Beranda Feature Amankan Pemilu 2019, Polisi Disiagakan Selama 14 Bulan

Amankan Pemilu 2019, Polisi Disiagakan Selama 14 Bulan

18
Polres Dompu menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2018, di lapangan Mapolres setempat, Rabu (19/09/2018).

DOMPU,intirakyat.com – Jajaran Kepolisian Resort Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Tim Gabungan akan siap mengamankan proses berlangsungnya Pemilu tahun 2019 mendatang. Tak tanggung-tanggung, selama 14 kedepan, polisi dan anggota gabungan dari TNI, Sat Pol PP dan Dinas Perhubungan disiagakan pada berbagai tempat.

Untuk membuktikannya, Polres Dompu menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2018, di lapangan Mapolres setempat, Rabu (19/09/2018). Apel gelar pasukan ini ditandai dengan penyematan pita tanda operasi oleh Kapolres Dompu kepada perwakilan Polri, TNI, Sat Pol PP serta Dinas Perhubungan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) seperti Sekda Dompu, Dandim 1614 Dompu, Ketua KPU, Ketua Pengadilan Negeri, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri serta sejumlah Kepala Dinas.

Dalam sambutan tertulis Kapolri yang dibacakan Kapolres Dompu AKBP Erwin Suwondo, S. Ik. Operasi Mantap Brata bertujuan untuk mengamankan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Operasi ini akan berlangsung selama 397 hari, yakni mulai tanggal 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019.

Baca :   KPU Dompu Distribusikan Logistik Pilgub NTB

“Apel gelar pasukan ini diselenggrakan diseluruh jajaran untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan,” terang Erwin.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian di era demokrasi sekarang ini, bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai nilai HAM dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Pemilihan Umum atau Pemilu , dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi, karenanya masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya.

Erwin mengatakan, pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinnya Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca :   Terkait Kerusakan Hutan, Sekda Angkat Bicara

“Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya,” tegas Erwin.

Erwin mengungkapkan, dalam kacamata Kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya yang cukup menjadi perhatian Polri adalah pemanfaatan politik identitas serta penyebaran isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Untuk itu dalam operasi ini, Polri akan mengedepankan kegiatan premitif dan preventif yang didukung dengan kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat polres.

“Selaku Kapolres Dompu kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman,” utarnya. (IR7)

BERBAGI