Beranda Diskomminfo Diskominfo Gelar Sosialisasi Tata Kelola Informasi Publik

Diskominfo Gelar Sosialisasi Tata Kelola Informasi Publik

64

DOMPU, intirakyat.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dompu, Kamis (27/12/2018) menggelar kegiatan sosialisasi tata kelola informasi publik terhadap PPID Pembantu/OPD se-Kabupaten Dompu.

Acara yang berlangsung di gendung PKK Dompu ini dibuka secara langsung oleh Sekda Dompu melalui Kepala Diskkominfo Dompu Ir. Fakhruddin M.Si. Hadir dalam kegiatan ini, Sekertaris Diskominfo Dompu Abdul Syahid SH dan beberapa orang Narasumber antaralain, Kepala PPIP Dompu Nasran S.Sos, Ketua PPID NTB Drs H Lalu Muhammad Yusuf MM dan Narasumber PPID Dompu Nursamsiah SH. Dalam kegiatan ini pun, dihadiri oleh puluhan peserta dari OPD se-Kabupaten Dompu.

Ketua Panitia Kegiatan, Abdul Syahid SH (Sekertaris Diskominfo Dompu) melalui penyampaian laporannya menyebutkan, maksud dan tunjuan diadakan kegiatan ini yakni meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, memerlukan pengetahuan dan keterampilan tetang tata kelola informasi.

Salah satu bagian dari tata kelola tersebut adalah bagaimana PPID sebagai ujung tombak pelayanan informasi memiliki tugas yang tidak ringan, kecakapan dan kapasitas dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi menjadi penting agar informasi yang diberikan ke masyarakat cepat, tepat dan murah.

“Intinnya, kegiatan ini meningkatkan pemahaman PPID tentang keterbukaan informasi publik khususnya tata kelola informasi publik. Meningkatkan kemampuan PPID dalam menginformasikan, melayani, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik pada OPD masing masing,” jelasnya.

Baca :   Jelang Idul fitri 1439 H, Bupati Dompu Sidak Lokasi Pasar

Disela waktu, Sekda Dompu melalui, Kepala Diskominfo Dompu Ir. Fakhruddin M.Si, mengatakan, tata kelola informasi di tingkat PPID pembantu/OPD kiranya masih belum begitu maksimal, terutama dalam hal keterbukaan informasi.”Perlu kita sadari bahwa tata kelola informasi di jajaran PPID pembantu/OPD belum begitu maksimal,” ujarnya.

Dasar ini kata Dia, perlu adanya peningkatan wawasan dan pemahaman PPID pembantu atau OPD untuk mengiplementasikan mengenai keterbukaan informasi.”Keterbukaan informasi sangat penting yang harus dilakukan. Tapi ada informasi yang bisa dibuka dan ada item informasi yang tidak boleh dibuka,” jelasnya.

Fakhruddin menyebut, terkait informasi publik, pihaknya pernah digugat oleh pemohon informasi. Hal itu dilakukan, karena pemohon informasi menganggap bahwa sulit untuk mendapatkan informasi.”Kami beberapa bulan sebelumnya pernah digugat oleh pemohon informasi terkait informasi publik,” ungkapnya.

Terlepas dari hal itu, Fakhruddin meminta kepada PPID pembantu/OPD untuk segera membuat website masing – masing. Website nanti, akan dihubungankan dengan website induk (website kabupaten).
“Keberadaan website ini nantinya akan membantu dan mendukung kinerja dalam hal keterbukaan informasi publik,” terangnya.

Sementara itu, Narasumber PPID Dompu Nursamsiah SH menyebutkan, bahwa tata kelola informasi di jajaran pemerintah daerah Dompu ini masih belum maksimal. Dan ini kata Dia, perlu adanya kesadaran jajaran pemerintah dalam mengimplementasikan mengenai keterbukaan informasi tersebut.

Baca :   Presiden Jokowi Akan Diresmikan Dam Rababaka Kompleks ?

“Keterbukaan informasi di daerah ini masih belum sesuai harapan. Bahkan setahu saya, pemohon informasi terkesan sangat sulit untuk mendapatkan informasi,” katanya.

Menurut Nursamsiah, seluruh PPID Pembantu/OPD harus memahami secara menyeluruh mengenai tata kelola informasi. Bahkan untuk diketahui, tidak semua informasi itu diberikan.” Ada rambu – rambu yang harus ditaati sesuai dengan undang – undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Lebih jauh Nursamsiah menegaskan, PPID pembantu/OPD harus memastikan persyaratan pemohon informasi (identitas pemohon,Red) mengenai informasi apa yang diminta dan untuk keperluan apa.

“Karena dalam undang undang keterbukaan informasi terdapat juga konsekwensi hukum mana kala pemohon diketahui menyalahgunakan informasi tersebut,” terangnya.

Usai penyampaian dari Narasumber PPID Dompu Nursamsiah SH, dilanjutkan dengan penyampaian dan penjelasan mengenai tata kelola informasi publik terhadap PPID pembantu/OPD yang disampaikan secara langsung oleh Narasumber kegiatan yakni perwakilan dari PPID utama provinsi NTB, Drs H Lalu Muhammad Yusuf MM.

Sampai berita ini dipublis kegiatan sosialisasi ini masih berlangsung dengan rangkaian kegiatan sesi diskusi atau tanya jawab antara peserta kegiatan dengan narasunber kegiatan. (IR3)

BERBAGI