Beranda Parlemen Bicara Dana RP 15 Miliar Lebih, Muncul Secara ‘siluman’ di Dokumen APBD Tahun...

Dana RP 15 Miliar Lebih, Muncul Secara ‘siluman’ di Dokumen APBD Tahun 2019

558

DOMPU, intirakyat.com – Persoalan anggaran kembali terjadi dalam dokumen APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019. Pasalnya, anggaran sebesar RP 15.580.000.000, muncul secara tiba-tiba (secara siluman) dalam APBD, tanpa ada perencanaan dan pembahasan awal antara banggar DPRD dan TAPD Dompu.

Ketua Banggar (Ketua) DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin S.Sos, menyebutkan, pihaknya merasa heran kenapa Pemda Dompu (TAPD) mengalokasikan anggaran sebesar RP 15 miliar lebih (RP 15.580.000.000,Red) untuk biaya kelanjutan pembangunan kantor Klaster II di jalan Bhayangkara
secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya kata Dia,pengalokasian dana ini tidak ada dalam perencanaan atau pembahasan awal dengan pihaknya selaku banggar DPRD Dompu.

“Ini sangat aneh, ko bisa tiba tiba muncul alokasi dana sebesar 15 Miliar lebih(RP15.580.000.000,Red) untuk pembangunan klaster II di jalan Bhayangkara itu,” ungkap Yuliadin, yang saat itu juga didampingi oleh dua orang Banggar (anggota) DPRD, H Didi Wahyudin SE dan Muhammad Ikhsan S.Sos di acara konfrensi Pers yang berlangsung di kediaman (rumah dinas) Ketua DPRD Dompu, Sabtu (12/1/2019).

Diakui Yuliadin, inilah kenapa dirinya selaku Ketua Banggar sampai saat ini tidak menandatangi Perda APBD Tahun 2019. Sebab kata Dia, pihaknya tidak ingin terjerumus dan berurusan dengan penegak hukum, karena pengalokasian anggaran ini diyakini akan menimbulkan masalah besar dalam pengelolaannya.

Yuliadin membeberkan, pengalokasian anggaran Klaster II ini pun, sebelumnya tidak pernah dibahas dengan pihaknya pada saat perencanaan. Celakanya, dana ini malah muncul ibarat siluman pada saat evaluasi APBD.

“Alasan kami mempertanyakan item ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mewujudkan APBD yang bermartabat sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku,” katanya.

Sementara pengalokasian anggaran ini lanjut Yuliadin, sangat bertentangan dengan aturan dan mekanisme yang ada, karena sebelumnya tidak melalui proses proses awal. Dan hal itu terbukti, sejak penadatangan rancangan APBD Tahun 2019 tepatnya tanggal 21 November 2018 kemarin, menuai banyak persaoalan dan hambatan, sehingga menciptakan proses yang tidak dilalui.

“Pada saat penandatanganan nota kesepakatan APBD Tahun 2019, sejak awal kami selaku banggar sudah menanyakan dan mempersoalkan kepada TAPD tentang adanya pendanaan tahap (kaster) II. Tapi jawaban mereka (TAPD, red) pembiayaan tahap II itu, tidak ada alias tidak pernah dibahas. Dan itu dibuktikan pada saat kami didatangi oleh perwakilan TAPD (pak Karim dan Pak Hatta) mereka mengaku dan menjelaskan penadanaan itu tidak ada, sehingga akhirnya saya pun saya membubuhkan tandatangan rancangan perda APBD itu. Saya punya bukti rekamannya,” beber Yuliadin.

Baca :   Proyek Bidang Pariwisata, 12 Rekanan Diperiksa BPK

Ternyata setelah divaluasi sambung Yuliadin, anggaran sebesar RP 15 Miliar lebih itu tiba – tiba muncul dalam momentum tersebut. Bahkan dirinya sebagai Ketua Banggar dan seluruh anggota banggar tidak tahu alias tidak pernah dikoordinasikan mengenai itu.”Karena itu, pada saat evaluasi kami menolak adanya penandaan untuk Klaster II karena tidak melalui proses dan aturan yang ada. Dan masalah ini tetap kami persoalkan,” jelasnya.

Lebih jauh Yuliadin menegaskan, pihaknya selaku banggar tidak akan membubuhkan tandatangan (menandatangani) Perda APBD 2019 itu, jika masih bertahan untuk mengalokasikan anggaran RP 15 Miliar itu. Dan jika TAPD merealisasikan pendanaan untuk item itu, maka pihaknya mengancam akan melaporkan persoalan (terkait dana RP 15 Miliar) tersebut kepada pihak pihak terkait termasuk ke KPK.

“Intinya kami melalui rapat banggar kemarin malam menyatakan menolak anggaran pendanaan klaster II itu.Tapi kalau TAPD bersih keras memasukannya dalam dokumen APBD 2019, maka siap siap saja masalah ini akan kami bawa kerana hukum,” tegasnya.

Disela waktu, Banggar (Anggota) DPRD Dompu, H. Didi Wahyudin, dalam momentum tersebut juga menyampaikan, masalah pendanaan oleh tim TAPD ini tidak hanya terjadi dalam hal pembangunan lanjutan bangunan kantor Klater II Tahun 2019. Akan tetapi kata Dia, juga muncul pada saat pendanaan awal untuk kepentingan Klaster II senilai RP 12 Miliar Tahun 2018.

“Tahun 2018 kemarin, masalahnya persis seperti itu. Tapi dulu kami mengamini karena sudah berlalu atau jalan,” ungkapnya.

Tapi yang berkaitan dengan RP 15 Miliar lebih tahun 2019 kata Dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan tetap menyatakan untuk menolaknya.”Ini sungguh sangat aneh, karena nilai pendanaan lebih besar dalam penambahan, ketimbang pendanaan awal (Awal pembangunan Klaster II Tahun 2018 RP 12 Miliar dan lanjutan pembangunan klaster II Tahun 2019 RP 15 Lebih),” heranya.

Didi menegaskan, alasan banggar DPRD sampai hari ini tidak menandatangani Perda APBD 2019, itu bukan menghalangi pembangunan di Kabupaten Dompu. Akan tetapi kata Dia, agar kaitan ini tidak menimbukan masalah hukum dikemudian hari.
“Mari kita ikuti proses dan mekanisme yang ada. Jangan sampai karena ini, kita semua akan terjerat hukum akibat sesuatu yang tidak jelas,” katanya

Baca :   Pemuda Tidak Hadir, HBY Ungkap Rasa Kecewa

Didi menyebut, pihaknya selaku lembaga DPRD terkesan selalu dipojokan. Bahkan ini terbukti dengan berbagai oponi oponi yang beredar luas dipublik yang selalu menyalahkan DPRD termasuk dalam hal belum ditadatanganinya oleh Ketua Banggar (Ketua) DPRD terhadap Perda APBD Tahun 2019.

“Kami hanya ingin semua tahapan tahapan proses atau kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019 harus melalui tahapan yang jelas dan bukan malah muncul ditengah jalan. Analogi seperti ini, ketika kita ingin menikahi anak orang harus menikahinya dulu dan bukan malah menghamilinya sebelum menikah. Kalau dihamili duluan, itu tentu akan jadi anak haram. Begitulah anologinya, jadi supaya tidak jadi anak haram, mari kita proses dari awal,” tuturnya.

Intinya Didi menegaskan, tidak ada keinginan atau niat DPRD atau Ketua DPRD untuk menghalangi penandatanganan dokumen APBD Tahun 2019. Tapi semua ini kata Dia, semata – mata untuk kepentingan bersama agar dikemudian hari tidak terjerat oleh hukum.”Kalau urusan pendanaan RP 15 Miliar lebih itu, kami banggar tetap menolaknya. Tapi kalau urusan kegiatan lainnya tetap kami setujui,” terangnya.

Disela waktu juga, Banggar (Anggota) DPRD Dompu Muhammad Iksan S.Sos, dalam momentum yang sama, juga menyampaikan, terkait belum ditandatanginya Perda APBD Tahun 2019 oleh Ketua banggar (Ketua DPRD), tidak ada kaitannya dengan masalah belum dibayarnya oleh Pemda Dompu terhadap gaji ASN (PNS) lingkup Pemda Dompu.

“Walau Perda APBD belum ditandatangani, mestinya Pemda bisa secara langsung membayar gaji para ASN. Sebab gaji ASN tidak ada kaitanya dengan penandatanganan APBD,” ujarnya.

Bisa dibayarnya gaji para ASN lanjut Ikhsan, berdasarkan atau sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana yang disampaikan oleh esekutif. Jadi kata Dia, tidak ada alasan bagi Pemda Dompu untuk membayar gaji para ASN secara tepat waktu.

“Ibaratnya seperti ini, seperti ikan yang hidup di air laut. Air laut bisa asin tetapi gaji PNS tetap bisa terbayarkan. Tapi anehnya, sampai hari ini pemda dompu belum juga membayar gaji para PNS,” katanya.

Tapi pada intinya tambah Ikhsan, kaitan dengan belum ditandataganinya Perda APBD Tahun 2019 tersebut, itu untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan lembaga DPRD.”Apa yang kami lakukan ini untuk mengantisipasi adanya persoalan persoalan yang muncul dikemudian hari. Maka itu, tentu semua harus diawali dengan proses dan aturan yang ada,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI