Beranda Sosial Budaya Angka Kemiskinan di Dompu, ini Penjelasan BPS

Angka Kemiskinan di Dompu, ini Penjelasan BPS

71

DOMPU, intirakyat.com – Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, menjelaskan mengenai angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Dompu. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan mencapai 12,04 Persen.

“Data itu berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran,” ujar Kepala
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, Ir. Peter Willem, saat diwawancarai wartawan ini di ruang kerjanya (kantor BPS Dompu), Kamis (20/6/2019).

Dijelaskan Peter, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach,Red). Dengan pendekatan ini, kata Dia, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan,” paparnya.

Tidak hanya itu lanjut Peter, Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Baca :   Usulan Samota Jadi Cagar Biosfer, Bappeda Adakan Sosialisasi

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

“Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dan lain lain),” jelasnya.

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) tambah Peter,
adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.”Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan,” terangnya.

Teknik penghitungan GKM, sambung Peter, adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK).

Baca :   Dana Kelurahan Akan Segera Direalisasikan

“Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM),” jelasnya lagi.

Sementara Garis Kemiskinan Makanan (GKM), adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

“Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut,” paparnya.

Lebih jauh Peter menegaskan, bahwa pihaknya BPS Dompu sifatnya hanya melakukan survei (memotret,Red) angka kemiskinan di Kabupaten Dompu. Jadi BPS kata Dia, tidak ada kaitannya dengan berbagai program pemerintah daerah terutama program yang menurunkan angka kemiskinan.”Kami ini melakukan survei mengenai kondisi masyarakat di Kabupaten Dompu,” Tandasnya.(IR3)

BERBAGI