Beranda Parlemen Bicara DPRD : Bahas Anggaran, 2 Tahun HBY Tak Pernah Sambangi DPRD

DPRD : Bahas Anggaran, 2 Tahun HBY Tak Pernah Sambangi DPRD

141

DOMPU, INTI RAKYAT – Polemik soal penolakan berkas Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2018 oleh Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten Dompu kini semakin hangat, kedua lembaga Eksekutif dan Legislatif saling menggiring bola panas seolah melempar batu siapa yang salah terhadap keterlambatan pembahasan Raperda APBD Perubahan yang menjadi latar belakang ditolaknya dokumen yang enggan dievaluasi oleh Pemprov NTB.

Kedua lembaga itupun saling menyalahkan, Bahkan keduanya saling mengunci kepentingan sehingga terjadi keterlambatan pembahasan dan berujung pada penolakan oleh Pemprov NTB.

Anggota Badan Anggaran DPRD Dompu, Andi Bachtiar., mengaku kesal seolah DPRD yang dikambing hitamkan dalam persoalan ini. Padahal menurut dia, pihaknya tengah fokus pada urusan anggaran yang menjadi kepitingan masyarakat.

Baca :   Hendak Mencari Ikan Di Sungai, Siswa SDN Tewas Tenggelam

“Ketentuan yang mengharuskan Bupati dan TAPD datang ke Kantor DPRD untuk membahas secara bersama-sama tentang Raperda APBD agar bisa menjadi Perda. Tapi sudah hampir 2 tahun Bapak Bupati tidak pernah mau hadir dan kami punya bukti undangan sebagai dokumen,” ungkapnya melalui keterangan tertulis di salah satu Group whatsapp media Dompu, Selasa (30/10/2018) pagi.

Sebelumnya, Bupati Dompu H Bambang M Yasin, pada saat menyampaikan amanat inspektur Upacara hari Sumpah Pemuda Senin (29/10) kemarin mengatakan, dokumen Reparda APBD Perubahan sempat diutak atik oleh oknum anggota DPRD sebelum malam pembahasan di DPRD.

“Malam paripurna, sore masih (diotak atik). Si ini, si itu. Saya sampaikan ini, saya ingin mengatakan, inilah yang sebenarnya terjadi (dalam pengesahan APBD/APBDP). Akhirnya dikunci seperti ini. Tidak usaha dibuka selama – lamanya,” kata HBY.

Baca :   Dianggap Mengancam Kesehatan, Warga Desa Calabai Hadang Truk PT SMS

Dikatakan H. Bambang, hampir setiap tahun proses pembahasan APBD/APBDP selalu dihadapkan pada masalah yang sama. APBD Perubahan 2018 tidak ada karena prosesnya belum pernah berubah dan selalu terlambat. Ia pun tidak ingin menandatanganinya karena ada tahapan proses yang tidak sesuai. “Saya minta dukungan ke ASN, jangan menuntut APBD perubahan tahun ini. Saya ingin meyakinkan anda, Pemda tidak akan bubar gara – gara tidak ada (APBD) perubahan,” tegasnya seperti yang dilansir oleh Suara NTB. (IR7)

BERBAGI