Beranda Politik Bawaslu Gelar Rakor Evaluasi Pelaksanaan Tahap Akhir Pemilu

Bawaslu Gelar Rakor Evaluasi Pelaksanaan Tahap Akhir Pemilu

33

DOMPU, intirakyat.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Senin (14/10/2019) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor). Rapat ini digelar dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan tahap akhir pemilu Tahun 2019.

Rakor yang berlangsung di Hotel Rinjani, jalan Sultan MT. Sirajuddin Dompu ini, dibuka dan dipimpin Ketua Bawaslu Dompu Drs. Irwan, bersama Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Dompu, Swastari SH.

Hadir pula dalam rakor ini, Dandim 1614/ Dompu Diwakili Basus Intel Kodim 1614/Dompu Serka Anwar, Kajari Dompu diwakili Koko roby yahya, Ketua MUI Dompu KH.H. Abdullah Arsyad, S,Ag, Ketua KPU Dompu diwakili Ansory, Kepala Sat Pol PP Dompu diwakili Sukiman, Camat Se- Kabupaten Dompu, Tokoh Agama dan Masyarakat.

Ketua Bawaslu Dompu Drs. Irwan, melalui penyampaiannya dalam rapat tersebut mengatakan, Rakor ini adalah tahapan akhir Pemilu Tahun 2019 untuk menghadapi Pilkada Tahun 2020.

Baca :   Pileg Tahun 2019, Ini Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Dompu

“Rapat koordinasi ini sudah terprogram dari hasil kegiatan pileg yang telah berjalan pada bulan bulan yang lalu dan sudah kita melalui,” ujarnya.

Irwan menyebut, kedepan Dompu akan dihadapkan dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Ia meminta, kekurangan pada Pemilu Tahun 2019 kemarin jangan terulang kembali pada Pilkada nanti.

“Banyak partai politik yang tidak mematuhi aturan main. Terutama mengenai masalah kampanye tidak sesuai dengan aturan dari Bawaslu dan tahapan logistik masih banyak kekurangan di tiap-tiap kecamatan maupun dari pusat,” ungkapnya.

Tidak hanya masalah itu lanjut Irwan, masalah Pendistribusian surat suara/logistik pemilu terlambat dari pusat dan rekapitulasi hasil pileng dan pilpres di tiap-tiap kecamatan.”Masih ada keterlambatan dan kendala.Seperti penghitungan Surat Suara sampai tenggah malam,” ungkapnya.

Disela waktu, Anggota Bawaslu Dompu, Suharti SH, melalui penyampaiannya juga dalam Rakor tersebut mengatakan, Pembentukan Badan Pengawas Ethok dari Bawaslu dari kecamatan sampai kabupaten dan Masih banyak anggota yang kurang memahami tentang jumlah (DPT/DPK) yang ada di tiap-tiap desa dan kecamatan.

Baca :   Kepala BKAD Dipilih Jadi Ketua PC NU Dompu

Begitu juga dengan, munculnya DPT tambahan yang tiba-tiba membengkak dengan hasil yang ada dari Dukcapil, Bawaslu.dan KPU.”ini masalah yang harus kita kordinasikan bersama dan banyak data yang ganda dalam hal ( DPT) di tiap-tiap wilayah. maka perlu adanya pengawasan yang ketat,” katanya.

Menurut Suharti, sebelum tahapan Pemilu Daerah harus ada Kontrol masalah Politik Uang (Many Politik) dan masalah ASN selama ini ada indikasi terlibat berpolitik praktis. Termasuk mengenai banyaknya anggota Panitia KPPS yang sakit, bahkan meninggal dunia pada saat berada di lapangan.

“Semoga untuk tahapan Pilkada Tahun 2020 nanti semaksimal mungkin dan tidak ada pelanggaran,” Harapnya.(IR3)

BERBAGI