istri kami ikut menjadi korban. Baik itu secara ekonomi maupun didalam kehidupan sehari hari. Semoga DPRD bisa membuka hati nuraninya untuk membantu kami,” harapnya.    

Disela waktu juga, Ketua Komisi III DPRD Dompu Ikhwayudin AK mengatakan, pihaknya selaku DPRD Kabupaten Dompu merespon dengan baik apa yang menjadi berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan hearing dan dialog ini.”Kami di lembaga DPRD ini akan selalu senantiasa membantu untuk memperjuangankan hak hak masyarakat,” katanya.

Dikatakan Ikhwayudin, dari berbagai hal yang disampaikan dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang dipetik oleh pihaknya dan untuk penegasannya yakni penegakan supermasi hukum dalam bentuk kepastian hukum. Mengenai CPNS K2 ini kata Dia, secara kelembagaan pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui forum paripurna APBD Tahun 2019.

Baca :   Terkait Proyek, Anak SEKDA Ikut Diperiksa BPK

“Fraksi fraksi sebenarnya telah memberikan keputusan untuk meminta kejelasan atas kasus CPNS K2 baik secara hukum maupun admninistrasi tata Negara.  Saat itu kurang lebih 6 fraksi  yang menyampaikan permasalahan itu,” jelasnya.

Menurut Ikhwayudin, pihaknya melihat persaoalan CPNS K2 ini tidak hanya menjadi persoalan legislatif, akan tetapi dalam kasus ini adalah kezoliman yang dialami oleh masyarakat dan keluarga, sehingga pada saat paripurna DPRD fraksi fraksi telah memberikan atau menyatakan sikapnya.”Kaitan aspirasi rekan rekan, kami khususnya fraksi PAN menyatakan setuju untuk bersama sama memperjuangan nasib 118 termasuk mempertanyakan mengenai kepastian hukum kasus CPNS K2 Dompu,” katanya.

Tidak hanya itu lanjut Ikhwayudin, pihaknya juga bersedia untuk bersama sama mempertanyakan mengenai hal itu kepada Mabes Polri, BKN RI, BKN X Dempasar dan Mempan-RB serta pihak lainnya. Maka itu kata Dia, dalam waktu dekat akan mengirim surat untuk di kirim ke para pihak di pusat guna untuk membahas persoalan tersebut.”Saya sendiri dari Fraksi PAN adalah orang yang pertama menadatangani surat itu,” tegasnya.

Senada dengan anggota DPRD Dompu, Muhammad Iksan S.Sos dari Fraksi Partai Nasdem. Didalam dialog dan rapat tersebut dia menyampaikan bahwa dirinya selaku fraksi partai Nasdem sangat mendukung mengenai aspirasi yang disampaikan oleh 118 orang CPNS K2 yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh BKN tersebut.”Berbicara komitmen, baik atas nama lembaga DPRD, kami sepakat dan siap mendukung untuk bersama sama berjuang menuntaskan persaoalan ini,” tegasnya.

Diakui Iksan, komitmen itu bukan kali ini saja, namun sejak dulu pihaknya sudah ikut serta untuk memperjuangan nasib para CPNS yang sudah dibatalkan oleh BKN tersebut. Bahkan kata Dia, pihaknya juga sudah berkoordinasi dan mendatangi langsung pemerintah pusat khususnya BKN.”Dan itulah bukti komitmen kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Tidak hanya itu lanjut Iksan, pihaknya juga dulu sudah mendatangi Mapolda NTB untuk berkoordinasi dan menanyakan kepastian hukum terhadap kasus CPNS K2 tersebut.”Terlepas dari hal itu, intinya kami dari fraksi partai Nasdem siap mendukung dan akan membantu memperjuangkan persaoalan ini,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam hearing dan dialog ini menghasilkan suatu keputusan bahwa DPRD Dompu dalam hal ini Fraksi PAN dan Nasdem menyatakan diri siap membantu memperjuangkan nasib 118 orang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan akan ditandatanganinya surat pemberitahuan yang nantinya akan di kirim ke pusat dalam hal ini Mabes Polri, BKN, Mempan-RB serta pihak lainnya, guna berkoodirnasi dan mempertanyakan mengenai lanjutan nasib 118 orang dan kepastian hukum kasus CPNS K2 Dompu.(IR3).

BERBAGI